DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 1995

Nomor: 25
Tahun: 1995
Ditetapkan: 10 Agustus 1995
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik diperlukan instalasi ketenagalistrikan yang aman, memenuhi persyaratan teknis dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;
c.bahwa kehandalan instalasi ketenagalistrikan daapat terselenggara antara lain apabila didukung oleh Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang memenuhi persyaratan tertentu, serta mampu memberikan jasa dan atau melakukan pekerjaan yang terjamin mutunya;
d.bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, dipandang perlu mengatur Usaha Penunjang Tenaga Listrik dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317);

Menetapkan

MEMUTUSKAN :… MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan ketenagalistrikan, Tenaga Listrik, Penyediaan Tenaga Listrik, Pemanfaatan Tenaga Listrik, dan Menteri adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan.

Pasal 2

(1)Penyelenggara Usaha Penunjang Tenaga Listrik bertujuan untuk:
1. a.menunjang usaha penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik dalam rangka pelayanan tenaga listrik kepada masyarakat secara merata;
2. b.menjamin mutu pelayanan tenaga listrik kepada masyarakat.
(2)Pelaksanaan Usaha Penunjang Tenaga Listrik dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan, keselamatan umum dan keselamatan kerja, serta lingkungan hidup.

BAB II

USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

Pasal 3

Usaha Penunjang Tenaga Listrik meliputi:

a.Konsultasi yang berhubungan dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik;
b.Pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan;
c.pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan;
d.Pengembangan teknologi peralatan yang menunjang penyediaan tenaga listrik.

Pasal 4

(1)Usaha Penunjang Tenaga Listrik dilakukan oleh badan usaha atau perseorangan berdasarkan izin Menteri.
(2)Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang dilakukan oleh perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pertimbangan tertentu.
(3)Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri. Pasal 5…

Pasal 5

(1)Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat diberikan untuk satu atau lebih jenis Usaha Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan sesuai golongan Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 6

(1)Permohonan izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik diajukan oleh pengurus atau penanggungjawab perusahaan secara tertulis kepada Menteri.
(2)Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dengan melampirkan sekurang-kurangnya:

1.Akte Pendirian, bagi yang berbentuk badan usaha;
2.Nomor Pokok Wajib Pajak;
3.keterangan mengenai pengurus badan usaha atau penanggungjawab perusahaan.

(3)Menteri memberikan tanda terima atas permohonan yang diajukan, setelah permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima lengkap. Pasal 7…

Pasal 7

(1)Menteri memberikan keputusan atas permohonan izin yang diajukan paling lambat dalam jangka waktu tiga bulan terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
(2)Menteri memberikan persetujuan atas permohonan yang diajukan, apabila perusahaan yang mengajukan permohonan memenuhi persyaratan:
1. a.memiiliki modal kerja yang cukup, sesuai dengan jenis dan penggolongannya;
2. b.mempunyai penanggungjawab teknik yang sesuai dengan jenis dan penggolongannya;
3. c.mempunyai tenaga kerja termasuk tenaga teknik dalam jumlah yang cukup, sesuai dengan jenis dan penggolongannya.
4. d.memiliki peralatan kerja yang dibutuhkan, sesuai dengan jenis dan penggolongannya;
5. e.mempunyai kantor tetap dengan alamat yang jelas;
6. f.memiliki rekening pada Bank.
(3)Dalam hal Menteri menolak permohonan yang diajukan, maka keputusan penolakan beserta alasannya disampaikan secara tertulis kepada pemohon.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan persyaratan pemberian izin diatur oleh Menteri.

BAB III

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMEGANG IZIN USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

Pasal 9

(1)pemegang izin melaporkan secara berkala mengenai kegiatan usahanya kepada Menteri.
(2)ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik diperlukan instalasi ketenagalistrikan yang aman, memenuhi persyaratan teknis dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;
c.bahwa kehandalan instalasi ketenagalistrikan daapat terselenggara antara lain apabila didukung oleh Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang memenuhi persyaratan tertentu, serta mampu memberikan jasa dan atau melakukan pekerjaan yang terjamin mutunya;
d.bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, dipandang perlu mengatur Usaha Penunjang Tenaga Listrik dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317);

Menetapkan

MEMUTUSKAN :… MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

(1)Penyelenggara Usaha Penunjang Tenaga Listrik bertujuan untuk:
1. a.menunjang usaha penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik dalam rangka pelayanan tenaga listrik kepada masyarakat secara merata;
2. b.menjamin mutu pelayanan tenaga listrik kepada masyarakat.
(2)Pelaksanaan Usaha Penunjang Tenaga Listrik dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan, keselamatan umum dan keselamatan kerja, serta lingkungan hidup.

BAB II

USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

Pasal 3

Usaha Penunjang Tenaga Listrik meliputi:

a.Konsultasi yang berhubungan dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik;
b.Pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan;
c.pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan;
d.Pengembangan teknologi peralatan yang menunjang penyediaan tenaga listrik.

Pasal 4

(1)Usaha Penunjang Tenaga Listrik dilakukan oleh badan usaha atau perseorangan berdasarkan izin Menteri.
(2)Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang dilakukan oleh perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pertimbangan tertentu.
(3)Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri. Pasal 5…

Pasal 5

(1)Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat diberikan untuk satu atau lebih jenis Usaha Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan sesuai golongan Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 6

(1)Permohonan izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik diajukan oleh pengurus atau penanggungjawab perusahaan secara tertulis kepada Menteri.
(2)Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dengan melampirkan sekurang-kurangnya:

1.Akte Pendirian, bagi yang berbentuk badan usaha;
2.Nomor Pokok Wajib Pajak;
3.keterangan mengenai pengurus badan usaha atau penanggungjawab perusahaan.

(3)Menteri memberikan tanda terima atas permohonan yang diajukan, setelah permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima lengkap. Pasal 7…

Pasal 7

(1)Menteri memberikan keputusan atas permohonan izin yang diajukan paling lambat dalam jangka waktu tiga bulan terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
(2)Menteri memberikan persetujuan atas permohonan yang diajukan, apabila perusahaan yang mengajukan permohonan memenuhi persyaratan:
1. a.memiiliki modal kerja yang cukup, sesuai dengan jenis dan penggolongannya;
2. b.mempunyai penanggungjawab teknik yang sesuai dengan jenis dan penggolongannya;
3. c.mempunyai tenaga kerja termasuk tenaga teknik dalam jumlah yang cukup, sesuai dengan jenis dan penggolongannya.
4. d.memiliki peralatan kerja yang dibutuhkan, sesuai dengan jenis dan penggolongannya;
5. e.mempunyai kantor tetap dengan alamat yang jelas;
6. f.memiliki rekening pada Bank.
(3)Dalam hal Menteri menolak permohonan yang diajukan, maka keputusan penolakan beserta alasannya disampaikan secara tertulis kepada pemohon.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan persyaratan pemberian izin diatur oleh Menteri.

BAB III

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMEGANG IZIN USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

Pasal 9

(1)pemegang izin melaporkan secara berkala mengenai kegiatan usahanya kepada Menteri.
(2)ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 1995

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMEGANG IZIN USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 1985

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMEGANG IZIN USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 1985