Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 1965
- Nomor
- 26
- Tahun
- 1965
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 7
Memutuskan: Dengan membatalkan semua peraturan mengenai apotik. Menetapkan: Peraturan Pemerintah tentang Apotik. KETENTUAN UMUM. Pasal 1. Yang dimaksud dengan apotik dalam Peraturan Pemerintah ini ialah: suatu tempat tertentu, di mana dilakukan usaha-usaha dalam bidang farmasi dan pekerjaan kefarmasian, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 huruf c dan pasal 3 huruf b Undang-undang Nomor 7 tahun 1963 tentang Farmasi (Lembaran-Negara tahun 1963 Nomor 81 ). TUGAS DAN FUNGSI. Pasal 2. Tugas dan fungsi apotik, ialah:
USAHA APOTIK. Pasal 3. Apotik dapat diusahakan oleh:
Pasal 4.
IZIN MENDIRIKAN APOTIK. Pasal 5. Untuk mendirikan apotik harus ada izin dari Menteri Kesehatan yang menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai:
PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH. Pasal 6. Pelaksanaan Perturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan. PERATURAN PENUTUP. Pasal 7. Peraturan ini dapt disebut "Peraturan Pemerintah tentang Apotik". Pasal 8. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari tanggal ditetapkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta tanggal 29 MEI 1965 (JAKARTA) PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEKARNO PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH Nomor 26 TAHUN 1965 TENTANG APOTIK UMUM Hingga kini belum ada suatu peraturan khusus mengetahui apotik: perihal apotik terdapat ketentuan-ketentuan sisipan dalam peraturan mengenai apoteker (D.V.G. Reglement pasal 58 dan selanjutnya). Kini Undang-undang Nomor 7 tahun 1963 tentang Parmasi (Lembaran-Negara tahun 1963 Nomor 81) menghendaki supaya dikeluarkan peraturan-peraturan tertentu perihal "distribusi Farmasi". Maka Peraturan Pemerintah tentang APOTIK ini adalah pelaksanaan daripada pasal 4 Undang-undang Farmasi tersebut. Menurut Undang-undang Farmasi, apotik adalah "alat distribusi perbekalan farmasi" yang tak terlepas dari pada pengawasan Pemerintah (pasal 11 Undang-undang Nomor 9 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan dan pasal 4 Undang-undang Farmasi). Dalam tugas Pemerintah untuk berusaha mencukupi keperluan rakyat akan obat, maka masalah distribusi obat-obat, dalam hal ini distribusi obat-obat melalui apotik, diatur dengan suatu peraturan yang dapat dilaksanakan kini dan dimasa yang akan datang. Maka oleh sebab itu perlu ditegaskan bahwa fungsi apotik bukanlah Suatu obyek usaha mata pencaharian seorang apoteker, akan tetapi "alat penyalur perbekalan farmasi", yang harus menyebarkan obat yang diperlukan rakyat secara meluas dan merata. PASAL DEMI PASAL
Fungsi sebuah apotik bagi masyarakat ditentukan oleh Undang- undang Farmasi; maka oleh sebab itu didalam Peraturan Pemerintah ini tidak terdapat ketentuan-ketentuan mengenai apotik sebagai badan perniagaan; dalam peraturan ini ditetapkan ketentuan pokok mengenai hal-hal disekitar tugas daripada sebuah apotik.
Dengan pasal ini diperluas lapangan farmasi yang dapat disajikan kepada umum oleh sebuah apotik. Maka dengan demikian diperluas juga pertanggungan jawab seorang apoteker yang ditetapkan dalam pasal 4. Selain daripada itu diharapkan bahwa penjualan obat-obat beralih dari tempat-tempat yang dahulu berada diluar pengawasan Menteri Kesehatan, ke-apotik-apotik.
a.Dengan lembaga pemerintahan tertentu dimaksud, umpamanya: Rumah-rumah Sakit Umum, yang mempunyai apotik sendiri. Jenis badan-badan hukum yang mengusahakan apotik diperluas oleh Pasal itu. Berdasarkan pasal ini dapat diikuti perkembangan beraneka macam perusahaan dalam rangka prinsip ekonomi terpimpin. Apotik-apotik ini dapat dibimbing kearah tugas kedudukannya kelak dalam masyarakat Sosialis Indonesia. b.Cukup jelas.
Pasal ini tidak mengurangi keharusan adanya izin mendirikan perusahaan-perusahaan (bedrijfvergunning) dari instansi-instansi di Pusat maupun didaerah. Izin Menteri Kesehatan bermaksud untuk memberikan jaminan terhadap umum, bahwa baik tempatnya maupun segala usaha perkerjaan sebuah apotik, teknik farmasi dapat dipertanggung jawabkan.
s/d 8 Cukup jelas. Mengetahui : Sekretaris Negara, MOHD. ICHSAN. -------------------------------- CATATAN Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 YANG TELAH DICETAK ULANG LEMBARAN-NEGARA Nomor44,1965.APOTIK. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1965, tentang Apotik. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran- Negara Nomor 2742). TAMBAHAN LEMBARAN-NEGARA R.I. Nomor 2752.APOTIK. Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1965, tentang Apotik. Sumber:LN 1965/44; TLN Nomor 2752
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)