DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 1986

Nomor: 29
Tahun: 1986
Ditetapkan: 5 Juni 1986
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa setiap kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup yang perlu diperkirakan pada perencanaan awal, sehingga sejak dini telah dapat dipersiapkan langkah penanggulangan dampak negatif dan pengembangan dampak positif kegiatan tersebut,
c.bahwa analisis mengenai dampak lingkungan diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang pelaksanaan rencana kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup;
d.bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 16 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan hidup; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN. www.djpp.depkumham.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Analisis mengenai dampak lingkungan adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan;
2.Analisis dampak lingkungan adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu kegiatan yang direncanakan;
3.Dampak penting adalah perubahan lingkungan yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu kegiatan;
4.Penyajian informasi lingkungan adalah telaahan secara garis besar tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, rona lingkungan tempat kegiatan, kemungkinan timbulnya dampak lingkungan tempat kegiatan, kemungkinan timbulnya dampak lingkungan oleh kegiatan tersebut dan rencana tindakan pengendalian dampak negatifnya;
5.Penyajian evaluasi lingkungan adalah telaahan secara garis besar tentang kegiatan yang sedang dilaksanakan, rona lingkungan pada saat penyajian itu dibuat, dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut, dan rencana tindakan pengendalian dampak negatifnya;
6.Studi evaluasi lingkungan adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu kegiatan yang sedang dilaksanakan;
7.Pemrakarsa adalah orang atau badan yang mengajukan dan bertanggung jawab atas suatu rencana kegiatan yang akan dilaksanakan;
8.Instansi yang bertanggung jawab adalah instansi yang berwenang memberikan keputusan tentang pelaksanaan rencana kegiatan, dengan pengertian bahwa kewenangan berada pada Menteri atau Pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen yang membidangi kegiatan yang bersangkutan dan pada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk kegiatan yang berada di bawah wewenangnya.

Pasal 2

(1)Setiap rencana kegiatan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup wajib dibuatkan penyajian informasi lingkungan apabila kegiatan itu merupakan :
1. a.pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
2. b.eksploitasi sumber daya alam baik yang terbaharui maupun yang tak terbaharui;
3. c.proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, kerusakan dan kemerosotan pemanfaatan sumber daya alam;
4. d.proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan sosial dan budaya;
5. e.proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan atau perlindungan cagar budaya,
6. f.introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan dan jasad renik;
7. g.pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
8. h.penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan. www.djpp.depkumham.go.id
(2)Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah nondepartemen yang membidangai kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 3

(1)Setiap rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan, apabila mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup.
(2)Dampak penting suatu kegiatan terhadap lingkungan hidup ditentukan oleh :
1. a.jumlah manusia yang akan terkena dampak;
2. b.luas wilayah persebaran dampak;
3. c.lamanya dampak berlangsung
4. d.intensitas dampak;
5. e.banyaknya komponen lingkungan lainnya yang akan terkena dampak;
6. f.sifat kumulatif dampak tersebut;
7. g.berbalik atau tidak berbaliknya dampak.
(3)Pedoman mengenai ukuran dampak panting sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri yang ditugasi mengelola lingkungan hidup.

Pasal 4

(1)Penyajian informasi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan analisis mengenai dampak lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak perlu dibuat bagi rencana kegiatan yang langsung dilaksanakan untuk menanggulangi suatu keadaan darurat:
(2)Menteri dan/atau Pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen yang membidangi kegiatan yang bersangkutan menetapkan telah terjadinya suatu keadaan darurat setelah berkonsultasi dengan Menteri yang ditugasi mengelola lingkungan hidup.

Pasal 5

Keputusan tentang pemberian izin terhadap rencana kegiatan oleh instansi yang berwenang di bidang perizinan untuk jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diberikan setelah adanya keputusan persetujuan atas rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan oleh instansi yang bertanggungjawab.

Pasal 6

(1)Analisis mengenai dampak lingkungan merupakan komponen studi kelayakan rencana kegiatan.
(2)Biaya rencana kegiatan sebagaimana tercantum dalam studi kelayakan meliputi pula biaya penanggulangan dampak negatif dan pengembangan dampak positifnya. www.djpp.depkumham.go.id

BAB II

TATA LAKSANA

Pasal 7

(1)Penyajian informasi lingkungan diajukan oleh pemrakarsa kepada instansi yang bertanggungjawab.
(2)Instansi yang bertanggungjawab memberikan bukti penerimaan penyajian informasi lingkungan dengan mencantumkan tanggal penerimaannya kepada pemrakarsa.
(3)Penyajian informasi lingkungan disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri yang ditugasi mengelola lingkungan hidup.

Pasal 8

Apabila penyajian informasi lingkungan dinyatakan kurang lengkap oleh instansi yang bertanggungjawab berdasarkan hasil penilaian komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 25, maka pemrakarsa melengkapinya sesuai dengan petunjuk instansi yang bertanggungjawab.

Pasal 9

(1)Apabila lokasi sebagaimana tercantum dalam penyajian informasi lingkungan dinilai tidak tepat, maka instansi yang bertanggungjawab menolak lokasi tersebut dan memberikan petunjuk tentang kemungkinan lokasi lain dengan kewajiban bagi pemrakarsa untuk membuat penyajian informasi lingkungan yang baru.
(2)Apabila lokasi sebagaimana tercantum dalam penyajian informasi lingkungan dinilai dapat menimbulkan pembenturan kepentingan antar sektor di bidang pengelolaan lingkungan hidup, maka instansi yang bertanggung jawab mengadakan konsultasi dengan Menteri yang ditugasi mengelola lingkungan hidup dan Menteri atau Pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen yang bersangkutan.

Pasal 10

(1)Berdasarkan hasil penilaian komisi atas penyajian informasi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 25 ayat (3) instansi yang bertanggungjawab memutuskan perlu atau tidaknya dibuat analisis dampak lingkungan untuk rencana kegiatan yang bersangkutan.
(2)Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh instansi yang bertanggungjawab kepada pemrakarsa salambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penyajian informasi lingkungan.
(3)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) instansi yang bertanggungjawab belum memberikan putusan, maka dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak lewat tenggang waktu tersebut pemrakarsa dapat mengajukan permohonan penyelesaian kepada Menteri yang ditugasi mengelola lingkungan hidup.
(4)Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya permohonan dimaksud dalam ayat (3) Menteri yang ditugasi mengelola lingkungan hidup www.djpp.depkumham.go.id menghubungi instansi yang bertanggungjawab guna menyelesaikan diberikannya keputusan tentang penyajian informasi lingkungan hidup.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa setiap kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup yang perlu diperkirakan pada perencanaan awal, sehingga sejak dini telah dapat dipersiapkan langkah penanggulangan dampak negatif dan pengembangan dampak positif kegiatan tersebut,
c.bahwa analisis mengenai dampak lingkungan diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang pelaksanaan rencana kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup;
d.bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu

Menetapkan

2.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN. www.djpp.depkumham.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Analisis mengenai dampak lingkungan adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan;
2.Analisis dampak lingkungan adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu kegiatan yang direncanakan;
3.Dampak penting adalah perubahan lingkungan yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu kegiatan;
4.Penyajian informasi lingkungan adalah telaahan secara garis besar tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, rona lingkungan tempat kegiatan, kemungkinan timbulnya dampak lingkungan tempat kegiatan, kemungkinan timbulnya dampak lingkungan oleh kegiatan tersebut dan rencana tindakan pengendalian dampak negatifnya;
5.Penyajian evaluasi lingkungan adalah telaahan secara garis besar tentang kegiatan yang sedang dilaksanakan, rona lingkungan pada saat penyajian itu dibuat, dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut, dan rencana tindakan pengendalian dampak negatifnya;
6.Studi evaluasi lingkungan adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu kegiatan yang sedang dilaksanakan;
7.Pemrakarsa adalah orang atau badan yang mengajukan dan bertanggung jawab atas suatu rencana kegiatan yang akan dilaksanakan;
8.Instansi yang bertanggung jawab adalah instansi yang berwenang memberikan keputusan tentang pelaksanaan rencana kegiatan, dengan pengertian bahwa kewenangan berada pada Menteri atau Pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen yang membidangi kegiatan yang bersangkutan dan pada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk kegiatan yang berada di bawah wewenangnya.

Pasal 2

(1)Setiap rencana kegiatan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup wajib dibuatkan penyajian informasi lingkungan apabila kegiatan itu merupakan :
1. a.pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
2. b.eksploitasi sumber daya alam baik yang terbaharui maupun yang tak terbaharui;
3. c.proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, kerusakan dan kemerosotan pemanfaatan sumber daya alam;
4. d.proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan sosial dan budaya;
5. e.proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan atau perlindungan cagar budaya,
6. f.introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan dan jasad renik;
7. g.pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
8. h.penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan. www.djpp.depkumham.go.id
(2)Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah nondepartemen yang membidangai kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 3

(1)Setiap rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan, apabila mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup.
(2)Dampak penting suatu kegiatan terhadap lingkungan hidup ditentukan oleh :
1. a.jumlah manusia yang akan terkena dampak;
2. b.luas wilayah persebaran dampak;
3. c.lamanya dampak berlangsung
4. d.intensitas dampak;
5. e.banyaknya komponen lingkungan lainnya yang akan terkena dampak;
6. f.sifat kumulatif dampak tersebut;
7. g.berbalik atau tidak berbaliknya dampak.
(3)Pedoman mengenai ukuran dampak panting sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri yang ditugasi mengelola lingkungan hidup.

Pasal 4

(1)Penyajian informasi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan analisis mengenai dampak lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak perlu dibuat bagi rencana kegiatan yang langsung dilaksanakan untuk menanggulangi suatu keadaan darurat:
(2)Menteri dan/atau Pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen yang membidangi kegiatan yang bersangkutan menetapkan telah terjadinya suatu keadaan darurat setelah berkonsultasi dengan Menteri yang ditugasi mengelola lingkungan hidup.

Pasal 5

Pasal 6

(1)Analisis mengenai dampak lingkungan merupakan komponen studi kelayakan rencana kegiatan.
(2)Biaya rencana kegiatan sebagaimana tercantum dalam studi kelayakan meliputi pula biaya penanggulangan dampak negatif dan pengembangan dampak positifnya. www.djpp.depkumham.go.id

BAB II

TATA LAKSANA

Pasal 7

(1)Penyajian informasi lingkungan diajukan oleh pemrakarsa kepada instansi yang bertanggungjawab.
(2)Instansi yang bertanggungjawab memberikan bukti penerimaan penyajian informasi lingkungan dengan mencantumkan tanggal penerimaannya kepada pemrakarsa.
(3)Penyajian informasi lingkungan disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri yang ditugasi mengelola lingkungan hidup.

Pasal 8

Pasal 9

(1)Apabila lokasi sebagaimana tercantum dalam penyajian informasi lingkungan dinilai tidak tepat, maka instansi yang bertanggungjawab menolak lokasi tersebut dan memberikan petunjuk tentang kemungkinan lokasi lain dengan kewajiban bagi pemrakarsa untuk membuat penyajian informasi lingkungan yang baru.
(2)Apabila lokasi sebagaimana tercantum dalam penyajian informasi lingkungan dinilai dapat menimbulkan pembenturan kepentingan antar sektor di bidang pengelolaan lingkungan hidup, maka instansi yang bertanggung jawab mengadakan konsultasi dengan Menteri yang ditugasi mengelola lingkungan hidup dan Menteri atau Pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen yang bersangkutan.

Pasal 10

(1)Berdasarkan hasil penilaian komisi atas penyajian informasi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 25 ayat (3) instansi yang bertanggungjawab memutuskan perlu atau tidaknya dibuat analisis dampak lingkungan untuk rencana kegiatan yang bersangkutan.
(2)Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh instansi yang bertanggungjawab kepada pemrakarsa salambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penyajian informasi lingkungan.
(3)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) instansi yang bertanggungjawab belum memberikan putusan, maka dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak lewat tenggang waktu tersebut pemrakarsa dapat mengajukan permohonan penyelesaian kepada Menteri yang ditugasi mengelola lingkungan hidup.
(4)Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya permohonan dimaksud dalam ayat (3) Menteri yang ditugasi mengelola lingkungan hidup www.djpp.depkumham.go.id menghubungi instansi yang bertanggungjawab guna menyelesaikan diberikannya keputusan tentang penyajian informasi lingkungan hidup.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 1986

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

TATA LAKSANA

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Barat No. 15 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

TATA LAKSANA

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Barat No. 15 Tahun 2017