Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 2013
- Nomor
- 29
- Tahun
- 2013
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 4
menetapkan Peraturan Pemerintah ten tang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerimah Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaari/ Kemerdekaan;
Menimbang PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANPEMERINTAHREPUBLIKINDONESIA NOMOR29 TAHUN2013 TENTANG PERUBAHANKESEBELAS ATASPERATURANPEMERINTAHNOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANGPEMBERIANTUNJANGANPERINTIS PERGERAKANKEBANGSAAN/KEMERDEKAAN SALINAN
Beberapa ketentuan dalarn Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan I Kemerdekaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 20) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah: PasalI Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANGPEMBERIANTUNJANGANPERINTIS PERGERAI}ANKEBANGSAAN/KEMERDEKAAN. MEMUTUSKAN:
PREStDEN Pasa13 ...
Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaanj Kemerdekaan diberikan Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaanj Kemerdekaan sebesar Rp2.128.000,OO (dua juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah] setiap bulan. _ (.q& ~.~
diubah sebagai berikut:
PRE.SIDEN Agar ... Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal ]1
(l) Apabila Perintis Pergerakan Kebangsaanj Kemerdekaan meninggal dunia kepada jandaj .dudanya yang sah diberikan penghargaanj tunjangan sebesar Rp1.585.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.; 1,L;8{,~
Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI . 6~~:Q, Deputi Perundang-undangan ~iil~~·tik dan Kesejahteraan Rakyat, LEMBARANNEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 64 AMIR SYAMSUDIN ttd. Diundangkan di Jakarta pada tanggal11 April 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO ttd. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 April 2013 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. memerintahkan In! dengan orang mengetahuinya, Peraturan Pemerintah Agar setiap pengundangan
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)