Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 1966
- Nomor
- 3
- Tahun
- 1966
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 3
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian tunjangan kepada Veteran Republik Indonesia yang jumlah tunjangannya disesuaikan dengan jumlah tunjangan yang diberikan kepada para Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia bekas anggota T.N.I.; Mengingat:
Mendengar: Presidium Kabinet, Dwikora, Menteri Koordinator Kompartimen Pembangunan, Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi dan Menteri Urusan Anggaran Negara; MEMUTUSKAN : Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor143,tentang pemberian tunjangan kepada Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang berhubung dengan penghidupannya memerlukan bantuan. Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEPADA VETERAN Pasal 1. Yang dimaksud dengan Veteran Republik Indonesia ialah Warganegara Republik Indonesia yang telah berjuang menurut Undang- undang Nomor 15 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 76). Pasal 2.
Pasal 3.
Pasal 4.
1 anak Rp 24,- 2 anak Rp 38,- 3 anak Rp 48,- 4 anak Rp 53,- 5 anak atau lebih Rp 57,- Tunjangan anak yatim piatu: 1 anak Rp 38,- 2 anak Rp 67,- 3 anak Rp 95,- 4 anak Rp 110,- 5 anak atau lebih Rp 114,- sebulan. Pasal 5. Kepada mereka yang menerima tunjangan menurut Peraturan Pemerintah ini diberikan tunjangan kemahalan Umum/Daerah dan lain- lain tunjangan menurut peraturan-peraturan yang berlaku bagi perhitungan pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Tambahan serta perbaikan penghasilan menurut peraturan-peraturan yang berlaku bagi perhitungan pensiun para anggota T.N.I. yang menerima gaji pokok terakhir menurut P.G.M. Tahun 1950. Pasal 6. (1)Tunjangan dalam pasal 3 peraturan ini dihentikan selama Veteran yang berkepentingan tidak menyerahkan syarat-syarat seperti yang dimaksudkan dalam ayat (2) pasal-pasal peraturan ini. (2)Tunjangan dalam pasal 3 dan pasal 4 peraturan ini dihapus apabila Veteran yang berkepentingan/bersangkutan dicabut haknya sebagai Veteran Republik Indonesia seperti yang dimaksudkan dalam pasal 24 Bab VI Undang-undang Nomor 15 Tahun 1965. (3)Tunjangan dihapus apabila Veteran yang berkepentingan meninggal dunia dan selanjutnya berlaku ketentuan-ketentuan dalam ayat
Pasal 7. (1)Permohonan untuk mendapatkan tunjangan menurut Peraturan Pemerintah ini harus diajukan kepada Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi. (2)Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini diatur dengan Keputusan Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi. (3)Hak atas tunjangan tidak dapat dipinjamkan atau digadaikan. (4)Hak tunjangan gugur apabila tunjangan selama dalam 5 tahun berturut-turut tidak diambil. Pasal 8. (1)Kepada mereka yang dimaksudkan dalam pasal 2 dan pasal 4 peraturan ini yang berhak menerima tunjangan berdasarkan ketentuan/Peraturan Pemerintah yang lain, dapat diberikan tunjangan menurut peraturan ini mulai bulan berikutnya setelah hak atas tunjangan yang dimaksud di atas dicabut berdasarkan permohonan dari yang berkepentingan. (2)Segala biaya untuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini dibebankan pada Anggaran Belanja Negara Republik Indonesia. (3)Pembayaran tunjangan menurut Peraturan Pemerintah ini dilakukan oleh Kantor Kas Negara atau Kantor Pos yang ditunjuk. (4)Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi. Pasal 9. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari dan tanggal ditetapkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Januari 1966. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SUKARNomor Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Januari 1966. SEKRETARIS NEGARA, MOHD. ICHSAN. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH Nomor 3 TAHUN 1966 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEPADA VETERAN PEJUANG KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA. UMUM: Dalam menetapkan jumlah tunjangan bagi Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1960 diambil sebagai dasar jumlah minuman upah seorang buruh kecil sebesar Rp. 180,- dijelaskan dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1960 dengan tidak ada tambahan lain- lain tunjangan dan untuk pemberian tunjangan tersebut diadakan batas waktu, sedangkan jumlah tunjangan bagi janda dananak yatim/piatu dari Veteran menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1964 disesuaikan, dengan jumlah tunjangan yang diberikan kepada jandadan anak yatim/piatu dari Veteran Bekas anggota T.N.I., berpangkat Sersan. Sebagaimana yang dimaksud dalam ayat I Pasal 9 Undang- tindang Nomor 15 Tahun 1965, bahwa kepada Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang berhubung dengan perikehidupannya memeriukan bantuan diberikan tunjangan. Untuk pemberian tunjangan menurut Peraturan Pemerintah ini tidak diadakan batas waktu; tunjangan diberikan selama yang berkepentingan dipandang memerlukan bantuan sesuai dengan yang dimaksud dalam ayat I pasal 9 Undang-undang Nomor 15 Tahun 1965. Mengingat hal-hal di atas dipandang perlu: Pertama :Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1960 yang terutama mengatur pemberian tunjangan kepada Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia bekas anggota Kelas-karan. Kedua :Menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Tunjangan kepada Veteran Republik yang jumlah tunjangan disesaikan dengan jumlah tunjangan menurut pasal 23 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1959 yang diberikan kepada Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia bekas Sersan T.N.I. yang menerima gaji terakhir berdasarkan P.G.M. 1950 menurut lampiran Undang-undang Nomor 27 Drt. Tahun 1950. PASAL DEMI PASAL: Pasal 1. Cukup jelas Pasal 2. ayat la. Cukup jelas. ayat lb.Menjalankan sesuatu tugas Negara ilah menjalankan. 1.Tugas dari Departemen Urusan Veteran dan Demobilisasi,
ayat Ic.Usia 50 tahun adalah batas umur maksimum untuk anggota Cadangan Nasional menurut ayat (1) pasal 2 Bab 11 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1963 (LN. 1963 Nomor 1 13) Cadangan Nasional. ayat 2.Surat Keterangan memerlukan bantuan berhubung dengan perikehidupannya harus ditanda tangani oleh .
Pasal 3. ayat 1.Pokok gaji Sersan T.N.I. untuk dinas penuh berdasarkan P.G.M. 1950 menurut Lampiran Undang-undang Darurat Nomor 27 Tahun 1950 adalah Rp. 380,-. Pokok tunjangan bagi penderita cacad bekas anggota T.N.I. diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1959 pasal 23 ayat 10 jo. pasal 7 sub a atas dasar 50 perseratus dari pokok gaji terakhir untuk masa dinas 3O Tahun. Mengingat ketentuan-ketentuan di atas maka pokok tunjangan penderita cacad bekas Sersan T.N.I. menurut Undang- undang Nomor 2 Tahun 1959 adalah 50/100 X Rp. 380,- = Rp. 190,- ketentuan-ketentuan mana menurut peraturan ini berlaku bagi para Vetaran. ayat 2.Ketentuan tentang cacad beserta tunjangan cacad ditetapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1954. ayat 3.Cukup jelas. Pasal 4. ayat 1.Janda Veteran Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut Warakawuri Veteran Republik Indonesia menurut Undang- undang Nomor 15Tahun 1965. ayat 2.Tunjangan diberikan sebagai penghargaan atas kesetiaan Veteran yang bersangkutan terhadap kedudukannya sebagai Veteran. ayat 3.Tunjangan diberikan sebagai penghargaan terhadap jasa-jasa dari Veteran yang bersangkutan sesuai dengan maksud diberikannya "Tunjangan Istimewa" kepada orang tua dari Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1954. ayat 4.Tunjangan janda diberikan sebagai penghargaan terhadap jasa-jasa dari Veteran yang bersangkutan sesuai dengan maksud diberikannya tunjangan kepada janda dari Perintis Kemerdekaan menurut Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 1964, sejumlah 50 perseratus dari tunjangan almarhum suaminya (50/l00 X Rp. 190,-). Besarnya jumlah tunjangan anak yatim/piatu ditetapkan menurut perhitungan yang berlaku bagi anak yatim/piatu dari Veteran bekas anggota T.N.I. menurut ayat I/".
P.P. 2/1951. Pasal 5. Tambahan serta perbaikan yang dimaksud ialah menurut ayat I Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1959 jo. Peraturan Presiden No, 9 Tahun 1963 dan sebagainya. Rupiah dalam peraturan ini adalah rupiah lama sebelum berlakunya Penetapan Presiden Nomor 27 tahun 1965. Selanjutnya pembayaran dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk perhitungan pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun bagi para pensiunan Pegawai Negeri Sipil/Mihter yang menerima pensiun/tunjangan dengan pokok pensiun/tunjangan berdasarkan rupiah lama sebagai akibat dari t Penetapan Presiden Nomor 27 Tahun 1965. Pasal 6. ayat 1.Pada waktu-waktu yang tertentu yang waktunya ditentukan oleh instansi-instansi pembayaran tunjangan menurut Peraturan ini, Veteran yang berkepentingan harus menyerahkan surat keterangan yang menyatakan bahwa ia memerlukan bantuan berhubung dengan perikehidupannya seperti yang dimaksudkan dalam penjelasan ayat 2 pasal 2 Peraturan ini. Tunjangan tidak dibayar/tidak diberikan selama yang berkepentingan tidak menyerahkan surat keterangan yang dimaksud di atas. ayat 2.Cukup jelas. ayat 3.Cukup jelas. Pasal 7. Cukup jelas. Pasal 8. Cukup jelas. Pasal 9. Cukup jelas. -------------------------------- CATATAN Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1966 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber:LN 1966/3; TLN Nomor 2796
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)