DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 1978

Nomor: 3
Tahun: 1978
Ditetapkan: 6 Februari 1978
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa oleh karena itu perlu diadakan Tanda Kehormatan untuk dianugerahkan kepada mereka yang berjasa dalam melaksanakan tugas mengatasi gangguan keamanan di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur tersebut; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 15 Undang-Undang Dasar 1945 ;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 70 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang- undang Darurat Nomor 2 Tahun 1958 tentang Tanda-tanda Penghargaan untuk Anggota Angkatan Perang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 41), sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1657);
3.Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 tentang Ketentuan- ketentuan Umum mengenai Tanda-tanda Kehormatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1789);

Menetapkan

MEMUTUSKAN :… MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SATYALANCANA "SEROJA".

Pasal 1

Satyalancana "SEROJA" diadakan untuk memberi penghargaan kepada Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berjasa dalam melaksanakan tugas Negara untuk menanggulangi gangguan keamanan oleh gerombolan-gerombolan pengacau dari luar perbatasan terhadap kestabilan wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur khususnya dan kestabilan wilayah Negara Republik Indonesia umumnya, serta yang memenuhi syarat-syarat seperti tersebut dalam Pasal 2.

BAB II

SYARAT UNTUK PENGANUGERAHAN

Pasal 2

Syarat-syarat penganugerahan Satyalancana "Seroja" ialah syarat-syarat umum sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 4 Drt. Tahun 1959 tentang Ketentuan-ketentuan Umum mengenai Tanda-tanda Kehormatan, dan syarat khusus, yaitu pada tanggal 21 Mei 1975 atau sesudahnya melaksanakan tugas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1. Pasal 3…

Pasal 3

Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata diberi wewenang untuk menetapkan suatu tanggal tentang selesainya tugas tersebut pada Pasal 1 dan 2.

BAB III

BENTUK, UKURAN, DAN WARNA SATYALANCANA

Pasal 4

Bentuk, ukuran, dan warna Satyalancana "SEROJA" ialah seperti dilukiskan pada Lampiran Peraturan Pemerintah ini, yakni

(1)a. Berbentuk bundar berliku-liku, dibuat dari logam berwarna perunggu, dan mempunyai garis tengah 35 (tiga puluh lima) milimeter;
1. b.Disebelah muka tengah dilukiskan bunga seroja dengan tulisan "SEROJA" yang keduanya dilingkari rangkaian padi dan kapas,
2. c.Rangkaian padi dan kapas lukisan bunga seroja dan tulisan "SEROJA" terletak di dalam lingkaran yang mempunyai garis tengah 30 (tiga puluh) milimeter;
3. d.Disebelah belakang Satyalancana dilukiskan tulisan "REPUBLIK INDONESIA".
(2)Pita Satyalancana "SEROJA" berbentuk pita gantung berukuran lebar 35 (tiga puluh lima) milimeter, mempunyai warna dasar biru dengan 5 (lima) lajur tegak berwarna kuning yang membagi lebar pita menjadi 11 (sebelas) bagian dengan ukuran sebagai berikut :
1. a.bagian…
2. a.bagian tepi sebelah kanan dan sebelah kiri masing-masing lebar 4 (empat) milimeter;
3. b.9 (sembilan) bagian lainnya masing-masing lebar 3 (tiga) milimeter.

BAB IV

URUTAN TINGKATAN

Pasal 5

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 4 Drt. Tahun 1959 tentang Ketentuan-ketentuan Umum mengenai Tanda- tanda Kehormatan, Satyalancana ”SEROJA” berderajat sama dengan Satyalancana-satyalancana yang lain.

BAB V

TATA CARA PENGANUGERAHAN

Pasal 6

(1)Satyalancana “SEROJA” dianugerahkan oleh Menteri Pertahanan- Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata atas usul para Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia/Kepala Kepolisian Negara
(2)Tiap penganugerahan Satyalancana “SEROJA” disertai penyerahan Suatu Piagam.
(3)Penganugerahan Satyalancana “SEROJA” dilakukan dengan upacara militer menurut ketentuan yang ditetapkan Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata.

BAB VI

PENCABUTAN

Pasal 7

Hak memakai Satyalancana "SEROJA" dicabut, apabila:

1.Salah satu syarat tersebut dalam Pasal 7 ayat (2) angka 2 Undang- undang Nomor 4 Drt. Tahun 1959 tentang Ketentuan-ketentuan Umum mengenai Tanda-tanda Kehormatan tidak dipenuhi lagi oleh pemiliknya;
2.Pemiliknya :

a.dengan putusan hakim yang tidak dapat diubah lagi dihukum karena suatu kejahatan dengan pencabutan hak untuk masuk dalam dinas Angkatan Bersenjata Republik Indonesia,
b.dengan putusan hakim yang tidak dapat diubah lagi dihukum penjara lebih dari 1 (satu) tahun karena suatu kejahatan terhadap keamanan Negara;
c.diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Pemerintah;
d.memasuki atau menjadi anggota perkumpulan yang dilarang oleh Pemerintah;
e.memasuki suatu dinas negara/pemerintah asing tanpa izin terlebih dulu atau persetujuan kemudian dari Pemerintah BAB VII…

BAB VII

LAIN-LAIN

Pasal 8

Satyalancana "SEROJA" dianugerahkan juga kepada Warganegara Indonesia bukan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan warganegara asing yang memenuhi syarat-syarat tersebut dalam Pasal 2.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 9

Segala sesuatu mengenai Satyalancana "SEROJA" yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa oleh karena itu perlu diadakan Tanda Kehormatan untuk dianugerahkan kepada mereka yang berjasa dalam melaksanakan tugas mengatasi gangguan keamanan di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur tersebut; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 15 Undang-Undang Dasar 1945 ;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 70 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang- undang Darurat Nomor 2 Tahun 1958 tentang Tanda-tanda Penghargaan untuk Anggota Angkatan Perang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 41), sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1657);
3.Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 tentang Ketentuan- ketentuan Umum mengenai Tanda-tanda Kehormatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1789);

Menetapkan

MEMUTUSKAN :… MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SATYALANCANA "SEROJA".

Pasal 1

BAB II

SYARAT UNTUK PENGANUGERAHAN

Pasal 2

Pasal 3

Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata diberi wewenang untuk menetapkan suatu tanggal tentang selesainya tugas tersebut pada Pasal 1 dan 2.

BAB III

BENTUK, UKURAN, DAN WARNA SATYALANCANA

Pasal 4

Bentuk, ukuran, dan warna Satyalancana "SEROJA" ialah seperti dilukiskan pada Lampiran Peraturan Pemerintah ini, yakni

(1)a. Berbentuk bundar berliku-liku, dibuat dari logam berwarna perunggu, dan mempunyai garis tengah 35 (tiga puluh lima) milimeter;
1. b.Disebelah muka tengah dilukiskan bunga seroja dengan tulisan "SEROJA" yang keduanya dilingkari rangkaian padi dan kapas,
2. c.Rangkaian padi dan kapas lukisan bunga seroja dan tulisan "SEROJA" terletak di dalam lingkaran yang mempunyai garis tengah 30 (tiga puluh) milimeter;
3. d.Disebelah belakang Satyalancana dilukiskan tulisan "REPUBLIK INDONESIA".
(2)Pita Satyalancana "SEROJA" berbentuk pita gantung berukuran lebar 35 (tiga puluh lima) milimeter, mempunyai warna dasar biru dengan 5 (lima) lajur tegak berwarna kuning yang membagi lebar pita menjadi 11 (sebelas) bagian dengan ukuran sebagai berikut :
1. a.bagian…
2. a.bagian tepi sebelah kanan dan sebelah kiri masing-masing lebar 4 (empat) milimeter;
3. b.9 (sembilan) bagian lainnya masing-masing lebar 3 (tiga) milimeter.

BAB IV

URUTAN TINGKATAN

Pasal 5

BAB V

TATA CARA PENGANUGERAHAN

Pasal 6

(1)Satyalancana “SEROJA” dianugerahkan oleh Menteri Pertahanan- Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata atas usul para Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia/Kepala Kepolisian Negara
(2)Tiap penganugerahan Satyalancana “SEROJA” disertai penyerahan Suatu Piagam.
(3)Penganugerahan Satyalancana “SEROJA” dilakukan dengan upacara militer menurut ketentuan yang ditetapkan Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata.

BAB VI

PENCABUTAN

Pasal 7

Hak memakai Satyalancana "SEROJA" dicabut, apabila:

1.Salah satu syarat tersebut dalam Pasal 7 ayat (2) angka 2 Undang- undang Nomor 4 Drt. Tahun 1959 tentang Ketentuan-ketentuan Umum mengenai Tanda-tanda Kehormatan tidak dipenuhi lagi oleh pemiliknya;
2.Pemiliknya :

a.dengan putusan hakim yang tidak dapat diubah lagi dihukum karena suatu kejahatan dengan pencabutan hak untuk masuk dalam dinas Angkatan Bersenjata Republik Indonesia,
b.dengan putusan hakim yang tidak dapat diubah lagi dihukum penjara lebih dari 1 (satu) tahun karena suatu kejahatan terhadap keamanan Negara;
c.diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Pemerintah;
d.memasuki atau menjadi anggota perkumpulan yang dilarang oleh Pemerintah;
e.memasuki suatu dinas negara/pemerintah asing tanpa izin terlebih dulu atau persetujuan kemudian dari Pemerintah BAB VII…

BAB VII

LAIN-LAIN

Pasal 8

Satyalancana "SEROJA" dianugerahkan juga kepada Warganegara Indonesia bukan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan warganegara asing yang memenuhi syarat-syarat tersebut dalam Pasal 2.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 9

Segala sesuatu mengenai Satyalancana "SEROJA" yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 70 Tahun 1958

Undang-undang Darurat No. 4 Tahun 1959

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 70 Tahun 1958

Undang-undang Darurat No. 4 Tahun 1959