Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 1994
- Nomor
- 30
- Tahun
- 1994
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 37
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN.
BAB I
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
BAB II TATA CARA PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN
BAB II
Keputusan pencegahan setiap orang ditetapkan oleh Menteri, Menteri Keuangan, Jaksa Agung, atau Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.
Keputusan pencegahan dan penangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) harus memuat identitas orang yang dikenakan pencegahan atau penangkalan yang meliputi sekurang-kurangnya :
Pasal 5…
Alasan untuk melakukan pencegahan atau penangkalan harus secara tegas ditentukan dalam keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2).
1) Untuk penangkalan karena alasan yang bersifat keimigrasian atau alasan pemeliharaan dan penegakan keamanan dan pertahanan negara, paling lama satu tahun dan setiap kali dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama atau kurang dari waktu tersebut. 2) Untuk penangkalan karena alasan yang menyangkut pelaksanaan ketentuan Pasal 32 huruf g Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sesuai dengan keputusan Jaksa Agung.
Bagian Kedua Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan
Alasan untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian beserta penjelasannya. Pasal 8…
Direktur Jenderal Imigrasi dalam waktu paling lama tujuh hari sejak tanggal menerima perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) memasukkan nama orang yang terkena pencegahan ke dalam Daftar Pencegahan dan mengirimkannya kepada Kepala Kantor Imigrasi di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan pencegahan.
Petunjuk pelaksanaan mengenai tata cara pelaksanaan pencegahan diatur lebih lanjut oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan, Jaksa Agung, dan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Bagian… Bagian Ketiga Tata Cara Penangkalan
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)