Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2017
- Nomor
- 30
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 7
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol; Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2OO4 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaa\; c,
q&a A "i;'r;.* iY{ X aVt &,ffi#,tlrl -tg* ?x*fr>q{:-r 't r-, r] {r #lf n,',T't}r., uu * , ,,
MEMUTUSKAN: MCNCtApKAn : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2OO5 TENTANG JALAN TOL. Pasal I Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44891 yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:
(U Pengusahaan jalan tol oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terutama diperuntukkan untuk ruas jalan tol yang layak secara ekonomi, tetapi belum layak secara finansial. (21 Pelaksanaan -{ft{? sir" fl*$ "ffiea5*gtr il I',:::)rr ti,"1ll'",'fiti, n, u *,r.
atau
Pendapatan tol selama masa konsesi dan/atau tambahan masa konsesi untuk suatu ruas jalan tol dapat digunakan untuk mendukung pendanaan Pemerintah bagi percepatan pembangunan jalan tol yang layak secara ekonomi tetapi belum layak secara finansial.
$rc **$>r<,#{ 3. t:lHrs lDL.r"i ,;lf rLJ 3Lli., lNllrlN [$ll{ Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Seiain ditetapkan menjadi jalan umum tanpa tol sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (21, jalan toi yang telah selesai masa konsesinya dapat tetap difungsikan sebagai jalan tol oleh Menteri atas rekomendasi BPJT dalam hal:
dan/atau
Besaran tarif untuk jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kebutuhan biaya operasi dan pemeliharaan, peningkatan kapasitas yang ada, serta pengembangan jalan to1 yang bersangkutan. Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. (u (21 Agar ffi R EIrLr ;T't t"'Y55* uu, o Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan - pemerintah ini d"ngan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik IndonesL. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal l5 Agustus 2OlZ PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2ALT MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OI7 NOMOR 183 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRE?ARIAT NbCENE lg$ Deputi Bidang perekonomian, Hukum dan Perundang-undangan, ^ ilvanna Djaman .-",{t}* s*3:. ffi *t*4ynr# I. t.rt.tF \ i, )F l\l i:{ [ i: * I Ll r.. ] i.'J IJ (] l'+ [ _ti ],r\ PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2Afi TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2OO5 TENTANG JALAN TOL UMUM Pembangunan jalan tol perlu dilakukan untuk mewujudkan pembangunan konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa dan mengurangi kesenjangan antar wilayah, dengan memperhatikan keadilan bagi kesej ahteraan masyarakat. Dalam rangka percepatan perwujudan pembangunan jalan tol yang layak secara ekonomi tetapi belum layak secara finansial, Pemerintah mengambil langkah pengusahaan jalan tol yang dilakukan melalui kegiatan pendanaan, perencanaan teknis, dan pelaksanaan konstruksi jalan tol oleh Pemerintah yang selanjutnya pengoperasian dan pemeliharaan dilakukan oleh Badan Usaha. Daiam hal pendanaan Pemerintah yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rencana Kerja Pemerintah terbatas, Pemerintah dapat menugaskan badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara untuk pengusahaan jalan tol. Penugasan terhadap badan uaha milik negara tersebut dapat dilakukan dengan memberikan pengusahaan atau meneruskan bagian jalan tol yang dibangun Pemerintah, serta pengoperasian dan pemeliharaan keseluruhan jalan tol. Selain itu, pengusahaan jalan tol diupayakan juga untuk mendukung pendanaan Pemerintah bagi percepatan pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, peningkatan kapasitas yang ada, dan pengembangan jalan tol yang bersangkutan dan/atau pengembangan jalan tol lainnya yang iayak secara ekonomi tetapi belum layak secara finansial. Selain ffi *r*6p,g;*:ff pljQrS lilt:;l'J ildIpiJ aLi t{ } l",J l}* f''l f $l & Selain itu perlu pula meningkatkan fungsi jalan tol yang telah selesai masa konsesinya mendukung jalan tol lainnya yang belum layak secara finansial tetapi layak secara ekonomi yang mendapatkan penugasan Pemerintah. Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu untuk mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1
Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Angka 2
Cukup jelas.
t2l Cukup jeias.
Penugasan tersebut termasuk juga penugasan Pemerintah untuk meneruskan pelaksanaan konstruksi yang dibangun oleh Pemerintah dan meiaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol tersebut. t4) Cukup jelas. (s) Cukup jelas.
Angka 3 RrtrusLlK tNnt}r.{fl$,lc Angka 3
Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6110
Membuka PDF…