DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1986

Nomor: 31
Tahun: 1986
Ditetapkan: 28 Juli 1986
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan besarnya jumlah pajak yang terhutang dan untuk tujuan lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, dipandang perlu menetapkan peraturan tata cara pemeriksaan di bidang perpajakan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat :

1.Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2.Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN DI BIDANG PERPAJAKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemeriksa terhadap Wajib Pajak untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya guna penetapan besarnya pajak yang terhutang dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan;
2.Pemeriksa adalah pegawai Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang melaksanakan pemeriksaan atas perintahnya;
3.Menteri adalah Menteri Keuangan;
4.Wajib Pajak adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 meliputi pula Pemungut Pajak, Pemotong Pajak, dan Pengusaha Kena Pajak;
5.Surat Ketetapan Pajak adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 meliputi Surat Pemberitaan, Surat Ketetapan Pajak Tambahan, Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang;
6.Surat Pemberitahuan adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Nomor 6 Tahun 1983 meliputi Surat Pemberitahuan Masa, Surat Pemberitahuan Tahunan, dan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak.

BAB II

TUJUAN PEMERIKSAAN

Pasal 2

(1)Tujuan pemeriksaan adalah untuk :
1. a.menetapkan besarnya jumlah pajak yang terhutang;
2. b.tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
(2)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dapat dilakukan dalam hal :
1. a.Surat Pemberitahuan tidak disampaikan pada waktunya sekalipun sudah ditegur secara tertulis;
2. b.tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan selain yang tersebut pada huruf a;
3. c.Surat Pemberitahuan menunjukan adanya kelebihan pembayaran pajak;
4. d.penentuan besarnya jumlah angsuran pajak dalam suatu masa pajak, khusus bagi Wajib Pajak baru;
5. e.Wajib Pajak mengajukan keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak atau banding atas keputusan keberatan tersebut;
6. f.terdapat petunjuk yang kuat tentang tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan.
(3)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dapat dilakukan untuk :
1. a.pengumpulan bahan guna pembuatan atau penyusunan Norma Penghitungan;
2. b.pencocokan data dan/atau alat keterangan;
3. c.mengetahui secara tepat keadaan usaha dan/atau pekerjaan Wajib Pajak dari pihak ketiga yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak;
4. d.hal-hal lain dalam rangka perlaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

BAB III

NORMA PEMERIKSAAN

Pasal 3

Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada Norma Pemeriksaan yang memuat batasan-batasan yang merupakan ketentuan yang menyangkut Pemeriksa, Pemeriksaan, dan Wajib Pajak.

Pasal 4

Norma Pemeriksaan yang menyangkut Pemeriksa adalah sebagai berikut :

a.Pemeriksa harus memiliki Tanda Pengenal Pemeriksa serta dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan pada waktu melakukan pemeriksaan;
b.Pemeriksa dapat memberitahukan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
c.Pemeriksa memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan menyerahkan tindasan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
d.Pemeriksa menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa;
e.Pemeriksa wajib membuat laporan hasil pemeriksaan;
f.Pemeriksa memberitahukan kepada Wajib Pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara Surat Pemberitahuan Wajib Pajak dengan hasil pemeriksaan;
g.Pemeriksa dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan.

Pasal 5

Norma Pemeriksaan yang menyangkut pelaksanaan pemeriksaan adalah sebagai berikut :

a.Pemeriksaan dapat dilakukan oleh seorang Pemeriksa atau kelompok Pemeriksa;
b.Pemeriksaan dilaksanakan di kantor Pemeriksa, di kantor atau di pabrik atau di tempat usaha atau di tempat tinggal atau di tempat lain yang diduga ada kaitannya dengan kegaitan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak atau di tempat yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak;
c.Pemeriksaan dilaksanakan pada jam dan hari kerja dan dapat dilanjutkan di luar jam kerja, jika dipandang perlu;
d.Hasil pemeriksaan diwujudkan dalam Laporan Pemeriksaan Pajak;
e.Hasil pemeriksaan yang disetujui Wajib Pajak, dibuatkan surat pernyataan tentang persetujuannya dan ditandatangani oleh Wajib Pajak yang bersangkutan;
f.Atas laporan pemeriksaan yang tujuannya menetapkan besarnya jumlah pajak yang terhutang, diterbitkan Surat Ketetapan Pajak sepanjang tidak dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.

Pasal 6

Norma Pemeriksaan yang menyangkut Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

a.Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa tindasan Surat Perintah Pemeriksaan dan meminta untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa;
b.Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan ;
c.Dalam rangka pelaksanaan pemeriksa Wajib Pajak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang peraturan pelaksannya;
d.Wajib Pajak berhak untuk meminta kepada Pemeriksa rincian yang berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan Surat Pemberitahuan;
e.Wajib Pajak menandatangani Surat pernyataan persetujuan tentang hasil pemeriksaan yang disepakatinya.

Pasal 7

Pelaksanaan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak, didasarkan pada Pedoman Pemeriksaan Pajak yang meliputi Pedoman Umum Pemeriksaan Pajak, Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak, dan Pedoman laporan Pemeriksaan Pajak.

Pasal 8

Pedoman Umum Pemeriksaan Pajak mengatur hal-hal sebagai berikut :

1.Pemeriksaan dilaksanakan oleh petugas pemeriksa yang telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan dapat menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa;
2.Pemeriksa harus bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian dan bersifat terbuka, wajar, sesuai dengan keadaan sebenarnya serta wajib menghindarkan diri dari tindakan yang merugikan kebebasan bertindak selayaknya sebagai Pemeriksa yang baik;
3.Laporan hasil pemeriksaan harus dibuat oleh Pemeriksa dengan menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya, kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak.

Pasal 9

Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak mengatur hal-hal sebagai berikut :

1.Pelaksanaan pemeriksaan harus dilakukan dengan persiapan sebaik-baiknya, juga dengan memperhatikan tujuan pemeriksaan, serta harus ada pengawasan dan bimbingan yang seksama terhadap Pemeriksa;
2.Ruang lingkup pemeriksaan ditentukan tingkatan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan dengan bukti yang kuat dan berkaitan melalui pencocokan, pengamatan, tanya jawab, dan data-data;
3.Pendapat dan kesimpulan harus didasarkan pada bukti yang berkaitan dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan yang berlaku.

Pasal 10

Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak mengatur hal-hal sebagai berikut:

1.Dalam mengungkapkan penyimpanan-penyimpangan atas Surat Pemberitahuan Wajib Pajak, Pemeriksa dalam menyusun Laporan Pemeriksaan Pajak perlu memperhatikan :

a.Berbagai faktor perbandingan;
b.Nilai absolut dari penyimpangan;
c.Sifat dari penyimpangan;
d.Bukti/petunjuk adanya penyimpangan;
e.Pengaruh penyimpangan;
f.Hubungan dengan permasalahan lainnya.
1. 2.Laporan Pemeriksaan Pajak disusun secara jelas, terinci, dan ringkas serta memuat ruang lingkup yang sesuai dengan tujuan pemeriksaan. Uraian dan kesimpulan didukung oleh alasan dan bukti yang kuat tentang adanya penyimpangan atas peraturan perundang-undangan perpajakan yang berpengaruh terhadap jumlah pajak yang terhutang dan/atau pengungkapan informasi yang lain yang diperlukan dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. 3.Laporan Pemeriksaan Pajak yang berkaitan dengan pembetulan yang menyangkut masa lebih dari satu tahun pajak harus didukung oleh daftar lampiran yang lengkap dan terinci.

Pasal 11

Petunjuk labih lanjut mengenai Pedoman Pemeriksaan Pajak ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

1.Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2.Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN DI BIDANG PERPAJAKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemeriksa terhadap Wajib Pajak untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya guna penetapan besarnya pajak yang terhutang dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan;
2.Pemeriksa adalah pegawai Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang melaksanakan pemeriksaan atas perintahnya;
3.Menteri adalah Menteri Keuangan;
4.Wajib Pajak adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 meliputi pula Pemungut Pajak, Pemotong Pajak, dan Pengusaha Kena Pajak;
5.Surat Ketetapan Pajak adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 meliputi Surat Pemberitaan, Surat Ketetapan Pajak Tambahan, Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang;
6.Surat Pemberitahuan adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Nomor 6 Tahun 1983 meliputi Surat Pemberitahuan Masa, Surat Pemberitahuan Tahunan, dan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak.

BAB II

TUJUAN PEMERIKSAAN

Pasal 2

(1)Tujuan pemeriksaan adalah untuk :
1. a.menetapkan besarnya jumlah pajak yang terhutang;
2. b.tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
(2)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dapat dilakukan dalam hal :
1. a.Surat Pemberitahuan tidak disampaikan pada waktunya sekalipun sudah ditegur secara tertulis;
2. b.tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan selain yang tersebut pada huruf a;
3. c.Surat Pemberitahuan menunjukan adanya kelebihan pembayaran pajak;
4. d.penentuan besarnya jumlah angsuran pajak dalam suatu masa pajak, khusus bagi Wajib Pajak baru;
5. e.Wajib Pajak mengajukan keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak atau banding atas keputusan keberatan tersebut;
6. f.terdapat petunjuk yang kuat tentang tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan.
(3)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dapat dilakukan untuk :
1. a.pengumpulan bahan guna pembuatan atau penyusunan Norma Penghitungan;
2. b.pencocokan data dan/atau alat keterangan;
3. c.mengetahui secara tepat keadaan usaha dan/atau pekerjaan Wajib Pajak dari pihak ketiga yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak;
4. d.hal-hal lain dalam rangka perlaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

BAB III

NORMA PEMERIKSAAN

Pasal 3

Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada Norma Pemeriksaan yang memuat batasan-batasan yang merupakan ketentuan yang menyangkut Pemeriksa, Pemeriksaan, dan Wajib Pajak.

Pasal 4

Norma Pemeriksaan yang menyangkut Pemeriksa adalah sebagai berikut :

a.Pemeriksa harus memiliki Tanda Pengenal Pemeriksa serta dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan pada waktu melakukan pemeriksaan;
b.Pemeriksa dapat memberitahukan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
c.Pemeriksa memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan menyerahkan tindasan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
d.Pemeriksa menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa;
e.Pemeriksa wajib membuat laporan hasil pemeriksaan;
f.Pemeriksa memberitahukan kepada Wajib Pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara Surat Pemberitahuan Wajib Pajak dengan hasil pemeriksaan;
g.Pemeriksa dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan.

Pasal 5

Norma Pemeriksaan yang menyangkut pelaksanaan pemeriksaan adalah sebagai berikut :

a.Pemeriksaan dapat dilakukan oleh seorang Pemeriksa atau kelompok Pemeriksa;
b.Pemeriksaan dilaksanakan di kantor Pemeriksa, di kantor atau di pabrik atau di tempat usaha atau di tempat tinggal atau di tempat lain yang diduga ada kaitannya dengan kegaitan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak atau di tempat yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak;
c.Pemeriksaan dilaksanakan pada jam dan hari kerja dan dapat dilanjutkan di luar jam kerja, jika dipandang perlu;
d.Hasil pemeriksaan diwujudkan dalam Laporan Pemeriksaan Pajak;
e.Hasil pemeriksaan yang disetujui Wajib Pajak, dibuatkan surat pernyataan tentang persetujuannya dan ditandatangani oleh Wajib Pajak yang bersangkutan;
f.Atas laporan pemeriksaan yang tujuannya menetapkan besarnya jumlah pajak yang terhutang, diterbitkan Surat Ketetapan Pajak sepanjang tidak dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.

Pasal 6

Norma Pemeriksaan yang menyangkut Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

a.Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa tindasan Surat Perintah Pemeriksaan dan meminta untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa;
b.Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan ;
c.Dalam rangka pelaksanaan pemeriksa Wajib Pajak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang peraturan pelaksannya;
d.Wajib Pajak berhak untuk meminta kepada Pemeriksa rincian yang berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan Surat Pemberitahuan;
e.Wajib Pajak menandatangani Surat pernyataan persetujuan tentang hasil pemeriksaan yang disepakatinya.

Pasal 7

Pasal 8

Pedoman Umum Pemeriksaan Pajak mengatur hal-hal sebagai berikut :

1.Pemeriksaan dilaksanakan oleh petugas pemeriksa yang telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan dapat menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa;
2.Pemeriksa harus bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian dan bersifat terbuka, wajar, sesuai dengan keadaan sebenarnya serta wajib menghindarkan diri dari tindakan yang merugikan kebebasan bertindak selayaknya sebagai Pemeriksa yang baik;
3.Laporan hasil pemeriksaan harus dibuat oleh Pemeriksa dengan menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya, kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak.

Pasal 9

Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak mengatur hal-hal sebagai berikut :

1.Pelaksanaan pemeriksaan harus dilakukan dengan persiapan sebaik-baiknya, juga dengan memperhatikan tujuan pemeriksaan, serta harus ada pengawasan dan bimbingan yang seksama terhadap Pemeriksa;
2.Ruang lingkup pemeriksaan ditentukan tingkatan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan dengan bukti yang kuat dan berkaitan melalui pencocokan, pengamatan, tanya jawab, dan data-data;
3.Pendapat dan kesimpulan harus didasarkan pada bukti yang berkaitan dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan yang berlaku.

Pasal 10

Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak mengatur hal-hal sebagai berikut:

1.Dalam mengungkapkan penyimpanan-penyimpangan atas Surat Pemberitahuan Wajib Pajak, Pemeriksa dalam menyusun Laporan Pemeriksaan Pajak perlu memperhatikan :

a.Berbagai faktor perbandingan;
b.Nilai absolut dari penyimpangan;
c.Sifat dari penyimpangan;
d.Bukti/petunjuk adanya penyimpangan;
e.Pengaruh penyimpangan;
f.Hubungan dengan permasalahan lainnya.
1. 2.Laporan Pemeriksaan Pajak disusun secara jelas, terinci, dan ringkas serta memuat ruang lingkup yang sesuai dengan tujuan pemeriksaan. Uraian dan kesimpulan didukung oleh alasan dan bukti yang kuat tentang adanya penyimpangan atas peraturan perundang-undangan perpajakan yang berpengaruh terhadap jumlah pajak yang terhutang dan/atau pengungkapan informasi yang lain yang diperlukan dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. 3.Laporan Pemeriksaan Pajak yang berkaitan dengan pembetulan yang menyangkut masa lebih dari satu tahun pajak harus didukung oleh daftar lampiran yang lengkap dan terinci.

Pasal 11

Petunjuk labih lanjut mengenai Pedoman Pemeriksaan Pajak ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (4)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 01 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya No. 21 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (4)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 01 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya No. 21 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2017