DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 1973

Nomor: 36
Tahun: 1973
Ditetapkan: 1 Oktober 1973
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam tarap permulaan usahanya yang merupakan tahap konsolidasi, bentuk hukum yang sesuai bagi badan usaha termaksud pada sub a diatas adalah Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960, perlu dikeluarkan suatu Peraturan Pemerintah yang mengatur pendirian Perusahaan Umum termaksud. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1989);
3.Undang …
3.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2904).

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAHANA.

BAB I

PENDIRIAN

Pasal 1

(1). Dengan nama Perusahaan Umum DAHANA disingkat PERUM DAHANA didirikan suatu Perusahaan Umum sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960.
(2). Proyek MENANG II/Pabrik Bahan Peledak DAHANA berkedudukan di Tasikmalaya yang berada dibawah pengurusan dan pembinaan Angkatan Udara Republik Indonesia, dilebur kedalam dan dijadikan unit produksi dari PERUM DAHANA.
(3). Semua kekayaan Negara yang tertanam dalam Proyek MENANG II sampai saat pembubarannya dinyatakan sebagai kekayaan Negara yang dipisahkan dan ditetapkan sebagai modal dari PERUM DAHANA.
(4). Segala hal yang timbul dari dan yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan tersebut pada ayat (2) Pasal ini diatur oleh Menteri Pertahanan - Keamanan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB II

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

a."Presiden" ialah Presiden Republik Indonesia.
b."Menteri" ialah Menteri yang diberi wewenang pengurusan bidang pertahanan - keamanan.
c."Perusahaan" ialah usaha Negara sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.
d."Direksi" ialah Direksi Perusahaan.

BAB III

ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN

Pasal 3

(1). Perusahaan adalah Badan Hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
(2). Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka Perusahaan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pasal 4

TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

(1). Perusahaan adalah suatu kesatuan produksi yang bertujuan mengadakan usaha-usaha produktip sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan Nasional dengan cara melakukan kegiatan- kegiatan produksi dalam bidang bahan peledak berupa:
1. a.memproduksi …
2. a.memproduksi bahan peledak serta segala macam hasil pengolahan dari padanya;
3. b.menyelenggarakan kegiatan dibidang pemasaran hasil- hasil kegiatan produksinya;
4. c.memberi jasa dalam bidang penelitian yang berhubungan dengan bahan peledak dan yang sejenis dengan itu;
5. d.menyelenggarakan usaha-usaha lainnya atas persetujuan Menteri dengan tetap berpedoman kepada prinsip-prinsip ekonomi yang rasionil.
(2). Perusahaan membuka kesempatan kerja bagi warga negara Indonesia agar dapat memberikan dharma bhaktinya dan kariernya dalam lapangan industri bahan peledak yang sesuai dengan kecakapan dan kemampuannya, dengan memperhatikan formasi dan effisiensinya.

Pasal 5

TEMPAT KEDUDUKAN Perusahaan bertempat kedudukan dan berkantor pusat di Tasikmalaya, Jawa Barat, dan dapat mempunyai perwakilan- perwakilan maupun kantor- kantor cabang didalam negeri menurut kebutuhan yang masing-masing ditetapkan oleh Direksi dan Menteri.

Pasal 6

(1). Modal permulaan Perusahaan ditetapkan sebesar Rp. 475.009.013,86 (empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ribu tiga belas rupiah dan delapan puluh enam sen).
(2). Dengan …
(2). Dengan Peraturan Pemerintah modal Perusahaan dapat diubah.
(3). Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.
(4). Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.
(5). Semua alat-alat likwiditas Perusahaan disimpan dalam Bank milik Negara yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 7

(1). Menteri dengan mendengarkan pertimbangan Menteri Perindustrian menetapkan kebijaksanaan umum mengenai tujuan dan lapangan usaha Perusahaan sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah ini.
(2). Menteri menunjuk Kepala Staf Departemental Departemen Pertahanan- Keamanan untuk menyelenggarakan bimbingan dan pengawasan sehari hari atas jalannya Perusahaan.
(3). Dalam melaksanakan bimbingan dan pengawasan sehari-hari atas jalannya, Perusahaan Kepala Staf Departemental Departemen Pertahanan-Keamanan dibantu oleh Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara dan tenaga- tenaga ahli yang diperlukan.
(4). Tata kerja pelaksanaan bimbingan dan pengawasan tersebut pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 8

(1). Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan dibantu oleh sebanyak- banyaknya 4 (empat) orang Direktur.
(2). Pimpinan dan penanggung-jawab dari Perusahaan adalah Direktur Utama yang bertanggung jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggung-jawab kepada Direktur Utama menurut bidangnya masing-masing.
(3). Gaji dan penghasilan lain dari Anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

(1)Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri. Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Direksi yang bersangkutan harus warga negara Indonesia yang mempunyai keahlian dan akhlak serta moral yang baik.
(2). Anggota Direksi diangkat untuk selama-lamanya 5 (lima) tahun. Setelah masa jabatan itu berakhir Anggota Direksi yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
(3). Dalam hal-hal dibawah ini, atas usul Menteri, Presiden dapat memberhentikan Anggota Direksi, meskipun masa jabatan tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir, yaitu:
1. a.atas permintaan sendiri;
2. b.karena perbuatan yang merugikan Perusahaan;
3. c.karena perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara;
4. d.Karena …
5. d.karena meninggal dunia.
(4). Pemberhentian Anggota Direksi akan merupakan "pemberhentian tidak dengan hormat" jika melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (3) huruf b dan c Pasal ini serta merupakan perbuatan pidana yang terbukti sah menurut hukum.
(5). Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (3) huruf b dan c Pasal ini diputuskan, Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, yang harus dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah oleh Menteri secara tertulis diberitahukan kepada yang bersangkutan tentang rencana pengusulan pemberhentiannya.
(6). Selama rencana pemberhentian tersebut pada ayat (5) pasal ini belum dapat diputuskan, maka kepada Anggota Direksi yang bersangkutan dapat ditetapkan pemberhentian sementara oleh Menteri. Jika dalam waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal pemberhentian sementara belum ada keputusan mengenai pemberhentian berdasarkan ayat (3) huruf b dan c pasal ini, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum dan Anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera memangku jabatannya lagi kecuali apabila untuk keputusan pemberhentian tersebut pada ayat (4) pasal ini diperlukan vonis pengadilan, dan dalam hal ini harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam tarap permulaan usahanya yang merupakan tahap konsolidasi, bentuk hukum yang sesuai bagi badan usaha termaksud pada sub a diatas adalah Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960, perlu dikeluarkan suatu Peraturan Pemerintah yang mengatur pendirian Perusahaan Umum termaksud. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1989);
3.Undang …
3.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2904).

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAHANA.

BAB I

PENDIRIAN

Pasal 1

(1). Dengan nama Perusahaan Umum DAHANA disingkat PERUM DAHANA didirikan suatu Perusahaan Umum sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960.
(2). Proyek MENANG II/Pabrik Bahan Peledak DAHANA berkedudukan di Tasikmalaya yang berada dibawah pengurusan dan pembinaan Angkatan Udara Republik Indonesia, dilebur kedalam dan dijadikan unit produksi dari PERUM DAHANA.
(3). Semua kekayaan Negara yang tertanam dalam Proyek MENANG II sampai saat pembubarannya dinyatakan sebagai kekayaan Negara yang dipisahkan dan ditetapkan sebagai modal dari PERUM DAHANA.
(4). Segala hal yang timbul dari dan yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan tersebut pada ayat (2) Pasal ini diatur oleh Menteri Pertahanan - Keamanan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB II

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

a."Presiden" ialah Presiden Republik Indonesia.
b."Menteri" ialah Menteri yang diberi wewenang pengurusan bidang pertahanan - keamanan.
c."Perusahaan" ialah usaha Negara sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.
d."Direksi" ialah Direksi Perusahaan.

BAB III

ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN

Pasal 3

(1). Perusahaan adalah Badan Hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
(2). Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka Perusahaan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pasal 4

TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

(1). Perusahaan adalah suatu kesatuan produksi yang bertujuan mengadakan usaha-usaha produktip sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan Nasional dengan cara melakukan kegiatan- kegiatan produksi dalam bidang bahan peledak berupa:
1. a.memproduksi …
2. a.memproduksi bahan peledak serta segala macam hasil pengolahan dari padanya;
3. b.menyelenggarakan kegiatan dibidang pemasaran hasil- hasil kegiatan produksinya;
4. c.memberi jasa dalam bidang penelitian yang berhubungan dengan bahan peledak dan yang sejenis dengan itu;
5. d.menyelenggarakan usaha-usaha lainnya atas persetujuan Menteri dengan tetap berpedoman kepada prinsip-prinsip ekonomi yang rasionil.
(2). Perusahaan membuka kesempatan kerja bagi warga negara Indonesia agar dapat memberikan dharma bhaktinya dan kariernya dalam lapangan industri bahan peledak yang sesuai dengan kecakapan dan kemampuannya, dengan memperhatikan formasi dan effisiensinya.

Pasal 5

Pasal 6

(1). Modal permulaan Perusahaan ditetapkan sebesar Rp. 475.009.013,86 (empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ribu tiga belas rupiah dan delapan puluh enam sen).
(2). Dengan …
(2). Dengan Peraturan Pemerintah modal Perusahaan dapat diubah.
(3). Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.
(4). Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.
(5). Semua alat-alat likwiditas Perusahaan disimpan dalam Bank milik Negara yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 7

(1). Menteri dengan mendengarkan pertimbangan Menteri Perindustrian menetapkan kebijaksanaan umum mengenai tujuan dan lapangan usaha Perusahaan sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah ini.
(2). Menteri menunjuk Kepala Staf Departemental Departemen Pertahanan- Keamanan untuk menyelenggarakan bimbingan dan pengawasan sehari hari atas jalannya Perusahaan.
(3). Dalam melaksanakan bimbingan dan pengawasan sehari-hari atas jalannya, Perusahaan Kepala Staf Departemental Departemen Pertahanan-Keamanan dibantu oleh Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara dan tenaga- tenaga ahli yang diperlukan.
(4). Tata kerja pelaksanaan bimbingan dan pengawasan tersebut pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 8

(1). Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan dibantu oleh sebanyak- banyaknya 4 (empat) orang Direktur.
(2). Pimpinan dan penanggung-jawab dari Perusahaan adalah Direktur Utama yang bertanggung jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggung-jawab kepada Direktur Utama menurut bidangnya masing-masing.
(3). Gaji dan penghasilan lain dari Anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

(1)Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri. Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Direksi yang bersangkutan harus warga negara Indonesia yang mempunyai keahlian dan akhlak serta moral yang baik.
(2). Anggota Direksi diangkat untuk selama-lamanya 5 (lima) tahun. Setelah masa jabatan itu berakhir Anggota Direksi yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
(3). Dalam hal-hal dibawah ini, atas usul Menteri, Presiden dapat memberhentikan Anggota Direksi, meskipun masa jabatan tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir, yaitu:
1. a.atas permintaan sendiri;
2. b.karena perbuatan yang merugikan Perusahaan;
3. c.karena perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara;
4. d.Karena …
5. d.karena meninggal dunia.
(4). Pemberhentian Anggota Direksi akan merupakan "pemberhentian tidak dengan hormat" jika melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (3) huruf b dan c Pasal ini serta merupakan perbuatan pidana yang terbukti sah menurut hukum.
(5). Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (3) huruf b dan c Pasal ini diputuskan, Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, yang harus dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah oleh Menteri secara tertulis diberitahukan kepada yang bersangkutan tentang rencana pengusulan pemberhentiannya.
(6). Selama rencana pemberhentian tersebut pada ayat (5) pasal ini belum dapat diputuskan, maka kepada Anggota Direksi yang bersangkutan dapat ditetapkan pemberhentian sementara oleh Menteri. Jika dalam waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal pemberhentian sementara belum ada keputusan mengenai pemberhentian berdasarkan ayat (3) huruf b dan c pasal ini, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum dan Anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera memangku jabatannya lagi kecuali apabila untuk keputusan pemberhentian tersebut pada ayat (4) pasal ini diperlukan vonis pengadilan, dan dalam hal ini harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 1973

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PENDIRIAN

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1969

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PENDIRIAN

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1969