Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2011
- Nomor
- 36
- Tahun
- 2011
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 11
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap Oleh Hakim Agung dan Hakim; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JABATAN YANG TIDAK BOLEH DIRANGKAP OLEH HAKIM AGUNG DAN HAKIM.
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
. . .
Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim yaitu:
atau
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1993 tentang Larangan Perangkapan Jabatan Hakim Agung dan Hakim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3519) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2011 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. PATRIALIS AKBAR LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 72 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, Wisnu Setiawan PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2011 TENTANG JABATAN YANG TIDAK BOLEH DIRANGKAP OLEH HAKIM AGUNG DAN HAKIM I. UMUM Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan hal tersebut, salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Berdasarkan prinsip tersebut, Hakim dalam menyelenggarakan peradilan harus merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya. Untuk lebih menciptakan iklim yang kondusif agar Hakim dapat merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya dalam melaksanakan tugasnya dan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang tentang Peradilan Umum, Undang- Undang tentang Peradilan Agama, Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, perlu diatur jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim. Mengenai hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1993 tentang Larangan Perangkapan Jabatan Hakim Agung dan Hakim. Namun sesuai perkembangan hukum dan peradilan, ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut sudah tidak layak lagi sehingga perlu diganti. Berdasarkan hal tersebut di atas, Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim, dengan materi pokok antara lain jenis jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim dan ketentuan mengenai pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1993 tentang Larangan Perangkapan Jabatan Hakim Agung dan Hakim. II. PASAL . . . II. PASAL DEMI PASAL
Cukup jelas.
Huruf a Yang dimaksud dengan “Pejabat Negara lainnya”, antara lain, sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menteri/setingkat menteri, gubernur, dan bupati/walikota. Huruf b Yang dimaksud jabatan fungsional dalam ketentuan ini adalah jabatan fungsional dengan status PNS, contohnya peneliti, dosen tetap. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f . . . Huruf f Yang dimaksud dengan pimpinan dan/atau anggota lembaga nonstruktural antara lain pimpinan dan/atau anggota pada Komisi Negara, Komisi, Komite, Dewan, Badan, dan Lembaga, antara lain pimpinan dan/atau anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Komite Akreditasi Nasional (KAN), Dewan Ketahanan Pangan (DKP), Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD), Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Lembaga Sensor Film (LSF), Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5228
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)