Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 1986
- Nomor
- 4
- Tahun
- 1986
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 5
·I\·1enimbang PRES IDEN REPUELIK INDONESIA, PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHON 1986 TENT ANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DALAM BIDANG USAHA KAWA.SANINDUSTRl UJUNG PANDANG PRE51DEN i.'·~--·.:I. HARAPIZEMBALT d-l ~ DOX:..l.TivIENTA~I PlJU SEKRE1'AR l AT K ,"-'. BINET l::-.::;;:;=·=========::;;;; BAB I ~ .. ' PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DALAM BIDANG USAHA KAWASAN INDUSTRI UJUNG PANDANO.
Menetapkan MEMUTUSKAN :
Perusahaan Umum (PERUM), dan Per-u sahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomcr 3, Tambah- an Lembaran Negara Nomor 3246) sebaga.imana. telah diubah denga.n Peratura.n Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 (Lembar- an Negara Tahun 1983 Nomor 37); •
2904):• 2 BAB II ••• Penyertaan modal oleh Daerah Tingkat I Sulawesi Selatnn dan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang dilaksanakan masing-masing berdasar.kan Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang yang tetah mendapat pengesahan dari Menteri Da.lam ~ Negeri. Pas al 2
dipegang oleh Negara Republik Indonesia dengan ,Daerah Tingkat I Sulawesi Se lat an dan Kotamadya Daerah Tingkat 11 Ujung Pandang.
•
BAB I PENYERTAAN MODAL NEGARA 3 PRE SI DEN BAB IV ••• ( 4) Neraca Pembukuan PER.SERO ditetapka.n o!eh Menteri Ke- uangan.
•
Pas al 4 BAB III MODAL PERSERO Maksud dan tujuan PERSERO sebagaimana dima.ksud dalam Pasa1 1 ialah menyediakan p r-aaar-ana , melaksanakan pembangunan serta pengurusan, perrg'uaahaan , dan pengembangan ser-ts melakukan kegiatan di bidang usaha Kawaoan Industri (indus- trial estate) Ujur~g Pandnng dalam arti seluas-luo.snya. •
BAB III
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN 4 PRES I OEN Agar. Peraturan Pemerintah ini mulni berlaku pads. tanggal diundang- kan. Pas al 7 KETENTUAN PENUTUP
kepada Menteri Pcrindustrian derig an ketentuan b ab wa Rancangan Anggaran Dasar PERSERO harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan. •
•
BAB II
BAB IV PELAKSANAAN PENDIRIAN PERSERO · 5 PRESIDE:N ,, S.H·., LL.M. Kepala Biro llukum Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1986 NOMOR 4 • Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 1986 PRESIDEN REPUDLIK INDONESIA • Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 1986 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA Rl:PU13LIK INOONUSIA ttd SUDHARMONO, S.H . • Agar setiap orang- mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengnn penempatannya datarn Lembaran Negara Republik Indonesia . 6 PRES IDEN tt d SOE H·A RT O
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)