DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2012

Nomor: 4
Tahun: 2012
Ditetapkan: 3 Januari 2012
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2), ayat (3), dan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3.Peraturan . . .
3.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

Pasal 1

(1)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika meliputi penerimaan dari:
1. a.Informasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
2. b.Jasa Kalibrasi Alat Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
3. c.Jasa Penggunaan Alat Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
4. d.Jasa Penyelenggaraan Pendidikan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
5. e.Jasa Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
6. f.Penjualan publikasi dan cetakan mengenai Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; dan
7. g.Jasa Penggunaan Gedung Serba Guna Citeko Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan/workshop/seminar di bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
(2)Jenis . . .
(2)Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini, kecuali informasi meteoreologi berupa informasi cuaca untuk penerbangan.
(3)Tarif informasi cuaca untuk penerbangan ditetapkan sebesar 4% (empat persen) dari tarif Pelayanan Jasa Penerbangan.
(4)Tarif Pelayanan Jasa Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.Tarif Pelayanan Jasa Penerbangan yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan; dan
2. b.Tarif Pelayanan Jasa Penerbangan yang diselenggarakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II.

Pasal 2

(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c tidak termasuk biaya asuransi peralatan yang digunakan.
(2)Biaya asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar.

Pasal 3

(1)Tarif atas jenis pelayanan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini tidak termasuk biaya konsumsi, transportasi, dan/atau akomodasi.
(2)Jenis pelayanan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Informasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika berupa:
  1. 1.Informasi Cuaca untuk pelayaran;
  2. 2.Informasi . . .
  3. 2.Informasi Cuaca untuk pengeboran lepas pantai;
  4. 3.Informasi Meteorologi untuk Keperluan Klaim Asuransi;
  5. 4.Pengujian sampel;
  6. 5.Pengambilan sampel; dan
  7. 6.Informasi Klimatologi berupa informasi iklim untuk agro industri atas Analisis Iklim.
2. b.Jasa Kalibrasi Alat Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
3. c.Jasa Penggunaan Alat Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; dan
4. d.Jasa Pendidikan dan Pelatihan berupa Pelayanan Diklat Teknis Fungsional Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara, dan Geofisika.
(3)Biaya konsumsi, transportasi, dan/atau akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar.

Pasal 4

(1)Terhadap kegiatan tertentu, Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(1)huruf a sampai dengan huruf d, dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(2)Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.kegiatan yang dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban/komitmen internasional;
2. b.kegiatan penanggulangan bencana;
3. c.kegiatan sosial;
4. d.kegiatan keagamaan;
5. e.kegiatan pertahanan dan keamanan;
6. f.kegiatan pendidikan dan penelitian non komersial; dan/atau
7. g.kegiatan Pemerintah atau pemerintah daerah atas kerjasama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
(3)Ketentuan . . .
(3)Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) atas kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 5

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

a.Peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4831) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
b.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4831), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan. Agar . . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Januari 2012 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 7 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Perekonomian, SETIO SAPTO NUGROHO PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA I. UMUM Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang mengamanatkan dalam Pasal 43 ayat (3) perlu mengatur mengenai jenis dan tarif layanan informasi khusus dan layanan jasa, adanya reorganisasi kelembagaan Badan Meteorologi dan Geofisika menjadi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, serta untuk melakukan perubahan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Meteorologi dan Geofisika. Hal ini sejalan dengan upaya mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dengan Peraturan Pemerintah ini. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

. . .

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2), ayat (3), dan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3.Peraturan . . .
3.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

Pasal 1

(1)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika meliputi penerimaan dari:
1. a.Informasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
2. b.Jasa Kalibrasi Alat Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
3. c.Jasa Penggunaan Alat Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
4. d.Jasa Penyelenggaraan Pendidikan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
5. e.Jasa Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
6. f.Penjualan publikasi dan cetakan mengenai Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; dan
7. g.Jasa Penggunaan Gedung Serba Guna Citeko Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan/workshop/seminar di bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
(2)Jenis . . .
(2)Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini, kecuali informasi meteoreologi berupa informasi cuaca untuk penerbangan.
(3)Tarif informasi cuaca untuk penerbangan ditetapkan sebesar 4% (empat persen) dari tarif Pelayanan Jasa Penerbangan.
(4)Tarif Pelayanan Jasa Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.Tarif Pelayanan Jasa Penerbangan yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan; dan
2. b.Tarif Pelayanan Jasa Penerbangan yang diselenggarakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II.

Pasal 2

(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c tidak termasuk biaya asuransi peralatan yang digunakan.
(2)Biaya asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar.

Pasal 3

(1)Tarif atas jenis pelayanan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini tidak termasuk biaya konsumsi, transportasi, dan/atau akomodasi.
(2)Jenis pelayanan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Informasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika berupa:
  1. 1.Informasi Cuaca untuk pelayaran;
  2. 2.Informasi . . .
  3. 2.Informasi Cuaca untuk pengeboran lepas pantai;
  4. 3.Informasi Meteorologi untuk Keperluan Klaim Asuransi;
  5. 4.Pengujian sampel;
  6. 5.Pengambilan sampel; dan
  7. 6.Informasi Klimatologi berupa informasi iklim untuk agro industri atas Analisis Iklim.
2. b.Jasa Kalibrasi Alat Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
3. c.Jasa Penggunaan Alat Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; dan
4. d.Jasa Pendidikan dan Pelatihan berupa Pelayanan Diklat Teknis Fungsional Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara, dan Geofisika.
(3)Biaya konsumsi, transportasi, dan/atau akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar.

Pasal 4

(1)Terhadap kegiatan tertentu, Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(1)huruf a sampai dengan huruf d, dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(2)Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.kegiatan yang dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban/komitmen internasional;
2. b.kegiatan penanggulangan bencana;
3. c.kegiatan sosial;
4. d.kegiatan keagamaan;
5. e.kegiatan pertahanan dan keamanan;
6. f.kegiatan pendidikan dan penelitian non komersial; dan/atau
7. g.kegiatan Pemerintah atau pemerintah daerah atas kerjasama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
(3)Ketentuan . . .
(3)Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) atas kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 5

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

a.Peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4831) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
b.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4831), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

. . .

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2012

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 1997

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 1997