Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 1990
- Nomor
- 40
- Tahun
- 1990
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 11
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
23) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN PERIKANAN NEGARA (PN. PERIKANI) SULAWESI UTARA/TENGAH MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN).
BAB I
PERIKANI) Sulawesi Utara/Tengah menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Perusahaan Perikanan Negara (PN. PERIKANI) Sulawesi Utara/Tengah dinyatakan bubar pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (PERS RO) tersebut dengan ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan serta pegawai dari Perusahaan Perikanan Negara (PN. PERIKANI ) Sulawesi Utara/Tengah yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada PERSERO yang bersangkutan. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II
Maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 1 adalah untuk:
BAB III MODAL PERSERO
BAB III
BAB IV PELAKSANAAN PENDIRIAN PERSERO
BAB IV
Pelaksanaan pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972.
KETENTUAN PENUTUP
Terhitung sejak berdirinya Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan dibubarkannya Perusahaan Perikanan Negara (PN. PERIKANI) Sulawesi Utara/Tengah, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1961 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1973 dan semua peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku.
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian baik secara bersama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 1990 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 1990 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA ttd MOERDIONO
Membuka PDF…
Undang-Undang
Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP)