DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 1992

Nomor: 40
Tahun: 1992
Ditetapkan: 20 Juli 1992
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kekayaan Negara berupa kapal motor beserta suku cadangnya yang pada saat ini dikelola oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Pelayaran Nasional Indonesia, dapat ditetapkan menjadi tambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Pelayaran Nasional Indonesia;
c.bahwa penambahan penyertaan modal Negara tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undahg Dasar 1945;
1. 2.Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);

Mengingat

3.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2987);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pengalihan Bentuk Perusahan Negara (PN) Pelayaran Nasional Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 14);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3246) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 37);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PELAYARAN NASIONAL INDONESIA.

BAB I

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL Pasal I Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Pelayaran Nasional Indonesia yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1973.

Pasal 2

(1)Penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal I terdiri dari 6 (enam) kapal motor yaitu KM. Kerinci, KM. Kambuna, KM. Rinjani, KM. Umsini, KM. Kelimutu dan KM. Lawit beserta suku cadangnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
(2)Nilai kekayaan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp. 245.656.124.382,15 (dua ratus empat puluh lima milyar enam ratus lima puluh enam juta seratus dua puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah lima belas sen).

BAB II

PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Pelayaran Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilakukan menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 dengan memperhatikan ketentuan- ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Kcuangan dan Menteri Perhubungan baik secara bersama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 1992 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 1992 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA ttd MOERDIONO

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kekayaan Negara berupa kapal motor beserta suku cadangnya yang pada saat ini dikelola oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Pelayaran Nasional Indonesia, dapat ditetapkan menjadi tambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Pelayaran Nasional Indonesia;
c.bahwa penambahan penyertaan modal Negara tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undahg Dasar 1945;
1. 2.Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);

Mengingat

3.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2987);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pengalihan Bentuk Perusahan Negara (PN) Pelayaran Nasional Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 14);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3246) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 37);

Menetapkan

BAB I

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL Pasal I Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Pelayaran Nasional Indonesia yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1973.

Pasal 2

(1)Penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal I terdiri dari 6 (enam) kapal motor yaitu KM. Kerinci, KM. Kambuna, KM. Rinjani, KM. Umsini, KM. Kelimutu dan KM. Lawit beserta suku cadangnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
(2)Nilai kekayaan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp. 245.656.124.382,15 (dua ratus empat puluh lima milyar enam ratus lima puluh enam juta seratus dua puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah lima belas sen).

Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 1992

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL Pasal I Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Pelayaran Nasional Indonesia yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1973.

Pasal 2

PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1971

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL Pasal I Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Pelayaran Nasional Indonesia yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1973.

Pasal 2

PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1971