Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 1993
- Nomor
- 40
- Tahun
- 1993
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 16
menetapkan ketentuan mengenai pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah dalam kawasan-kawasan tertentu di Propinsi Riau dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN ATAS TANAH DALAM KAWASAN-KAWASAN TERTENTU DI PROPINSI RIAU
BAB I
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
BAB II KAWASAN-KAWASAN DI PROPINSI RIAU YANG AKAN DIKEMBANGKAN DALAM RANGKA KERJASAMA EKONOMI INDONESIA-SINGAPURA
BAB II
Pemanfaatan tanah pada Kawasan-kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dimaksudkan untuk memenuhi tujuan-tujuan sebagai berikut:
BAB III PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN
BAB III
Jaminan perpanjangan dan pembaharuan Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan perincian Uang Pemasukan untuk Pemberian Hak Guna Bangunan selama 30 (tiga puluh) tahun, untuk perpanjangan selama 20 (dua puluh) tahun dan pembaharuannya selama 30 (tiga puluh) tahun dicantumkan dalam Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan. BAB IV PERHITUNGAN UANG PEMASUKAN ATAS DITERBITKANNYA HAK GUNA BANGUNAN
BAB IV
BAB V… BAB V PENUTUP
BAB V
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 1993 MENTERI SEKRETARIS NEGARA ttd. MOERDIONO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1993 NOMOR 57 PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1993 TENTANG PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN ATAS TANAH DALAM KAWASAN-KAWASAN TERTENTU DI PROPINSI RIAU UMUM Dalam rangka menciptakan iklim investasi yang lebih baik bagi para investor dalam mengembangkan usahanya di kepulauan, Propinsi Riau, perlu memberikan kemudahan-kemudahan di bidang pertanahan, sehingga dapat merangsang penanaman modal di daerah tersebut di bidang pertanahan. Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria telah ditetapkan bahwa Hak Guna Bangunan diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun, dan dapat diperpanjang untuk waktu 20 (dua puluh) tahun.. Sejalan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tersebut dan untuk dapat memenuhi kebutuhan pembangunan di kawasan-kawasan tertentu di Propinsi Riau, dipandang perlu memberikan jaminan kepada investor bahwa Pemerintah melakukan perpanjangan dan pembaharuan terhadap Hak Guna Bangunan yang telah dimilikinya sepanjang tanahnya masih tetap dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan tujuan peruntukan penggunaan tanahnya. PASAL DEMI PASAL
angka 1 Cukup jelas angka 2 Cukup jelas angka 3… angka 3 Uang pemasukan yang berasal dari pemberian sesuatu hak atas tanah merupakan sumber penerimaan negara yang harus disetor melalui Kas Negara. angka 4 Cukup jelas
Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas
Cukup jelas
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)