Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2017
- Nomor
- 41
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 6
(21 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
.
l2l Susunan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara..
Pasal 4.{ Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan tetap melaksanakan tugas dan wewenzrngnya sampai dengan ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan ss[agaiman4 dimaksud dalam Pasal 4. Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam kmbaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2017 PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta paOa tanggal 12 Oktober 2017 MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. I.AOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIATAHUN 2017 NOMOR 216 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERI.AN SEKRETARTAT NEGARA Bidang Perekonomian, dan Penrndang-undangan, Djarnan PRES I DEN PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESI.A NOMOR 41 TAHUN 2OI7 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2OO7 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN I. UMUM Berdasarkan Peraturan Pemerintatr Nomor 47 Tahun 2OOT tentang I(awasal Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, kawasan Bintan yang meliputi sebagian dari wilayah Kabupaten Bintan serta seluruh fawasan Industri Galang Batang, serta seluruh Kawasan Industri Maritim, dan hrlau Lobam serta sebagian dari wilayah Kota Tanjung Pinang yang meliputi Kawasan Industri Senggarang daJI Kawasan Industri Dompak Darat ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan. Pelaksanaan pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan belum sepenuhnya maksimal dibandingkan dengan potensi dan minat investasi dari luar negeri dan dalam negeri yang "utorp tinggi. Hal ini disebabkan karena belum diaturnya dengan jelas organisasi- dan tata kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Betas dan Pelabuhan Bebas Bintan. Untuk itu perlu diatur ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Badan Pengusatraart Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan-Bebas Bintan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. Dalam rangka percepatan pengembangan Kawasan Industri Galang Batang yang semula seluruh wilayahnya merupakan bagian dari Kawasart Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, untuk sebaglan wilayah Kawasan Industri Galang Batang dikeluarkan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tatrun 2OO9 tentang Kawasan Ekonomi Ktrusus. Terhadap hal tersebut perlu dilakukan perubatran atas lokasi Kawasan Perdagangart Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan. Di samping. . . # $-,D Di samping itu wilayah untuk terminal Bahan Bakar Minyak dan Depot Liqtefied Petroleum Gas (LPG) PT Pertamina (Persero) di Tanjung Uban dikeluarkan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan difungsikan untuk kepentingan domestik (non ekspor) dan merupakan fasilitas energi untuk mendukung ketahanan suplai dan stok Bahan Bakar Minyak darr Liquefred Petroleum Gas nasional. Sehubungan dengan hal-hd tersebut di atas, perlu dilakukan penyempurnzran Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan. T. PASALDEMIPASAL Pasal I Angka 1
CukuP jelas. Angka 2
Cukup jelas. Angka 3
Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6129 R E P u JrTnt t,',?otf; * u' o I,,AMPIRAI{ PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESI,A NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2AO7 TEMANG KAWASAN PERDAGAI{GAN BEBAS DAI{ PEI"ABUHAN BEBAS BINTAI{ LOKASI KAWASAN PERDAGA}IGAN BEBAS DAN PEI"ABUHAN BEBAS BINTAN (D ?rrJ-r5" ffi- ,vEs o-- o- !n T-]Er - - r---BE b- -t?!.}-?s -* aaj-ailo rb-*b -- -lH-r'rt9bh ttlr,?t-s .bEEE -- eafre--' -b -aatw- aE---b b- --6_r-r!hb irF,i,ta 3-O- -- Iax-?fte -b a-a.C-j! a--b -b ?rt-.rrro hb -rr--r--t PRESIDEN REPUBLIK INDONESI.A, trd. JOKO WIDODO Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA INDONESIA ti Bidang Perekonomian, dan Perundang-undangan, *a/ /r"*" Djaman lcal aar,t NI x?r
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)