Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2002
- Nomor
- 43
- Tahun
- 2002
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 6
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai diubah sebagai berikut:
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
Pasal II Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini :
Pasal III Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 10 (sepuluh) hari sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 2002 ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 2002 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd BAMBANG KESOWO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 82. Salinan sesuai dengan aslinya, Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan ttd. Lambock V. Nahattands PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI UMUM Sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 16B Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut ditetapkan jenis-jenis Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pemberian fasilitas perpajakan ini dari semula telah dimaksudkan hanya bersifat sementara. Dalam rangka lebih memberikan keadilan dan kepastian hukum serta agar pemberian fasilitas perpajakan berupa pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya fasilitas perpajakan tersebut, maka perlu peninjauan kembali Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1
Cukup jelas Angka 2
Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Barang hasil pertanian yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah barang hasil pertanian yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk hasil pemrosesannya yang dilakukan dengan cara : - dikeringkan dengan cara dijemur atau dengan cara lain; - dirajang; - diasinkan atau digarami; - dibekukan atau didinginkan; - dipecah; - dicuci atau disucihamakan; - direndam, direbus; - disayat, dikupas, dibelah; - diperam; - digaruk; - pemisahan dari kulit atau biji atau pelepah; atau - dikemas dengan cara sangat sederhana untuk tujuan melindungi barang yang bersangkutan, yang diserahkan oleh petani atau kelompok petani. Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Yang dimaksud dengan Perusahaan Air Minum adalah Perusahaan Air Minum milik Pemerintah dan atau Swasta. Termasuk dalam pengertian air bersih yang disalurkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah air bersih yang diserahkan dengan cara lain seperti penyerahan melalui mobil tangki air. Huruf h Cukup jelas Angka 3 Cukup jelas Pasal II Angka 1 Untuk mencegah penyalahgunaan impor dan atau penyerahan barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, yang sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini telah mendapat pembebasan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, maka pada Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai sanksi bagi importir atau pembeli barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, yang ternyata digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan kepada pihak lain sebagian atau seluruhnya. Angka 2 Untuk mencegah penyalahgunaan impor dan atau penyerahan bahan baku untuk pembuatan uang kertas rupiah dan uang logam rupiah, yang sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini telah mendapat pembebasan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, maka pada Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai sanksi bagi importir atau pembeli bahan baku untuk pembuatan uang kertas rupiah dan uang logam rupiah, yang ternyata tidak digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan uang kertas rupiah dan uang logam rupiah. Angka 3 Cukup jelas Angka 4 Cukup jelas Pasal III Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4217.
Membuka PDF…