Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 1999
- Nomor
- 44
- Tahun
- 1999
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 13
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN 5 (LIMA) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ACEH TIMUR DAN ACEH UTARA DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.
(1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Simpang Ulim.
(1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Lhoksukon.
aa. Desa Aluek Jaloh; bb. Desa Pulo U; cc. Desa Alue Buya; dd. Desa Pante Pusangan; ee. Desa Pante Ranup; ff. Desa Pante Paku; gg. Desa Bugak Blang; hh. Desa Pulo Pineung Meunasah Dua; ii. Desa Bugak Mesjid; jj. Desa Bugak Krueng; kk. Desa Pante Sukon; ll. Desa Bugak Krueng Mate; mm. Desa Punyot; nn. Desa Bugeng; oo. Desa Alue Kuta; pp. Desa Alue Bayeu Utang; qq. Desa Ulee Ceu; rr. Desa Kuala Ceurape;
Batas wilayah Kecamatan-kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
Pemekaran, penggabungan, penghapusan, perubahan nama dan batas Desa/Kelurahan dalam Kecamatan-kecamatan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batas wilayah Kecamatan, ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan dan perubahan batas Kecamatan dalam wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Dokumen