DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2005

Nomor: 46
Tahun: 2005
Ditetapkan: 11 November 2005
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan terbentuknya Kota Lubuk Linggau sebagai daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau, maka perlu dilakukan pemindahan ibukota Kabupaten Musi Rawas dari wilayah Kota Lubuk Linggau;
c.bahwa berdasarkan usulan Gubemur Sumatera Selatan dan Bupati Musi Rawas serta basil Kajian Tim Pemerintah, wilayah Kecamatan Muara Beliti layak menjadi tempat ibukota Kabupaten Musi Rawas;
d.bahwa . . .
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurut a, huruf b dan hurut c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Musi Rawas dari Wilayah Kota Lubuk Linggau ke Wilayah Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN MUSI RAWAS DARI WILAYAH KOTA LUBUK LINGGAU KE WILAYAH KECAMATAN MUARA BELITI KABUPATEN MUSI RAWAS. Pasal l Pemindahan ibukota Kabupaten Musi Rawas dari wilayah Kota Lubuk Linggau ke wilayah Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas.

Pasal 2

. . .

Pasal 2

(1)Muara Beliti mempunyai batas-batas sebagai berikut :
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tugumulyo, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Megang Sakti dan Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas.
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Jayaloka dan Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu Kabupaten Musi Rawas.
3. c.sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lahat dan Provinsi Bengkulu.
4. d.sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas, Kota Lubuk Linggau dan Provinsi Bengkulu.
(2)Batas wilayah Muara Beliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

Hal-hal yang timbul berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sepanjang yang berkaitan dengan Instansi Vertikal diatur lebih lanjut oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang membawahi Instansi yang bersangkutan dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Keuangan.

Pasal 4

Segala biaya yang diperlukan untuk pemindahan Ibukota Kabupaten Musi Rawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal l, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Pasal 5

. . .

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Nopember 2005 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Nopember 2005 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd HAMID AWALUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 120 PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2005 TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN MUSI RAWAS DARI WILAYAH KOTA LUBUK LINGGAU KE WILAYAH KECAMATAN MUARA BELITI KABUPATEN MUSI RAWAS I. UMUM Sejalan dengan gerak laju pembangunan saat ini, Kabupaten Musi Rawas tumbuh dan berkembang cepat, baik fisik, perekonomian, sasial, budaya maupun jumlah penduduk. Perkembangan pembangunan di Kabupaten Musi Rawas perlu terus dipacu dengan menumbuhkan pusat-pusat perekonomian di seluruh wilayah. Perkembangan pembangunan di Kabupaten Musi Rawas perlu diimbangi dengan pengaturan tata ruang wilayah khususnya bagi pusat pemerintahan/Ibukota Kabupaten Musi Rawas. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memindahkan Ibukota Kabupaten Musi Rawas selaku pusat seluruh aktivitas pemerintahan dan pembangunan yang masih berada di wilayah Kota Lubuk Linggau. Sejalan dengan hal tersebut dan sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional dalam rangka pemerataan pembangunan dan keseimbangan pembangunan antar wilayah di Kabupaten Musi Rawas upaya pemindahan pusat pemerintahan dari Kota Lubuk Linggau ke Muara Beliti pada dasarnya telah mendapatkan persetujuan prinsip dari Bupati Musi Rawas dengan suratnya Nomor 180/1009/I/2003 tanggal 2 Oktober 2003 Perihal Penetapan dan Pemindahan Ibukota Kabupaten Musi Rawas dan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 08/KPTS/DPRD/2004 tanggal 24 Mei 2004 tentang Persetujuan Usul Nama Ibukota dan Lokasi Pusat Pemerintahan Titik Nol (Kantor Bupati) Musi Rawas Terletak di Muara Beliti Baru Kecamatan Muara Beliti dengan Nama Muara Beliti, serta Rekomendasi Gubernur Sumatera Selatan Nomor 025/KET/III/2004 tanggal 21 April 2004 tentang Lokasi Ibukota Kabupaten Musi Rawas. II. PASAL DEMI PASAL . . . II. PASAL DEMI PASAL Pasal l Yang dimaksud dengan Muara Beliti sebagai Ibukota Kabupaten Musi Rawas pada ayat ini adalah sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Muara Beliti.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4559

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan terbentuknya Kota Lubuk Linggau sebagai daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau, maka perlu dilakukan pemindahan ibukota Kabupaten Musi Rawas dari wilayah Kota Lubuk Linggau;
c.bahwa berdasarkan usulan Gubemur Sumatera Selatan dan Bupati Musi Rawas serta basil Kajian Tim Pemerintah, wilayah Kecamatan Muara Beliti layak menjadi tempat ibukota Kabupaten Musi Rawas;
d.bahwa . . .
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurut a, huruf b dan hurut c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN MUSI RAWAS DARI WILAYAH KOTA LUBUK LINGGAU KE WILAYAH KECAMATAN MUARA BELITI KABUPATEN MUSI RAWAS. Pasal l Pemindahan ibukota Kabupaten Musi Rawas dari wilayah Kota Lubuk Linggau ke wilayah Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas.

Pasal 2

. . .

Pasal 2

(1)Muara Beliti mempunyai batas-batas sebagai berikut :
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tugumulyo, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Megang Sakti dan Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas.
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Jayaloka dan Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu Kabupaten Musi Rawas.
3. c.sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lahat dan Provinsi Bengkulu.
4. d.sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas, Kota Lubuk Linggau dan Provinsi Bengkulu.
(2)Batas wilayah Muara Beliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2005

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2001

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2001