Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 1973
- Nomor
- 47
- Tahun
- 1973
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 27
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM GULA BONE.
BAB I
(1). Dengan nama Perusahaan Umum Gula Bone disingkat PERUM GULA BONE terhitung mulai tanggal 1 Januari 1974 didirikan suatu Perusahaan Umum sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 jo Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960. (2). Proyek Gula Bone sebagaimana yang dimaksud dalam surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor P. 96/PUP/63, tertanggal 9 Maret 1963, dilebur kedalam dan dijadikan unit produksi dari PERUM GULA BONE. (3). Semua kekayaan Negara yang tertanam dalam Proyek tersebut pada ayat (2) pasal ini sampai dengan tanggal 31 Desember 1973 dinyatakan sebagai kekayaan Negara yang dipisahkan dan ditetapkan sebagai modal dari PERUM GULA BONE, yang nilainya akan ditentukan secara bersama oleh Menteri Keuangan dengan Menteri Pertanian. (4). Segala … (4). Segala hal yang timbul dari dan yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan tersebut pada ayat (2) pasal ini diatur oleh Menteri Pertanian berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. BAB II KETENTUAN UMUM
BAB II
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
BAB III ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN BAGIAN KESATU
BAB III
(1). Perusahaan adalah Badan Hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. (2). Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka Perusahaan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
…
TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA (1). Perusahaan adalah satu kesatuan produksi yang bertujuan mengadakan usaha-usaha produktip sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan Nasional dengan cara melakukan kegiatan- kegiatan produksi dalam bidang pergulaan khususnya dan hasil-hasil perkebunan pada umumnya berupa:
(2). Perusahaan membuka kesempatan kerja bagi Warga Negara Indonesia agar dapat memberikan dharma bhaktinya dan kariernya dalam lapangan pergulaan/perkebunan yang disesuaikan dengan kecakapan dan kemampuannya dengan memperhatikan formasi dan effisiensinya.
…
TEMPAT KEDUDUKAN (1). Perusahaan bertempat kedudukan dan berkantor pusat di Ujung Pandang, Sulawesi Selatan dan apabila perlu Menteri dapat-memindahkan kantor pusatnya ketempat lain. (2). Perusahaan dapat mempunyai perwakilan-perwakilan dan kantor-kantor cabang didalam negeri menurut kebutuhan yang masing-masingnya ditetapkan oleh Direksi dan Menteri, sedang perwakilan diluar negeri hanya dapat diadakan berdasarkan penetapan Menteri setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Presiden. BAGIAN KEDUA MODAL PERUSAHAAN
(1). Modal Perusahaan adalah kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Belanja Negara berupa dan berasal dari kekayaan Negara yang tertanam dalam kesatuan produksi tersebut pada Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, yang nilainya akan ditentukan secara bersama oleh Menteri Keuangan dengan Menteri Pertanian sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah ini. (2). Dengan Peraturan Pemerintah modal Perusahaan dapat diubah. (3). Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini. (4). Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia. (5). Semua … (5). Semua alat-alat likwiditas Perusahaan disimpan dalam Bank milik Negara yang ditunjuk oleh Menteri. BAGIAN KETIGA PIMPINAN PERUSAHAAN
(1). Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan dibantu oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Direktur. (2). Pimpinan dan penanggung jawab dari Perusahaan adalah Direktur Utama yang bertanggung jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggung jawab kepada Direktur Utama menurut bidangnya masing-masing. (3). Gaji dan penghasilan lain dari Anggauta Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan-ketentuan yang berlaku. (4). Menyimpang dari ayat (1) pasal ini, dalam hal yang dianggap perlu guna perkembangan usaha Perusahaan, untuk suatu jangka waktu tertentu, Menteri dengan persetujuan Presiden dapat menunjuk suatu badan hukum lainnya yang dibentuk berdasarkan hukum dan berkedudukan di Indonesia untuk bertindak sebagai Direksi Perusahaan.
Membuka PDF…
Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP)