DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 1973

Nomor: 47
Tahun: 1973
Ditetapkan: 6 Desember 1973
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam taraf permulaan usahanya yang merupakan tahap konsolidasi, bentuk hukum yang sesuai bagi badan usaha termaksud pada sub a diatas, adalah Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960, perlu dikeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur pendirian Perusahaan Umum termaksud. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1989);
3.Undang …
3.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2904).

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM GULA BONE.

BAB I

PENDIRIAN

Pasal 1

(1). Dengan nama Perusahaan Umum Gula Bone disingkat PERUM GULA BONE terhitung mulai tanggal 1 Januari 1974 didirikan suatu Perusahaan Umum sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 jo Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960.
(2). Proyek Gula Bone sebagaimana yang dimaksud dalam surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor P. 96/PUP/63, tertanggal 9 Maret 1963, dilebur kedalam dan dijadikan unit produksi dari PERUM GULA BONE.
(3). Semua kekayaan Negara yang tertanam dalam Proyek tersebut pada ayat (2) pasal ini sampai dengan tanggal 31 Desember 1973 dinyatakan sebagai kekayaan Negara yang dipisahkan dan ditetapkan sebagai modal dari PERUM GULA BONE, yang nilainya akan ditentukan secara bersama oleh Menteri Keuangan dengan Menteri Pertanian.
(4). Segala …
(4). Segala hal yang timbul dari dan yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan tersebut pada ayat (2) pasal ini diatur oleh Menteri Pertanian berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

BAB II

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

a."Presiden" ialah Presiden Republik Indonesia.
b."Menteri" ialah Menteri yang diberi wewenang pengurusan bidang pertanian.
c."Perusahaan" ialah usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.
d."Direksi" ialah Direksi Perusahaan.

BAB III

ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN BAGIAN KESATU

Pasal 3

(1). Perusahaan adalah Badan Hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
(2). Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka Perusahaan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pasal 4

…

Pasal 4

TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

(1). Perusahaan adalah satu kesatuan produksi yang bertujuan mengadakan usaha-usaha produktip sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan Nasional dengan cara melakukan kegiatan- kegiatan produksi dalam bidang pergulaan khususnya dan hasil-hasil perkebunan pada umumnya berupa:
1. a.memproduksi gula, serta segala macam hasil pengolahan dari padanya;
2. b.mengembangkan usaha-usaha pertanaman tebu serta membantu usaha perkebunan tebu rakyat/petani;
3. c.mengembangkan usaha-usaha perkebunan lainnya;
4. d.menyelenggarakan kegiatan perdagangan baik didalam maupun diluar negeri khusus yang berhubungan dengan pemasaran hasil-hasil kegiatan produksinya, serta kegiatan impor untuk barang-barang produksi (bahan-bahan penolong/pembantu);
5. e.memberi jasa dalam bidang penelitian, perbaikan dan pemeliharaan yang berhubungan dengan usaha-usaha dibidang perkebunan pada umumnya, pergulaan pada khususnya, serta jasa teknis lainnya;
(2). Perusahaan membuka kesempatan kerja bagi Warga Negara Indonesia agar dapat memberikan dharma bhaktinya dan kariernya dalam lapangan pergulaan/perkebunan yang disesuaikan dengan kecakapan dan kemampuannya dengan memperhatikan formasi dan effisiensinya.

Pasal 5

…

Pasal 5

TEMPAT KEDUDUKAN

(1). Perusahaan bertempat kedudukan dan berkantor pusat di Ujung Pandang, Sulawesi Selatan dan apabila perlu Menteri dapat-memindahkan kantor pusatnya ketempat lain.
(2). Perusahaan dapat mempunyai perwakilan-perwakilan dan kantor-kantor cabang didalam negeri menurut kebutuhan yang masing-masingnya ditetapkan oleh Direksi dan Menteri, sedang perwakilan diluar negeri hanya dapat diadakan berdasarkan penetapan Menteri setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Presiden.

Pasal 6

(1). Modal Perusahaan adalah kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Belanja Negara berupa dan berasal dari kekayaan Negara yang tertanam dalam kesatuan produksi tersebut pada Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, yang nilainya akan ditentukan secara bersama oleh Menteri Keuangan dengan Menteri Pertanian sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah ini.
(2). Dengan Peraturan Pemerintah modal Perusahaan dapat diubah.
(3). Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.
(4). Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.
(5). Semua …
(5). Semua alat-alat likwiditas Perusahaan disimpan dalam Bank milik Negara yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 7

(1). Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan dibantu oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Direktur.
(2). Pimpinan dan penanggung jawab dari Perusahaan adalah Direktur Utama yang bertanggung jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggung jawab kepada Direktur Utama menurut bidangnya masing-masing.
(3). Gaji dan penghasilan lain dari Anggauta Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan-ketentuan yang berlaku.
(4). Menyimpang dari ayat (1) pasal ini, dalam hal yang dianggap perlu guna perkembangan usaha Perusahaan, untuk suatu jangka waktu tertentu, Menteri dengan persetujuan Presiden dapat menunjuk suatu badan hukum lainnya yang dibentuk berdasarkan hukum dan berkedudukan di Indonesia untuk bertindak sebagai Direksi Perusahaan.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam taraf permulaan usahanya yang merupakan tahap konsolidasi, bentuk hukum yang sesuai bagi badan usaha termaksud pada sub a diatas, adalah Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960, perlu dikeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur pendirian Perusahaan Umum termaksud. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1989);
3.Undang …
3.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2904).

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM GULA BONE.

BAB I

PENDIRIAN

Pasal 1

(1). Dengan nama Perusahaan Umum Gula Bone disingkat PERUM GULA BONE terhitung mulai tanggal 1 Januari 1974 didirikan suatu Perusahaan Umum sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 jo Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960.
(2). Proyek Gula Bone sebagaimana yang dimaksud dalam surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor P. 96/PUP/63, tertanggal 9 Maret 1963, dilebur kedalam dan dijadikan unit produksi dari PERUM GULA BONE.
(3). Semua kekayaan Negara yang tertanam dalam Proyek tersebut pada ayat (2) pasal ini sampai dengan tanggal 31 Desember 1973 dinyatakan sebagai kekayaan Negara yang dipisahkan dan ditetapkan sebagai modal dari PERUM GULA BONE, yang nilainya akan ditentukan secara bersama oleh Menteri Keuangan dengan Menteri Pertanian.
(4). Segala …
(4). Segala hal yang timbul dari dan yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan tersebut pada ayat (2) pasal ini diatur oleh Menteri Pertanian berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

BAB II

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

a."Presiden" ialah Presiden Republik Indonesia.
b."Menteri" ialah Menteri yang diberi wewenang pengurusan bidang pertanian.
c."Perusahaan" ialah usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.
d."Direksi" ialah Direksi Perusahaan.

BAB III

ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN BAGIAN KESATU

Pasal 3

(1). Perusahaan adalah Badan Hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
(2). Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka Perusahaan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pasal 4

…

Pasal 4

TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

(1). Perusahaan adalah satu kesatuan produksi yang bertujuan mengadakan usaha-usaha produktip sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan Nasional dengan cara melakukan kegiatan- kegiatan produksi dalam bidang pergulaan khususnya dan hasil-hasil perkebunan pada umumnya berupa:
1. a.memproduksi gula, serta segala macam hasil pengolahan dari padanya;
2. b.mengembangkan usaha-usaha pertanaman tebu serta membantu usaha perkebunan tebu rakyat/petani;
3. c.mengembangkan usaha-usaha perkebunan lainnya;
4. d.menyelenggarakan kegiatan perdagangan baik didalam maupun diluar negeri khusus yang berhubungan dengan pemasaran hasil-hasil kegiatan produksinya, serta kegiatan impor untuk barang-barang produksi (bahan-bahan penolong/pembantu);
5. e.memberi jasa dalam bidang penelitian, perbaikan dan pemeliharaan yang berhubungan dengan usaha-usaha dibidang perkebunan pada umumnya, pergulaan pada khususnya, serta jasa teknis lainnya;
(2). Perusahaan membuka kesempatan kerja bagi Warga Negara Indonesia agar dapat memberikan dharma bhaktinya dan kariernya dalam lapangan pergulaan/perkebunan yang disesuaikan dengan kecakapan dan kemampuannya dengan memperhatikan formasi dan effisiensinya.

Pasal 5

…

Pasal 5

TEMPAT KEDUDUKAN

(1). Perusahaan bertempat kedudukan dan berkantor pusat di Ujung Pandang, Sulawesi Selatan dan apabila perlu Menteri dapat-memindahkan kantor pusatnya ketempat lain.
(2). Perusahaan dapat mempunyai perwakilan-perwakilan dan kantor-kantor cabang didalam negeri menurut kebutuhan yang masing-masingnya ditetapkan oleh Direksi dan Menteri, sedang perwakilan diluar negeri hanya dapat diadakan berdasarkan penetapan Menteri setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Presiden.

Pasal 6

(1). Modal Perusahaan adalah kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Belanja Negara berupa dan berasal dari kekayaan Negara yang tertanam dalam kesatuan produksi tersebut pada Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, yang nilainya akan ditentukan secara bersama oleh Menteri Keuangan dengan Menteri Pertanian sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah ini.
(2). Dengan Peraturan Pemerintah modal Perusahaan dapat diubah.
(3). Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.
(4). Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.
(5). Semua …
(5). Semua alat-alat likwiditas Perusahaan disimpan dalam Bank milik Negara yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 7

(1). Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan dibantu oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Direktur.
(2). Pimpinan dan penanggung jawab dari Perusahaan adalah Direktur Utama yang bertanggung jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggung jawab kepada Direktur Utama menurut bidangnya masing-masing.
(3). Gaji dan penghasilan lain dari Anggauta Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan-ketentuan yang berlaku.
(4). Menyimpang dari ayat (1) pasal ini, dalam hal yang dianggap perlu guna perkembangan usaha Perusahaan, untuk suatu jangka waktu tertentu, Menteri dengan persetujuan Presiden dapat menunjuk suatu badan hukum lainnya yang dibentuk berdasarkan hukum dan berkedudukan di Indonesia untuk bertindak sebagai Direksi Perusahaan.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1969

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1969