Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 1969
- Nomor
- 5
- Tahun
- 1969
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 1
MEMUTUSKAN: Menetapkan: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 10 tahun 1968 (Lembaran-Negara tahun 1968 No. 54, Tambahan Lembaran-Negara No. 2861) tentang Penyerahan Pajak- pajak Negara: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah. Pasal 1. Dengan suatu Keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri melakukan serah terima dalam waktu yang singkat dan paling lambat pada tanggal 31 Maret 1969 Pajak-pajak Negara: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah yang berhak menerimanya. Pasal 2.
Pasal 3.
Pasal 4. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 1969. Presiden Republik Indonesia, SOEHARTO. Jenderal TNI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 1969. Wakil Sekretaris Negara Republik Indonesia, SUDHARMONO S.H. Brigadir Jenderal TNI PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1969 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1968 (LEMBARAN-NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1968 NOMOR 54, TAMBAHAN LEMBARAN-NEGARA NOMOR 2861) TENTANG PENYERAHAN PAJAK-PAJAK NEGARA, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BANGSA ASING DAN PAJAK RADIO KEPADA DAERAH. PENJELASAN UMUM: Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 10 tahun 1968 (Lembaran-Negara tahun 1968 Nomor 54, Tambahan Lembaran-Negara Nomor 2861) tentang Penyerahan Pajak-pajak Negara : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah perlu segera dikeluarkan Peraturan Pemerintah ini sebagai pelaksanaan daripada pasal 4 Undang-undang Nomor 10 tahun 1968. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL: Pasal 1. Dasar dari pelaksanaan serah terima pajak Negara ini perlu dituangkan dalam bentuk suatu Keputusan bersama dari Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, yang mengandung Instruksi pada Pejabat yang berwenang di Daerah untuk melaksanakan serah terima dalam waktu yang singkat dan paling lambat pada tanggal 31 Maret 1969. Pasal 2.
Hal ini ditentukan agar tidak terjadi vacuum. Penerimaan Pajak-pajak yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 1 September 1968 sampai dengan tanggal serah terima oleh Kepala Inspeksi Pajak dibayarkan kepada Daerah yang berhak menerimanya, setelah dikurangi biaya pungut sebesar 2% (dua perseratus) dari penerimaan.
Pasal 3.
Pasal 4. Cukup jelas. -------------------------------- CATATAN Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1969 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber:LN 1969/6; TLN NO. 2883
Membuka PDF…
Undang-Undang