DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 1993

Nomor: 51
Tahun: 1993
Ditetapkan: 23 Oktober 1993
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa setiap usaha atau kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup yang perlu dianalisa sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat dipersiapkan sedini mungkin;'
c.bahwa analisis mengenai dampak lingkungan diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang pelaksanaan rencana usaha atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup;
d.bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 16 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selama ini berlaku perlu disempurnakan sesuai dengan berbagai perkembangan baru yang terjadi;
e.bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dipandang perlu mengatur penyempurnaan tersebut dalam Peraturan Pemerintah; Mengingat… Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Dengan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 42); Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1.Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup;
2.Analisis mengenai dampak lingkungan adalah hasil studi mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan ;
3.Analisis...
3.Analisis mengenai dampak lingkungan kegiatan terpadu/multisektor adalah hasil studi mengenai dampak penting usaha atau kegiatan yang terpadu yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab;
4.Analisis mengenai dampak lingkungan kawasan adalah hasil studi mengenai dampak penting usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan eko- sistem dan menyangkut kewenangan satu instansi yang bertanggung jawab;
5.Analisis mengenai dampak lingkungan regional adalah hasil studi mengenai dampak penting usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan eko- sistem zona rencana pengembangan wilayah sesuai dengan rencana umum tata ruang daerah dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab;
6.Kerangka acuan adalah ruang lingkup studi analisis dampak lingkungan yang merupakan hasil pelingkupan;
7.Pelingkupan adalah proses pemusatan studi pada hal-hal penting yang berkaitan dengan dampak penting;
8.Analisis dampak lingkungan adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha atau kegiatan;
9.Dampak penting adalah perubahan lingkungan yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha atau kegiatan;
10.Rencana…
10.Rencana pengelolaan lingkungan adalah dokumen yang mengandung upaya penanganan dampak penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha atau kegiatan;
11.Rencana pemantauan lingkungan adalah dokumen yang mengandung upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak penting akibat dari rencana usaha atau kegiatan;
12.Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha atau kegiatan yang akan dilaksanakan;
13.Instansi yang bertanggung jawab adalah instansi yang berwenang memberikan keputusan tentang pelaksanaan rencana usaha atau kegiatan, dengan pengertian bahwa kewenangan berada pada Menteri atau Pimpinan lembaga pemerintah non departemen yang membidangi usaha atau kegiatan yang bersangkutan dan pada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk usaha atau kegiatan yang berada di bawah wewenangnya;
14.Menteri adalah Menteri yang ditugasi mengelola lingkungan hidup dan mengendalikan dampak lingkungan;
15.Instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan adalah instansi yang mempunyai tugas pokok membantu Presiden dalam melaksanakan pengendalian dampak lingkungan hidup yang meliputi upaya pencegahan pencemaran, dan kerusakan lingkungan, penanggulangan dampak penting dan pemulihan kualitas lingkungan;
16.Komisi…
16.Komisi analisis mengenai dampak lingkungan adalah komisi yang dibentuk oleh Menteri/menteri atau Pimpinan Lembaga pemerintah Non Departemen di tingkat pusat, dan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I pada tingkat propinsi daerah tingkat I, yang bertugas membantu pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan di dalam proses pengambilan keputusan.

Pasal 2

(1)Usaha atau kegiatan yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup meliputi;
1. a.pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
2. b.eksploitasi sumber daya alam baik yang terbaharui maupun yang tak terbaharui;
3. c.proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, kerusakan, dan kemerosotan sumberdaya alam dalam pemanfaatannya;
4. d.proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan sosial dan budaya;
5. e.proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan atau perlindungan cagar budaya;
6. f.introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jasad renik;
7. g.pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
8. h.penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkunqan;
9. i.kegiatan yang mempunyai risiko tinggi, dan mempengaruhi pertahanan negara.
(2)Menteri...
(2)Menteri menetapkan jenis usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setelah mendengar dan memperhatikan saran dan pendapat instansi yang bertanggung jawab.
(3)Bagi jenis usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2)wajib disusun analisis dampak lingkungan.
(4)Penapisan rencana usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud ayat
(3)ditinjau secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.

Pasal 3

(1)Dampak penting suatu usaha atau kegiatan terhadap lingkungan hidup ditentukan oleh :
1. a.jumlah manusia yang akan terkena dampak;
2. b.luas wilayah persebaran dampak;
3. c.lamanya dampak berlangsung;
4. d.intensitas dampak;
5. e.banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak;
6. f.sifat kumulatif dampak;
7. g.berbalik atau tidak berbaliknya dampak.
(2)Pedoman mengenai ukuran dampak penting sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan. Pasal 4…

Pasal 4

(1)Analisis dampak lingkungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) tidak perlu dibuat bagi rencana usaha atau kegiatan yang langsung dilaksanakan untuk menanggulangi suatu keadaan darurat.
(2)Menteri dan atau Pimpinan lembaga pemerintah non departemen yang membidangi usaha atau kegiatan yang bersangkutan menetapkan telah terjadinya suatu keadaan darurat setelah mendengar saran-saran dari instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan.

Pasal 5

Pemberian izin usaha tetap oleh instansi yang membidangi jenis usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diberikan setelah adanya pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan yang telah disetujui oleh instansi yang bertanggung jawab.

Pasal 6

(1)Analisis mengenai dampak lingkungan merupakan bagian kegiatan studi kelayakan rencana usaha atau kegiatan.
(2)Hasil analisis mengenai dampak lingkungan digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan wilayah.

BAB II

TATA LAKSANA Bagian Pertama Kerangka Acuan

Pasal 7

(1)Pemrakarsa yang mempunyai rencana usaha atau kegiatan sebagaimana disebut dalam Pasal 2, wajib menyusun kerangka acuan bagi pembuatan analisis dampak lingkungan.
(2)Kerangka acuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh pemrakarsa kepada komisi analisis mengenai dampak lingkungan yang bersangkutan.
(3)Apabila dalam jangka waktu selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya kerangka acuan tersebut komisi analisis mengenai dampak lingkungan tidak memberikan tanggapan tertulis, kerangka acuan tersebut sah digunakan sebagai dasar penyusunan analisis dampak lingkungan atas kekuatan Peraturan Pemerintah ini.
(4)Kerangka acuan disusun oleh pemrakarsa berdasarkan pedoman umum atau pedoman teknis.
(5)Pedoman umum tentang penyusunan kerangka acuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
(6)Pedoman teknis tentang penyusunan kerangka acuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintahan non departemen yang membidangi usaha atau kegiatan yang bersangkutan. Bagian…

Pasal 8

(1)Analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, dan rencana pemantauan lingkungan diajukan sekaligus oleh pemrakarsa kepada instansi yang bertanggung jawab.
(2)Instansi yang bertanggung jawab memberikan bukti penerimaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada pemrakarsa dengan mencantumkan tanggal penerimaan.
(3)Pedoman umum penyusunan analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, dan rencana pemantauan lingkungan ditetapkan oleh Menteri.
(4)Pedoman teknis penyusunan analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan ditetapkan oleh Menteri atau pimpinan lembaga pemerintahan non departemen yang membidangi usaha atau kegiatan yang bersangkutan berdasarkan pedoman-umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Pasal 9

(1)Penilaian dokumen analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan oleh komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), dan Pasal 19 ayat (1) dilakukan secara bersamaan.
(2)Apabila...
(2)Apabila dokumen analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, dan rencana pemantauan lingkungan dinilai belum memenuhi persyaratan dalam pedoman teknis, pemrakarsa wajib memperbaiki sesuai petunjuk komisi analisis mengenai dampak lingkungan yang bertanggung jawab.
(3)Berdasarkan hasil penilaian komisi analisis mengenai dampak lingkungan atas dokumen analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, dan rencana pemantauan lingkungan yang diajukan pemrakarsa, instansi yang bertanggung jawab menetapkan keputusan terhadap analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa setiap usaha atau kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup yang perlu dianalisa sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat dipersiapkan sedini mungkin;'
c.bahwa analisis mengenai dampak lingkungan diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang pelaksanaan rencana usaha atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup;
d.bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 16 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selama ini berlaku perlu disempurnakan sesuai dengan berbagai perkembangan baru yang terjadi;
e.bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dipandang perlu mengatur penyempurnaan tersebut dalam Peraturan Pemerintah; Mengingat… Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1.Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup;
2.Analisis mengenai dampak lingkungan adalah hasil studi mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan ;
3.Analisis...
3.Analisis mengenai dampak lingkungan kegiatan terpadu/multisektor adalah hasil studi mengenai dampak penting usaha atau kegiatan yang terpadu yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab;
4.Analisis mengenai dampak lingkungan kawasan adalah hasil studi mengenai dampak penting usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan eko- sistem dan menyangkut kewenangan satu instansi yang bertanggung jawab;
5.Analisis mengenai dampak lingkungan regional adalah hasil studi mengenai dampak penting usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan eko- sistem zona rencana pengembangan wilayah sesuai dengan rencana umum tata ruang daerah dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab;
6.Kerangka acuan adalah ruang lingkup studi analisis dampak lingkungan yang merupakan hasil pelingkupan;
7.Pelingkupan adalah proses pemusatan studi pada hal-hal penting yang berkaitan dengan dampak penting;
8.Analisis dampak lingkungan adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha atau kegiatan;
9.Dampak penting adalah perubahan lingkungan yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha atau kegiatan;
10.Rencana…
10.Rencana pengelolaan lingkungan adalah dokumen yang mengandung upaya penanganan dampak penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha atau kegiatan;
11.Rencana pemantauan lingkungan adalah dokumen yang mengandung upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak penting akibat dari rencana usaha atau kegiatan;
12.Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha atau kegiatan yang akan dilaksanakan;
13.Instansi yang bertanggung jawab adalah instansi yang berwenang memberikan keputusan tentang pelaksanaan rencana usaha atau kegiatan, dengan pengertian bahwa kewenangan berada pada Menteri atau Pimpinan lembaga pemerintah non departemen yang membidangi usaha atau kegiatan yang bersangkutan dan pada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk usaha atau kegiatan yang berada di bawah wewenangnya;
14.Menteri adalah Menteri yang ditugasi mengelola lingkungan hidup dan mengendalikan dampak lingkungan;
15.Instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan adalah instansi yang mempunyai tugas pokok membantu Presiden dalam melaksanakan pengendalian dampak lingkungan hidup yang meliputi upaya pencegahan pencemaran, dan kerusakan lingkungan, penanggulangan dampak penting dan pemulihan kualitas lingkungan;
16.Komisi…
16.Komisi analisis mengenai dampak lingkungan adalah komisi yang dibentuk oleh Menteri/menteri atau Pimpinan Lembaga pemerintah Non Departemen di tingkat pusat, dan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I pada tingkat propinsi daerah tingkat I, yang bertugas membantu pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan di dalam proses pengambilan keputusan.

Pasal 2

(1)Usaha atau kegiatan yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup meliputi;
1. a.pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
2. b.eksploitasi sumber daya alam baik yang terbaharui maupun yang tak terbaharui;
3. c.proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, kerusakan, dan kemerosotan sumberdaya alam dalam pemanfaatannya;
4. d.proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan sosial dan budaya;
5. e.proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan atau perlindungan cagar budaya;
6. f.introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jasad renik;
7. g.pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
8. h.penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkunqan;
9. i.kegiatan yang mempunyai risiko tinggi, dan mempengaruhi pertahanan negara.
(2)Menteri...
(2)Menteri menetapkan jenis usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setelah mendengar dan memperhatikan saran dan pendapat instansi yang bertanggung jawab.
(3)Bagi jenis usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2)wajib disusun analisis dampak lingkungan.
(4)Penapisan rencana usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud ayat
(3)ditinjau secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.

Pasal 3

(1)Dampak penting suatu usaha atau kegiatan terhadap lingkungan hidup ditentukan oleh :
1. a.jumlah manusia yang akan terkena dampak;
2. b.luas wilayah persebaran dampak;
3. c.lamanya dampak berlangsung;
4. d.intensitas dampak;
5. e.banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak;
6. f.sifat kumulatif dampak;
7. g.berbalik atau tidak berbaliknya dampak.
(2)Pedoman mengenai ukuran dampak penting sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan. Pasal 4…

Pasal 4

(1)Analisis dampak lingkungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) tidak perlu dibuat bagi rencana usaha atau kegiatan yang langsung dilaksanakan untuk menanggulangi suatu keadaan darurat.
(2)Menteri dan atau Pimpinan lembaga pemerintah non departemen yang membidangi usaha atau kegiatan yang bersangkutan menetapkan telah terjadinya suatu keadaan darurat setelah mendengar saran-saran dari instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan.

Pasal 5

Pasal 6

(1)Analisis mengenai dampak lingkungan merupakan bagian kegiatan studi kelayakan rencana usaha atau kegiatan.
(2)Hasil analisis mengenai dampak lingkungan digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan wilayah.

BAB II

TATA LAKSANA Bagian Pertama Kerangka Acuan

Pasal 7

(1)Pemrakarsa yang mempunyai rencana usaha atau kegiatan sebagaimana disebut dalam Pasal 2, wajib menyusun kerangka acuan bagi pembuatan analisis dampak lingkungan.
(2)Kerangka acuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh pemrakarsa kepada komisi analisis mengenai dampak lingkungan yang bersangkutan.
(3)Apabila dalam jangka waktu selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya kerangka acuan tersebut komisi analisis mengenai dampak lingkungan tidak memberikan tanggapan tertulis, kerangka acuan tersebut sah digunakan sebagai dasar penyusunan analisis dampak lingkungan atas kekuatan Peraturan Pemerintah ini.
(4)Kerangka acuan disusun oleh pemrakarsa berdasarkan pedoman umum atau pedoman teknis.
(5)Pedoman umum tentang penyusunan kerangka acuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
(6)Pedoman teknis tentang penyusunan kerangka acuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintahan non departemen yang membidangi usaha atau kegiatan yang bersangkutan. Bagian…

Pasal 8

(1)Analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, dan rencana pemantauan lingkungan diajukan sekaligus oleh pemrakarsa kepada instansi yang bertanggung jawab.
(2)Instansi yang bertanggung jawab memberikan bukti penerimaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada pemrakarsa dengan mencantumkan tanggal penerimaan.
(3)Pedoman umum penyusunan analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, dan rencana pemantauan lingkungan ditetapkan oleh Menteri.
(4)Pedoman teknis penyusunan analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan ditetapkan oleh Menteri atau pimpinan lembaga pemerintahan non departemen yang membidangi usaha atau kegiatan yang bersangkutan berdasarkan pedoman-umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Pasal 9

(1)Penilaian dokumen analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan oleh komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), dan Pasal 19 ayat (1) dilakukan secara bersamaan.
(2)Apabila...
(2)Apabila dokumen analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, dan rencana pemantauan lingkungan dinilai belum memenuhi persyaratan dalam pedoman teknis, pemrakarsa wajib memperbaiki sesuai petunjuk komisi analisis mengenai dampak lingkungan yang bertanggung jawab.
(3)Berdasarkan hasil penilaian komisi analisis mengenai dampak lingkungan atas dokumen analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, dan rencana pemantauan lingkungan yang diajukan pemrakarsa, instansi yang bertanggung jawab menetapkan keputusan terhadap analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 1993

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

TATA LAKSANA Bagian Pertama Kerangka Acuan

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1999

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 98 Tahun 1993

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

TATA LAKSANA Bagian Pertama Kerangka Acuan

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1999

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 98 Tahun 1993