DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 1999

Nomor: 51
Tahun: 1999
Ditetapkan: 26 Mei 1999
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 127

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan nasional pada khususnya, dan pembangunan sistem rujukan informasi statistik nasional pada umumnya, penyelenggaraan kegiatan statistik perlu didukung upaya-upaya koordinasi dan kerjasama serta upaya pembinaan terhadap seluruh komponen masyarakat statistik;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, serta dalam rangka penjabaran lebih lanjut Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Statistik. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang undang Dasar 1945;

2.Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAN STATISTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1.Sensus penduduk adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan seluruh penduduk yang bertempat tinggal atau berada di wilayah Republik Indonesia.
2.Sensus pertanian adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan seluruh petani, rumah tangga pertanian, dan perusahaan pertanian di wilayah Republik Indonesia untuk memperoleh karateristik pertanian pada saat tertentu.
3.Sensus ekonomi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan seluruh usaha dan atau perusahaan non pertanian di wilayah Republik Indonesia untuk memperoleh karateristik usaha dan atau perusahaan pada saat tertentu.
4.Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel dari sesuatu populasi untuk memperoleh karateristik suatu obyek pada saat tertentu.
5.Survei antar sensus adalah survei yang dilakukan diantara 2 (dua) sensus sejenis.
6.BPS adalah singkatan dari Badan Pusat Statistik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
7.Instansi Pemerintah adalah Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah, dan lembaga pemerintah lainnya di luar BPS.

BAB II

STATISTIK DASAR, SEKTORAL, DAN KHUSUS

Pasal 2

(1)Pemerintah berkewajiban menyediakan statistik dasar.
(2)Statistik dasar diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
(3)Dalam menyelenggarakan statistik dasar, BPS memperoleh data melalui sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 3

(1)Sensus terdiri dari
1. a.Sensus Penduduk;
2. b.Sensus Pertanian;
3. c.Sensus Ekonomi.
(2)Waktu penyelenggaraan sensus, dilaksanakan pada :
1. a.tahun berakhiran angka 0 (nol) bagi sensus penduduk;
2. b.tahun berakhiran angka 3 (tiga) bagi sensus pertanian;
3. c.tahun berakhiran angka 6 (enam) bagi sensus ekonomi.

Pasal 4

(1)Pencacahan dalam sensus penduduk dilaksanakan untuk mengumpulkan karakteristik pokok dan rinci terhadap seluruh penduduk.
(2)Karakteristik pokok dan rinci sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup karakteristik tentang penduduk, perumahan dan lingkungannya, dan karakteristik lain yang termasuk dalam lingkup statistik dasar bidang kependudukan.

Pasal 5

(1)Pencacahan dalam sensus pertanian dilaksanakan untuk mengumpulkan karakteristik pokok dan rinci terhadap seluruh petani, perusahaan pertanian, dan pengukuran obyek kegiatan statistik pertanian.
(2)Karakteristik pokok dan rinci sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup karakteristik petani, tanah, tanaman kegiatan usaha di bidang pertanian, serta karakteristik lain yang termasuk dalam lingkup statistik dasar bidang pertanian.

Pasal 6

(1)Pencacahan dalam sensus ekonomi dilaksanakan untuk mengumpulkan karakteristik pokok dan rinci terhadap seluruh perusahaan dan kegiatan usaha di bidang ekonomi.
(2)Karakteristik pokok dan rinci sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup kegiatan usaha, penyerapan tenaga kerja, produksi, pemakaian bahan baku, serta karakteristik lain yang termasuk dalam lingkup statistik dasar bidang ekonomi.

Pasal 7

(1)Dalam penyelenggaraan sensus Kepala BPS menetapkan wilayah pencacahan.
(2)Wilayah pencacahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat merupakan bagian, seluruh, atau gabungan desa dan atau kelurahan.

Pasal 8

(1)BPS wajib mengumpulkan rencana penyelenggaraan sensus kepada masyarakat sebelum sensus dilaksanakan.
(2)Setiap penyelenggaraan sensus didahului dengan uji coba sensus.

Pasal 9

(1)Selain sensus, BPS juga menyelenggarakan survei dan kompilasi produk administrasi untuk penyediaan statistik dasar.
(2)Survei dan kompilasi produk administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
(3)Survei juga dilakukan diantara 2 (dua) sensus sejenis.
(4)Survei sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah survei antar sensus.

Pasal 10

(1)Wilayah pencacahan survei statistik dasar ditetapkan kepala BPS.
(2)Pelaksanaan survei statistik dasar di lapangan dilakukan oleh petugas survei yang ditetapkan oleh BPS

Isi peraturan

Teks127PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan nasional pada khususnya, dan pembangunan sistem rujukan informasi statistik nasional pada umumnya, penyelenggaraan kegiatan statistik perlu didukung upaya-upaya koordinasi dan kerjasama serta upaya pembinaan terhadap seluruh komponen masyarakat statistik;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, serta dalam rangka penjabaran lebih lanjut Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Statistik. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang undang Dasar 1945;

2.Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAN STATISTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1.Sensus penduduk adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan seluruh penduduk yang bertempat tinggal atau berada di wilayah Republik Indonesia.
2.Sensus pertanian adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan seluruh petani, rumah tangga pertanian, dan perusahaan pertanian di wilayah Republik Indonesia untuk memperoleh karateristik pertanian pada saat tertentu.
3.Sensus ekonomi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan seluruh usaha dan atau perusahaan non pertanian di wilayah Republik Indonesia untuk memperoleh karateristik usaha dan atau perusahaan pada saat tertentu.
4.Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel dari sesuatu populasi untuk memperoleh karateristik suatu obyek pada saat tertentu.
5.Survei antar sensus adalah survei yang dilakukan diantara 2 (dua) sensus sejenis.
6.BPS adalah singkatan dari Badan Pusat Statistik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
7.Instansi Pemerintah adalah Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah, dan lembaga pemerintah lainnya di luar BPS.

BAB II

STATISTIK DASAR, SEKTORAL, DAN KHUSUS

Pasal 2

(1)Pemerintah berkewajiban menyediakan statistik dasar.
(2)Statistik dasar diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
(3)Dalam menyelenggarakan statistik dasar, BPS memperoleh data melalui sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 3

(1)Sensus terdiri dari
1. a.Sensus Penduduk;
2. b.Sensus Pertanian;
3. c.Sensus Ekonomi.
(2)Waktu penyelenggaraan sensus, dilaksanakan pada :
1. a.tahun berakhiran angka 0 (nol) bagi sensus penduduk;
2. b.tahun berakhiran angka 3 (tiga) bagi sensus pertanian;
3. c.tahun berakhiran angka 6 (enam) bagi sensus ekonomi.

Pasal 4

(1)Pencacahan dalam sensus penduduk dilaksanakan untuk mengumpulkan karakteristik pokok dan rinci terhadap seluruh penduduk.
(2)Karakteristik pokok dan rinci sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup karakteristik tentang penduduk, perumahan dan lingkungannya, dan karakteristik lain yang termasuk dalam lingkup statistik dasar bidang kependudukan.

Pasal 5

(1)Pencacahan dalam sensus pertanian dilaksanakan untuk mengumpulkan karakteristik pokok dan rinci terhadap seluruh petani, perusahaan pertanian, dan pengukuran obyek kegiatan statistik pertanian.
(2)Karakteristik pokok dan rinci sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup karakteristik petani, tanah, tanaman kegiatan usaha di bidang pertanian, serta karakteristik lain yang termasuk dalam lingkup statistik dasar bidang pertanian.

Pasal 6

(1)Pencacahan dalam sensus ekonomi dilaksanakan untuk mengumpulkan karakteristik pokok dan rinci terhadap seluruh perusahaan dan kegiatan usaha di bidang ekonomi.
(2)Karakteristik pokok dan rinci sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup kegiatan usaha, penyerapan tenaga kerja, produksi, pemakaian bahan baku, serta karakteristik lain yang termasuk dalam lingkup statistik dasar bidang ekonomi.

Pasal 7

(1)Dalam penyelenggaraan sensus Kepala BPS menetapkan wilayah pencacahan.
(2)Wilayah pencacahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat merupakan bagian, seluruh, atau gabungan desa dan atau kelurahan.

Pasal 8

(1)BPS wajib mengumpulkan rencana penyelenggaraan sensus kepada masyarakat sebelum sensus dilaksanakan.
(2)Setiap penyelenggaraan sensus didahului dengan uji coba sensus.

Pasal 9

(1)Selain sensus, BPS juga menyelenggarakan survei dan kompilasi produk administrasi untuk penyediaan statistik dasar.
(2)Survei dan kompilasi produk administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
(3)Survei juga dilakukan diantara 2 (dua) sensus sejenis.
(4)Survei sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah survei antar sensus.

Pasal 10

(1)Wilayah pencacahan survei statistik dasar ditetapkan kepala BPS.
(2)Pelaksanaan survei statistik dasar di lapangan dilakukan oleh petugas survei yang ditetapkan oleh BPS

Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 1999

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

STATISTIK DASAR, SEKTORAL, DAN KHUSUS

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 1997

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

STATISTIK DASAR, SEKTORAL, DAN KHUSUS

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 1997