Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1975
- Nomor
- 6
- Tahun
- 1975
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 51
Mengingat : … Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG CARA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, PELAKSANAAN TATAUSAHA KEUANGAN DAERAH, DAN PENYUSUNAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
BAB I
Yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut Anggaran Daerah, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Otonom, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang- undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
…
Anggaran Daerah merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah menurut contoh yang ditetapkan. Bagian Kedua Anggaran Rutin
Anggaran Rutin disusun menurut contoh yang ditetapkan.
Bagian dibagi dalam Pos-pos, dan Pos dibagi dalam Ayat-ayat. Uraian Bagian-bagian tersebut adalah sebagai berikut :
Bagian dibagi dalam Pos-pos, dan Pos dibagi dalam Pasal-pasal Uraian Bagian-bagian, tersebut adalah sebagai berikut: BAGIAN URAIAN 1 Sisa kurang Perhitungan Anggaran tahun yang lalu. 2 Urusan Umum Pemerintahan. 3 Pekerjaan Umum. 4 Lalu lintas darat/sungai dan ferry. 5 Kesehatan. 6 Pendidikan Kebudayaan. 7 Sosial, Perumahan dan Perburuhan. 8 Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, dan Koperasi. 9 Perindustrian dan Pertambangan. 10 Usaha-usaha Daerah. 11 Angsuran pinjaman/hutang dan bunga. 12 Pensiun dan Onderstand. 13 Ganjaran, subsidi dan sumbangan. 14 Pengeluaran-pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain. 15 Pengeluaran tidak tersangka. 16 Urusan Kas dan Perhitungan.
Bagian Ketiga … Bagian Ketiga Anggaran Pembangunan
Anggaran Pembangunan disusun menurut contoh yang ditetapkan.
Bagian dibagi dalam Pos-pos, dan Pos dibagi dalam Ayat-ayat. Uraian Bagian-bagian tersebut adalah sebagai berikut:
Bagian Keempat … Bagian Keempat Perincian Pembagian Anggaran
Dalam Anggaran Daerah tidak diperkenankan dimuat Bagian/Bidang lain daripada yang disebut dalam Pasal 4 dan Pasal 6, kecuali bila dipandang perlu dapat menambah dengan Pos-pos serta Ayat-ayat atau Pasal-pasal anggaran menurut kebutuhan, dengan menggunakan Pos-pos serta Ayat- ayat atau Pasal-pasal cadangan.
Pasal-pasal dan Ayat-ayat tiap-tiap tahun anggaran disusun menurut urutan dan uraian yang sama.
Membuka PDF…
Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP)