Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2016
- Nomor
- 60
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 18
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 20 Tahun tgg7 tentang penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3687); Mengingat : 1. b. 2.
r, o -2
MEMUTUSKAN: MCNCTAPKAN: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotcr; Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotc.r; Penerbitan surat Mutasi Kendaraan Bermctor ke Luar Daerah; Penerbitan surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara; o b' h. i. j.
PRES IDEN -3
REpuJrTo",',?Sf;*==,o -4
\ '
Tarif atas Pelayanan penyelenggaraan Assessmenf centre POLRI sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran peraturan Pemerintah ini tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi. Biaya transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar.
selain jenis Penerimaan Negara Bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 1 ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat menyelengg"."ku.r. pendidi-kan dan pelatihan Kepemimpinan dan pra.iabatan -bagi calon pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Talif atas jenis penerimaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Pemerintah mengenai Jenis dan Penerimaan Negara Bukan pajak yang Lembaga Administrasi Negara.
Bukan Pajak mengacu pada Tarif atas Jenis berlaku pada Pasal 5. . . (1) (2)
Tar:f atas jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yang berasal dari pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf o sampai dengan huruf t dikelompokkan dalam wilayah-wilayah sebagaimana Lampiran Peraturan Pemerintah ini. Ketentuan mengenai pengelompokan wilayah pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara
selunrh Penerimaan Negara Bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, peraturan Pemeri:rtah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2olo Nomor To, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s133) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. (21 Agar Agar setiap orang mengetahuinya, me:nerintahkan pengundangan Peraturan pemerintah ini dengan penempatannya dalam lrmbaran Negara Repubtik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Desembe:2016 PRESIDEN REPUBLIK INDONESI.A, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Desember 2016 MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. I,AOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 263 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Asisten Deputi Bidang Perekonomian, PRES IDEN PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA II. PASAL DEMI PASAL
Ayat (1) Huruf a I. UMUM Dalam.rangka mengoptimalkan penerimaan Negara Bukan pajak guna menunj.ang oembangunan nasional, penerimaan Negara Bukan eajat paaa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai sarah satu " sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan pajak sebagaimlna diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun ioto terrtang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara. Bukan pajak yang gert-aku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, dengan adanya .lenis penerimaan ]YegTa-.lukan Pajak .y-ang b1ru dan penyesuaian iarii perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara firl"., pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonisia dengan p"."t r"r, Pemerintah. Cukup jelas. Huruf b ^*l-\\ E*.8 -rtt>H PRES I DEN REPUELIK INDONESIA -2 Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Huruf I Cukup jelas. Huruf m Cukup jelas. Huruf n Cukup jelas. Huruf o Cukup jelas. Huruf p PRES I DEN 3 Huruf p Cukup jelas. Huruf q Cukup jelas. Huruf r Cukup jelas. Huruf s Cukup jelas. Huruf t Cukup jelas. Huruf u Cukup jelas. Huruf v Cukup jelas. Huruf w Cukup jelas. Huruf x Cukup jelas. Huruf y Cukup jelas. Huruf z Yang dimaksud dengan "obyek vital Nasio:rar,, adalah ka-wasan/ lokasi, bangunan/ instalasi, dan/ atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentirgan negara da:r/atau, sumber pendap"t"r, negara yang bersifat strategis. Huruf aa Cukup jelas. Ayat (21 Cukup jelas. Ayat (3) {D Ayat (3) Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang_ undangan" adalah ketentuan peraturan perundang_undangan di bidang kesehatan.
Cukup jelas.
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)