Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2002
- Nomor
- 61
- Tahun
- 2002
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 15
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH.
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan rupiah.
7 x H x Fp x HP Harga Sewa = 1.000.000
Sbt = [{ 4%(1 + X) x (Lb x Hs x Nsb) + 2%(1 + Y) x (Lt x NJOP)} x Fp]
Sp = [{ 4%(1 + X) x Hp x Nsp } x Fp]
Ketentuan mengenai jenis-jenis pendidikan dan pelatihan di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai sebagaimana dimaksud pada angka VII huruf A dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.
Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.
Peraturan Pemerintah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 November 2002 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 November 2002 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd BAMBANG KESOWO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 117 PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2002 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH UMUM Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah sebagai salah satu sumber penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu ditetapkan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah dengan Peraturan Pemerintah. PASAL DEMI PASAL
Cukup jelas
Cukup jelas
Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan : - 7 adalah standard jumlah jam kerja alat per hari; - H adalah jumlah hari sewa alat; - Fp adalah faktor pengali pada jenis alat, umur ekonomis alat, umur pada tahun sewa, persentase biaya pemeliharaan selama umur ekonomis yang nilai-nilainya ditetapkan dalam bentuk tabulasi; - HP adalah harga pokok alat yang nilai-nilainya ditabulasikan berdasarkan harga pengadaan/pembelian; - 1.000.000 adalah bilangan similitude sebagai dasar menetapkan nilai-nilai Fp (faktor pengali). Huruf b… Huruf b Yang dimaksud dengan : - Sbt adalah Sewa Bangunan dan Tanah (Rp/tahun); - 4% adalah tingkat kapitalisasi bangunan (%); - X adalah faktor penyesuaian harga pasar sewa bangunan; - Lb adalah luas bangunan (m2); - Hs adalah harga satuan bangunan standar dalam keadaan baru (Rp/m2); - Nsb adalah nilai sisa bangunan (%); - 2% adalah tingkat kapitalisasi tanah (%); - Y adalah faktor penyesuaian harga pasar sewa tanah; - Lt adalah luas tanah (m2); - NJOP adalah Nilai Jual Objek Pajak (Rp/m2); - Fp adalah faktor penggunaan bangunan (%). Huruf c Yang dimaksud dengan: - Sp adalah Sewa Prasarana Bangunan (Rp/tahun); - 4% adalah tingkat kapitalisasi prasarana bangunan (%); - X adalah faktor penyesuaian harga pasar sewa prasarana bangunan; - Hp adalah harga prasarana bangunan dalam keadaan baru (Rp); - Nsp adalah nilai sisa prasarana bangunan (%); - Fp adalah faktor penggunaan bangunan (%). Ayat (2) Cukup jelas
Cukup jelas
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)