DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 67 Tahun 1991

Nomor: 67
Tahun: 1991
Ditetapkan: 17 Desember 1991
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa usaha pembinaan kesejahteraan dimaksud memiliki sifat yang khas, karena itu bentuk yang sesuai untuk mewujudkannya adalah dengan menyelenggarakan Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
c.bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan kepada Militer Sukarela (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2812);
3.Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);
4.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
5.Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor I Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368);
6.Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 tentang Pemberian Pensiun kepada Warakawuri, Tunjangan kepada Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim Piatu Militer Sukarela (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2863), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2948);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3402);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG ASURANSI SOSIAL ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Menteri adalah Menteri Pertahanan Keamanan.
2.Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Prajurit ABRI) adalah Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Prajurit TNI- AD), Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (Prajurit TNI- AL), Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (Prajurit TNI-AU), dan Prajurit Kepolisian Negara Republik Indonesia (Prajurit POLRI).
3.PegawaiNegeri Sipil (PNS) adalah PNS yang dipekerjakan di lingkungan Departemen Pertahanan Keamanan (Dephankam) dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) selanjutnya disebut PNS Dephankam ABRI.
4.Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indoneia selanjutnya disingkat ASABRI adalah suatu jaminan sosial bagi prajurit ABRI dan PNS Dephankam-ABRI yang memberikan perlindungan terhadap resiko karena berkurang atau hilangnya penghasilan prajurit ABRI dan PNS yang bersangkutan yang dilaksanakan secara wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5.Tabungan Hari Tua/Perumahan (THT/P) adalah tabungan yang bersumber dari iuran wajib yang dikenakan terhadap penghasilan perserta setiap bulan dan dikelola guna melaksanakan program ASABRI.
6.Penghasilan adalah penerimaan setiap bulan yang meliputi gaji pokok, tunjangan isteri, tunjangan anak dan tunjangan perbaikan penghasilan yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan iuran peserta.

BAB II

ASURANSI SOSIAL ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA

Pasal 2

Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) terdiri dari santunan asuransi , santunan resiko kematian, santunan nilai tunai asuransi dan biaya pemakaman.

BAB III

KEPESERTAAN

Pasal 3

(1)Setiap prajurit ABRI dan PNS Dephankam-ABRI diwajibkan menjadi peserta ASBRI.
(2)Dalam hal PNS Dephankam-ABRI dipekerjakan atau ditugaskan pada instansi di luar lingkungan Dephankam-ABRI, kewajiban dan asuransi sosialnya akan mengikuti.

Pasal 4

(1)Saat menjadi peserta ASABRI terhitung mulai tanggal pengangkatannya sebagai prajurit ABRI atau Calon PNS Dephankam-ABRI.
(2)Bagi mereka yang pada tanggal berlakunya Peraturan Pemerintah ini sudah mempunyai kedudukan sebagai prajurit ABRI atau calon PNS Dephankam-ABRI menjadi perserta terhitung mulai tanggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 5

Kedudukan sebagai peserta ASABRI berakhir karena:

a.gugur, tewas atau meninggal dunia;
b.diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun/tunjangan bersifat pensiun;
c.tidak lagi menjadi peserta karena alasan-alasan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 6

Peserta wajib memberi keterangan secara tepat dan benar mengenai diri beserta seluruh anggota keluarganya.

Pasal 7

(1)Iuran wajib THT/P bagi setiap peserta ditetapkan sebesar 3 1/4% (tiga seperempat persen) dari penghasilan setiap bulan.
(2)Besarnya iuran wajib dan peruntukannya atas usul Menteri dapat diubah dengan Keputusan Presiden.
(3)Pengenaan iuran wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan terhitung mulai bulan peserta menerima penghasilan dan berakhir pada akhir bulan saat yang bersangkutan berhenti sebagai peserta.

BAB V

HAK PESERTA

Pasal 8

Hak peserta terdiri dari:

a.santunan asuransi;
b.santunan resiko kematian;
c.santunan nilai tunai asuransi; dan
d.biaya pemakaman.

Pasal 9

(1)Santunan asuransi diterimakan kepada peserta yang berhenti dengan hormat sebagai prajurit ABRI atau PNS Dephankam-ABRI dengan memperoleh hak pensiun/tunjangan bersifat pensiun.
(2)Santunan resiko kematian dan santunan nilai tunai asuransi diterimakan kepada ahli waris yang sah dari peserta yang gugur, tewas atau meninggal dunia dalam tugas dalam dinas aktip.
(3)Santunan nilai tunai asuransi diterimakan kepada peserta yang diberhentikan tanpa hak pensiun/tunjangan bersifat pensiun.
(4)Biaya pemakaman diterimakan kepada ahli waris yang sah dari peserta yang meninggal dunia dalam status pensiun/tunjangan bersifat pensiun.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa usaha pembinaan kesejahteraan dimaksud memiliki sifat yang khas, karena itu bentuk yang sesuai untuk mewujudkannya adalah dengan menyelenggarakan Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
c.bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan kepada Militer Sukarela (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2812);
3.Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);
4.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
5.Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor I Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368);
6.Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 tentang Pemberian Pensiun kepada Warakawuri, Tunjangan kepada Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim Piatu Militer Sukarela (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2863), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2948);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3402);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG ASURANSI SOSIAL ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Menteri adalah Menteri Pertahanan Keamanan.
2.Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Prajurit ABRI) adalah Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Prajurit TNI- AD), Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (Prajurit TNI- AL), Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (Prajurit TNI-AU), dan Prajurit Kepolisian Negara Republik Indonesia (Prajurit POLRI).
3.PegawaiNegeri Sipil (PNS) adalah PNS yang dipekerjakan di lingkungan Departemen Pertahanan Keamanan (Dephankam) dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) selanjutnya disebut PNS Dephankam ABRI.
4.Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indoneia selanjutnya disingkat ASABRI adalah suatu jaminan sosial bagi prajurit ABRI dan PNS Dephankam-ABRI yang memberikan perlindungan terhadap resiko karena berkurang atau hilangnya penghasilan prajurit ABRI dan PNS yang bersangkutan yang dilaksanakan secara wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5.Tabungan Hari Tua/Perumahan (THT/P) adalah tabungan yang bersumber dari iuran wajib yang dikenakan terhadap penghasilan perserta setiap bulan dan dikelola guna melaksanakan program ASABRI.
6.Penghasilan adalah penerimaan setiap bulan yang meliputi gaji pokok, tunjangan isteri, tunjangan anak dan tunjangan perbaikan penghasilan yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan iuran peserta.

BAB II

ASURANSI SOSIAL ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA

Pasal 2

Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) terdiri dari santunan asuransi , santunan resiko kematian, santunan nilai tunai asuransi dan biaya pemakaman.

BAB III

KEPESERTAAN

Pasal 3

(1)Setiap prajurit ABRI dan PNS Dephankam-ABRI diwajibkan menjadi peserta ASBRI.
(2)Dalam hal PNS Dephankam-ABRI dipekerjakan atau ditugaskan pada instansi di luar lingkungan Dephankam-ABRI, kewajiban dan asuransi sosialnya akan mengikuti.

Pasal 4

(1)Saat menjadi peserta ASABRI terhitung mulai tanggal pengangkatannya sebagai prajurit ABRI atau Calon PNS Dephankam-ABRI.
(2)Bagi mereka yang pada tanggal berlakunya Peraturan Pemerintah ini sudah mempunyai kedudukan sebagai prajurit ABRI atau calon PNS Dephankam-ABRI menjadi perserta terhitung mulai tanggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 5

Kedudukan sebagai peserta ASABRI berakhir karena:

a.gugur, tewas atau meninggal dunia;
b.diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun/tunjangan bersifat pensiun;
c.tidak lagi menjadi peserta karena alasan-alasan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 6

Peserta wajib memberi keterangan secara tepat dan benar mengenai diri beserta seluruh anggota keluarganya.

Pasal 7

(1)Iuran wajib THT/P bagi setiap peserta ditetapkan sebesar 3 1/4% (tiga seperempat persen) dari penghasilan setiap bulan.
(2)Besarnya iuran wajib dan peruntukannya atas usul Menteri dapat diubah dengan Keputusan Presiden.
(3)Pengenaan iuran wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan terhitung mulai bulan peserta menerima penghasilan dan berakhir pada akhir bulan saat yang bersangkutan berhenti sebagai peserta.

BAB V

HAK PESERTA

Pasal 8

Hak peserta terdiri dari:

a.santunan asuransi;
b.santunan resiko kematian;
c.santunan nilai tunai asuransi; dan
d.biaya pemakaman.

Pasal 9

(1)Santunan asuransi diterimakan kepada peserta yang berhenti dengan hormat sebagai prajurit ABRI atau PNS Dephankam-ABRI dengan memperoleh hak pensiun/tunjangan bersifat pensiun.
(2)Santunan resiko kematian dan santunan nilai tunai asuransi diterimakan kepada ahli waris yang sah dari peserta yang gugur, tewas atau meninggal dunia dalam tugas dalam dinas aktip.
(3)Santunan nilai tunai asuransi diterimakan kepada peserta yang diberhentikan tanpa hak pensiun/tunjangan bersifat pensiun.
(4)Biaya pemakaman diterimakan kepada ahli waris yang sah dari peserta yang meninggal dunia dalam status pensiun/tunjangan bersifat pensiun.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar

Peraturan turunan (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 1991

Peraturan Pemerintah (PP) No. 102 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar

Peraturan turunan (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 1991

Peraturan Pemerintah (PP) No. 102 Tahun 2015