Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1980
- Nomor
- 7
- Tahun
- 1980
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 10
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 tentang Perubahan atas Ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2987).
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR DAN PRAMBANAN.
BAB I
Negara Republik Indonesia melakukan penyertaan dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) Taman Wisata Candi Borobudur dan Prambanan, yang selanjutnya di dalam Peraturan Pemerintah ini disebut PERSERO. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II
Maksud dan tujuan PERSERO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah untuk mengusahakan lingkungan Candi Borobudur dan Prambanan yaitu suatu jalur di sekeliling Candi Borobudur dan Prambanan yang meliputi tanah dan bangunan- bangunan diatasnya serta segala fasilitas teknis lainnya yang diperlukan untuk kepariwisataan sebagai Taman Wisata yang batas-batasnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB III MODAL PERSERO
BAB III
BAB IV PELAKSANAAN PENDIRIAN PERSERO
BAB IV
Pelaksanaan dari penyertaan Negara dalam modal PERSERO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan menurut ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972.
KETENTUAN PENUTUP
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tersendiri.
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Maret 1980 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Maret 1980 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA SUDHARMONO, SH
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)