DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 76 Tahun 2001

Nomor: 76
Tahun: 2001
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 101

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan berbagai kebijaksanaan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat di wilayahnya.

Pasal 40

(1)Pengaturan lebih lanjut mengenai pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten.
(2)Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat materi antara lain :
1. a.mekanisme pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan;
2. b.kedudukan, tugas dan fungsi lembaga adat;
3. c.hak, wewenang dan kewajiban lembaga adat termasuk kewenangan dalam penyelesaian perselisihan sengketa adat;
4. d.susunan …
5. d.susunan organisasi; dan
6. e.hubungan dengan organisasi pemerintahan, baik Pemerintah Desa maupun Pemerintah Kabupaten.

Pasal 41

(1)Dalam upaya memberdayakan masyarakat di Desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan sesuai kebutuhan.
(2)Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 42

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, merupakan mitra Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

Pasal 43

(1)Pengaturan lebih lanjut mengenai Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten.
(2)Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi antara lain mengenai :
1. a.nama lembaga kemasyarakatan;
2. b.susunan organisasi;
3. c.tata kerja;
4. d.kedudukan dan tugas;
5. e.kewenangan, hak dan kewajiban;
6. f.hubungan antar lembaga kemasyarakatan di Desa yang ber-sangkutan, antar Desa dan antara lembaga kemasyarakatan dengan Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.

BAB VI

PERATURAN DESA

Pasal 44

(1)Badan Perwakilan Desa bersama dengan Kepala Desa menetapkan PeraturanDesa.
(2)Pelaksanaan Peraturan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 45

Dalam menetapkan Peraturan Desa, Badan Perwakilan Desa mengadakan rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota Badan Perwakilan Desa.

Pasal 46

(1)Peraturan Desa ditandatangani oleh Kepala Desa.
(2)Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak memerlukan pengesahan Bupati, tetapi wajib disampaikan kepadanya selambat-lambatnya dua minggu setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Camat.

Pasal 47

(1)Pengaturan lebih lanjut mengenai Peraturan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten.
(2)Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi antara lain :
1. a.bentuk Peraturan Desa;
2. b.tata cara penetapan Peraturan Desa;
3. c.mekanisme pengambilan keputusan;
4. d.persyaratan material;
5. e.pelaksanaan Peraturan Desa.

Pasal 48

Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Desa sebelum ditetapkan agar disosialisasikan kepada masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat.

BAB VII

KEUANGAN DESA

Pasal 49

(1)Sumber Pendapatan Desa terdiri atas :
1. a.Pendapatan Asli Desa meliputi : 1) hasil usaha desa; 2) hasil kekayaan desa; 3) hasil swadaya dan partisipasi; 4) hasil gotong royong; dan 5) lain-lain pendapatan asli Desa yang sah.
2. b.bantuan dari Pemerintah Kabupaten meliputi: 1) bagian dari perolehan pajak dan retribusi Daerah; 2) bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.
3. c.bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah Propinsi;
4. d.sumbangan dari pihak ketiga; dan
5. e.pinjaman Desa.
(2)Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 50

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) terdiri dari :

a.tanah kas Desa;
b.pasar Desa;
c.bangunan Desa;
d.pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa;
e.lain-lain kekayaan milik Desa.

Isi peraturan

Teks101PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan berbagai kebijaksanaan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat di wilayahnya.

Pasal 40

(1)Pengaturan lebih lanjut mengenai pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten.
(2)Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat materi antara lain :
1. a.mekanisme pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan;
2. b.kedudukan, tugas dan fungsi lembaga adat;
3. c.hak, wewenang dan kewajiban lembaga adat termasuk kewenangan dalam penyelesaian perselisihan sengketa adat;
4. d.susunan …
5. d.susunan organisasi; dan
6. e.hubungan dengan organisasi pemerintahan, baik Pemerintah Desa maupun Pemerintah Kabupaten.

Pasal 41

(1)Dalam upaya memberdayakan masyarakat di Desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan sesuai kebutuhan.
(2)Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 42

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, merupakan mitra Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

Pasal 43

(1)Pengaturan lebih lanjut mengenai Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten.
(2)Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi antara lain mengenai :
1. a.nama lembaga kemasyarakatan;
2. b.susunan organisasi;
3. c.tata kerja;
4. d.kedudukan dan tugas;
5. e.kewenangan, hak dan kewajiban;
6. f.hubungan antar lembaga kemasyarakatan di Desa yang ber-sangkutan, antar Desa dan antara lembaga kemasyarakatan dengan Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.

BAB VI

PERATURAN DESA

Pasal 44

(1)Badan Perwakilan Desa bersama dengan Kepala Desa menetapkan PeraturanDesa.
(2)Pelaksanaan Peraturan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 45

Dalam menetapkan Peraturan Desa, Badan Perwakilan Desa mengadakan rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota Badan Perwakilan Desa.

Pasal 46

(1)Peraturan Desa ditandatangani oleh Kepala Desa.
(2)Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak memerlukan pengesahan Bupati, tetapi wajib disampaikan kepadanya selambat-lambatnya dua minggu setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Camat.

Pasal 47

(1)Pengaturan lebih lanjut mengenai Peraturan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten.
(2)Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi antara lain :
1. a.bentuk Peraturan Desa;
2. b.tata cara penetapan Peraturan Desa;
3. c.mekanisme pengambilan keputusan;
4. d.persyaratan material;
5. e.pelaksanaan Peraturan Desa.

Pasal 48

Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Desa sebelum ditetapkan agar disosialisasikan kepada masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat.

BAB VII

KEUANGAN DESA

Pasal 49

(1)Sumber Pendapatan Desa terdiri atas :
1. a.Pendapatan Asli Desa meliputi : 1) hasil usaha desa; 2) hasil kekayaan desa; 3) hasil swadaya dan partisipasi; 4) hasil gotong royong; dan 5) lain-lain pendapatan asli Desa yang sah.
2. b.bantuan dari Pemerintah Kabupaten meliputi: 1) bagian dari perolehan pajak dan retribusi Daerah; 2) bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.
3. c.bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah Propinsi;
4. d.sumbangan dari pihak ketiga; dan
5. e.pinjaman Desa.
(2)Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 50

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) terdiri dari :

a.tanah kas Desa;
b.pasar Desa;
c.bangunan Desa;
d.pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa;
e.lain-lain kekayaan milik Desa.