DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 1986

Nomor: 8
Tahun: 1986
Ditetapkan: 4 Februari 1986
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk lebih meningkatkan peranan, kelancaran, dan kesatuan gerak operational pelayanan jasa angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, maka pelabuhan penyeberangan (terminal) perlu digabungkan ke dalam Proyek Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan serta ditetapkan statusnya dalam salah satu bentuk badan usaha milik negara sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969;
c.bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Perusahaan Umum (PERUM) Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Indische Scheepvaartswet 1936 (Undang-undang Pelayaran Indonesia Tahun 1936) (Staatsblad Tahun 1936 Nomor 700);
3.Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);
4.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Perseroan (PERSERO), (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3246) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 37); www.djpp.depkumham.go.id MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN UMUM (PERUM) ANGKUTAN SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2.Presiden adalah Presiden Republik Indonesia.
3.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang perhubungan.
4.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab dalam bidang perhubungan darat.
5.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum (PERUM) Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan.
6.Perusahaan adalah Perusahaan Umum (PERUM) Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan.
7.Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan.
8.Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Umum (PERUM) Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan.
9.Pegawai adalah Pegawai pada Perusahaan Umum (PERUM) Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan.
10.Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dengan maksud agar Perusahaan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik.
11.Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap Perusahaan, dengan tujuan agar Perusahaan melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuannya yang telah ditetapkan.
12.Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perusahaan dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan/atau dalam bidang teknik operasional.
13.Pengelolaan adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian Perusahaan sesuai dengan pembinaan yang digariskan oleh Menteri. www.djpp.depkumham.go.id

BAB II

PENDIRIAN PERUSAHAAN

Pasal 2

(1)Proyek Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Perhubunpn Nomor : KM 50/R/Phb-73, dengan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan status usahanya menjadi Perusahaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 dengan nama Perusahaan Umum Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan.
(2)Seluruh harta kekayaan, personalia, hak dan tanggung jawab Proyek Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), demikian pula Pelabuhan Penyeberangan (Terminal) Merak - Bakauheni, Ketapang - Gilimanuk, dan Ujung - Kamal, dengan Peraturan Pemerintah ini dialihkan ke dalam Perusahaan Umum Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan.

BAB III

ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN

Pasal 3

(1)Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah badan usaha yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan pengusahaan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan serta pelabuhan penyeberangan (terminal) yang ditunjuk.
(2)Perusahaan melakukan usahanya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini terhadap Perusahaan berlaku Hukum Indonesia.

Pasal 4

(1)Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.
(2)Perubahan tempat kedudukan dan kantor pusat Perusahaan ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri.
(3)Dalam rangka pengembangan, Perusahaan dapat mengadakan satuan organisasi pelaksana yang ditetapkan Direksi setelah mendapat persetujuan Menteri. www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 5

(1)Sifat usaha dari Perusahaan adalah memberikan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan Perusahaan.
(2)Maksud dan tujuan Perusahaan ialah mengusahakan pelayanan jasa angkutan dan penyeberangan bagi penumpang, barang, kendaraan, dan hewan di sungai, danau, dan penyeberangan termasuk jasa pelabuhan penyeberangan (terminal) untuk menunjang pembangunan negara dan bangsa dalam rangka ketahanan nasional dan mencapai masyarakat adil dan makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila.

Pasal 6

Dengan mengindahkan prinsip-prinsip ekonomi dan terjaminnya keselamatan kekayaan Negara serta penyelenggaraan pelayanan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, Perusahaan mengadakan (menyelenggarakan) usaha-usaha sebagai berikut :

a.penyelenggaraan dan pelayanan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
b.perencanaan, pembangunan, dan perluasan sarana dan prasarana;
c.penyediaan dan pengusahaan kolam-kolam pelabuhan untuk lalu lintas kapal penyeberangan;
d.penyediaan dan pengusahaan dermaga untuk bertambat, bongkar muat barang, kendaraan, dan hewan serta penyediaan fasilitas naik turun penumpang;
e.usaha-usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya tujuan Perusahaan yang ditetapkan dengan persetujuan Menteri.

Pasal 7

(1)Modal Perusahaan adalah kekayaan negara yang dipisahkan dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan tidak terbagi atas saham-saham.
(2)Besarnya modal Perusahaan adalah sama dengan nilai seluruh kekayaan Negara yang telah tertanam dalam Proyek Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan dan Pelabuhan Penyeberangan (terminal) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 serta kekayaan lainnya yang dipergunakan untuk lintas penyeberangan yang selama ini diusahakan oleh Perusahaan Jawatan Kereta Api yang diserahkan kepada Perusahaan Umum Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan berdasarkan penetapan Menteri Keuangan sesuai dengan hasil perhitungan yang www.djpp.depkumham.go.id dilakukan secara bersama oleh Departemen Keuangan dan Departemen Perhubungan.
(3)Setiap penambahan modal yang berasal dari kekayaan nepra yang dipisahkan dan pengurangan modal Perusahaan, dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.
(4)Perusahaan dapat menambah modalnya dengan dana yang dibentuk dan dipupuk secara intern menurut ketentuan dalam Pasal 53.
(5)Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam atau cadangan rahasia.
(6)Semua alat-alat likuid (liquide) yang tidak segera diperlukan oleh Perusahaan disimpan dalam bank milik Negara yang disetujui oleh Menteri.

Pasal 8

(1)Pembelanjaan untuk investasi yang dilaksanakan Perusahaan dapat berasal dari : a.dana intern Perusahaan; b.penyertaan Negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; c.pinjaman dari dalam dan/atau luar negeri; d.sumber-sumber lainnya yang sah.
(2)Anggaran investasi diajukan dalam Anggaran Perusahaan sedangkan bilamana anggaran investasi diajukan pada masa tahun buku yang bersangkutan, maka anggaran investasi diajukan bersamaan dengan anggaran tambahan atau perubahan anggaran Perusahaan yang pengajuannya dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 9

(1)Perusahaan dapat memperoleh dan menggunakan dana-dana yang diperoleh untuk mengembangkan usahanya melalui pengeluaran obligasi atau alat-alat yang sah lainnya.
(2)Pengeluaran obligasi atau alat-alat yang sah lainnya sebagaimana dimaksud data ayat (1), termasuk ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan itu, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 10

Setiap kegiatan penyerahan, pemindahtanganan, pembebanan, penghapusan aktiva tetap, penerimaan pinjaman jangka menengah/panjang, pemberian pinjaman data bentuk dan cara apapun, tidak menagih lagi dan menghapuskan dari pembukuan piutang dan persediaan barang dapat dilakukan oleh Direksi atas izin Menteri setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk lebih meningkatkan peranan, kelancaran, dan kesatuan gerak operational pelayanan jasa angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, maka pelabuhan penyeberangan (terminal) perlu digabungkan ke dalam Proyek Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan serta ditetapkan statusnya dalam salah satu bentuk badan usaha milik negara sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969;
c.bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Perusahaan Umum (PERUM) Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Indische Scheepvaartswet 1936 (Undang-undang Pelayaran Indonesia Tahun 1936) (Staatsblad Tahun 1936 Nomor 700);
3.Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);
4.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Perseroan (PERSERO), (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3246) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 37); www.djpp.depkumham.go.id MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN UMUM (PERUM) ANGKUTAN SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2.Presiden adalah Presiden Republik Indonesia.
3.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang perhubungan.
4.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab dalam bidang perhubungan darat.
5.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum (PERUM) Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan.
6.Perusahaan adalah Perusahaan Umum (PERUM) Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan.
7.Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan.
8.Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Umum (PERUM) Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan.
9.Pegawai adalah Pegawai pada Perusahaan Umum (PERUM) Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan.
10.Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dengan maksud agar Perusahaan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik.
11.Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap Perusahaan, dengan tujuan agar Perusahaan melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuannya yang telah ditetapkan.
12.Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perusahaan dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan/atau dalam bidang teknik operasional.
13.Pengelolaan adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian Perusahaan sesuai dengan pembinaan yang digariskan oleh Menteri. www.djpp.depkumham.go.id

BAB II

PENDIRIAN PERUSAHAAN

Pasal 2

(1)Proyek Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Perhubunpn Nomor : KM 50/R/Phb-73, dengan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan status usahanya menjadi Perusahaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 dengan nama Perusahaan Umum Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan.
(2)Seluruh harta kekayaan, personalia, hak dan tanggung jawab Proyek Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), demikian pula Pelabuhan Penyeberangan (Terminal) Merak - Bakauheni, Ketapang - Gilimanuk, dan Ujung - Kamal, dengan Peraturan Pemerintah ini dialihkan ke dalam Perusahaan Umum Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan.

BAB III

ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN

Pasal 3

(1)Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah badan usaha yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan pengusahaan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan serta pelabuhan penyeberangan (terminal) yang ditunjuk.
(2)Perusahaan melakukan usahanya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini terhadap Perusahaan berlaku Hukum Indonesia.

Pasal 4

(1)Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.
(2)Perubahan tempat kedudukan dan kantor pusat Perusahaan ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri.
(3)Dalam rangka pengembangan, Perusahaan dapat mengadakan satuan organisasi pelaksana yang ditetapkan Direksi setelah mendapat persetujuan Menteri. www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 5

(1)Sifat usaha dari Perusahaan adalah memberikan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan Perusahaan.
(2)Maksud dan tujuan Perusahaan ialah mengusahakan pelayanan jasa angkutan dan penyeberangan bagi penumpang, barang, kendaraan, dan hewan di sungai, danau, dan penyeberangan termasuk jasa pelabuhan penyeberangan (terminal) untuk menunjang pembangunan negara dan bangsa dalam rangka ketahanan nasional dan mencapai masyarakat adil dan makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila.

Pasal 6

a.penyelenggaraan dan pelayanan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
b.perencanaan, pembangunan, dan perluasan sarana dan prasarana;
c.penyediaan dan pengusahaan kolam-kolam pelabuhan untuk lalu lintas kapal penyeberangan;
d.penyediaan dan pengusahaan dermaga untuk bertambat, bongkar muat barang, kendaraan, dan hewan serta penyediaan fasilitas naik turun penumpang;
e.usaha-usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya tujuan Perusahaan yang ditetapkan dengan persetujuan Menteri.

Pasal 7

(1)Modal Perusahaan adalah kekayaan negara yang dipisahkan dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan tidak terbagi atas saham-saham.
(2)Besarnya modal Perusahaan adalah sama dengan nilai seluruh kekayaan Negara yang telah tertanam dalam Proyek Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan dan Pelabuhan Penyeberangan (terminal) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 serta kekayaan lainnya yang dipergunakan untuk lintas penyeberangan yang selama ini diusahakan oleh Perusahaan Jawatan Kereta Api yang diserahkan kepada Perusahaan Umum Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan berdasarkan penetapan Menteri Keuangan sesuai dengan hasil perhitungan yang www.djpp.depkumham.go.id dilakukan secara bersama oleh Departemen Keuangan dan Departemen Perhubungan.
(3)Setiap penambahan modal yang berasal dari kekayaan nepra yang dipisahkan dan pengurangan modal Perusahaan, dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.
(4)Perusahaan dapat menambah modalnya dengan dana yang dibentuk dan dipupuk secara intern menurut ketentuan dalam Pasal 53.
(5)Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam atau cadangan rahasia.
(6)Semua alat-alat likuid (liquide) yang tidak segera diperlukan oleh Perusahaan disimpan dalam bank milik Negara yang disetujui oleh Menteri.

Pasal 8

(1)Pembelanjaan untuk investasi yang dilaksanakan Perusahaan dapat berasal dari : a.dana intern Perusahaan; b.penyertaan Negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; c.pinjaman dari dalam dan/atau luar negeri; d.sumber-sumber lainnya yang sah.
(2)Anggaran investasi diajukan dalam Anggaran Perusahaan sedangkan bilamana anggaran investasi diajukan pada masa tahun buku yang bersangkutan, maka anggaran investasi diajukan bersamaan dengan anggaran tambahan atau perubahan anggaran Perusahaan yang pengajuannya dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 9

(1)Perusahaan dapat memperoleh dan menggunakan dana-dana yang diperoleh untuk mengembangkan usahanya melalui pengeluaran obligasi atau alat-alat yang sah lainnya.
(2)Pengeluaran obligasi atau alat-alat yang sah lainnya sebagaimana dimaksud data ayat (1), termasuk ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan itu, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1969

Peraturan turunan (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 1992

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1969

Peraturan turunan (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 1992