Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2015
- Nomor
- 82
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 8
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 tentang hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi; Mengingat . . . Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2006 TENTANG HAK KEUANGAN, KEDUDUKAN PROTOKOL, DAN PERLINDUNGAN KEAMANAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI. Pasal I . . . Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4636) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5006) diubah sebagai berikut:
Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 November 2015 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 November 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA HAMONANGAN LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 248 PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2015 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2006 TENTANG HAK KEUANGAN, KEDUDUKAN PROTOKOL, DAN PERLINDUNGAN KEAMANAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI I. UMUM Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua yang semuanya adalah pejabat negara. Mengingat peran strategis Komisi Pemberantasan Korupsi, kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi diberikan Penghasilan dan Tunjangan Fasilitas setiap bulan. Ketentuan mengenai hak keuangan dan fasilitas Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk mendukung pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab serta meningkatkan jaminan kesejahteraan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Penghasilan dan fasilitas yang diperoleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengaturan . . . Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian atas Penghasilan dan Tunjangan Fasilitas Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hak keuangan pejabat negara, salah satunya adalah Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap. Hal ini perlu dilakukan mengingat sejak tahun 2006 hingga saat ini belum pernah dilakukan penyesuaian terhadap Penghasilan dan Tunjangan Fasilitas Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Penghasilan dan Tunjangan Fasilitas yang telah dilakukan penyesuaian diberikan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Pemerintah ini. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1
Cukup jelas. Angka 2
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) . . . Ayat (3) Tunjangan Asuransi Kesehatan dan Jiwa digunakan untuk Sistem Jaminan Sosial Nasional dan dapat digunakan untuk asuransi lain dengan ketentuan besarannya tidak melebihi Tunjangan Asuransi Kesehatan dan Jiwa yang telah ditetapkan. Yang dimaksud dengan ”penyelenggara dana pensiun” misalnya Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), lembaga perbankan, atau lembaga nonperbankan. Ayat (4) Cukup jelas. Angka 3
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan ”sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain biaya transportasi, penginapan, dan uang harian dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5751
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)