DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1978

Nomor: 9
Tahun: 1978
Ditetapkan: 9 Maret 1978
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk lebih menyempurnakan dan mendayagunakan pengusahaan dan pengelolaan dinas pos dan giropos oleh Perusahaan Negara Pos dan Giro yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1965, dipandang perlu untuk meninjau kembali ketentuan-ketentuan mengenai pengusahaan dan pengelolaan bagi Perusahaan Negara tersebut; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1959 tentang Pos (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1747);
3.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904) juncto Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989) ;

Menetapkan

MEMUTUSKAN:… MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM POS DAN GIRO.

BAB I

PENETAPAN STATUS PERUSAHAAN

Pasal 1

Perusahaan Negara Pos dan Giro yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1965 berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960, dengan Peraturan Pemerintah ini dilanjutkan berdirinya dan ditetapkan bentuk usahanya menjadi Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1969, dengan nama Perusahaan Umum Pos dan Giro, disingkat PERUM POS DAN GIRO.

BAB II

ANGGARAN DASAR

Pasal 2

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

a."Pemerintah" adalah Pemerintah Republik Indonesia;
b."Presiden" adalah Presiden Republik Indonesia;
c."Menteri" adalah Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang perhubungan;
d.'Perusahaan" adalah Perusahaan Umum Pos dan Giro;
e."Direksi" adalah Direksi Perusahaan Umum Pos dan Giro;
f."Direktur Utama" adalah Direktur Utama Perusahaan Umum Pos dan Giro;
g."Pegawai" adalah pegawai Perusahaan Umum Pos dan Giro.

Pasal 3

(1)Perusahaan adalah badan hukum yang sesuai dengan Undang- undang Nomor 4 Tahun 1959 ditetapkan sebagai badan usaha tunggal dalam penyelenggaraan dinas pos dan giropos baik untuk hubungan di dalam negeri maupun dengan luar negeri.
(2)Perusahaan melakukan usahanya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan-peraturan umum lainnya.
(3)Dengan...
(3)Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, terhadap Perusahaan-berlaku hukum Indonesia.

Pasal 4

(1)Perusahaan berkedudukan di Bandung.
(2)Perubahan tempat kedudukan Perusahaan ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri.

Pasal 5

Tujuan Perusahaan ialah membangun, mengembangkan, dan mengusahakan pelayanan pos dan giropos guna mempertinggi kelancaran hubungan-hubungan masyarakat untuk menunjang pembangunan negara dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional dan mencapai masyarakat adil dan makmur.

Pasal 6

Dengan mengindahkan azas-azas ekonomi serta terjaminnya keselamatan kekayaan Negara, Perusahaan mengadakan usaha-usaha sebagai berikut :

a.penyelenggaraan dan pelayanan pos dan giropos, baik untuk hubungan dalam negeri maupun dengan luar negeri;
b.perencanaan,…
b.perencanaan, pembangunan dan perluasan sarana-sarana pos dan giropos;
c.usaha-usaha lainnya dengan mengindahkan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan atau kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 7

(1)Modal Perusahaan adalah kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan atau dan Belanja Negara dan tidak terbagi atas saham-saham.
(2)Besarnya modal awal Perusahaan adalah sama dengan nilai seluruh kekayaan Negara yang tertanam dalam Perusahaan Negara Pos dan Giro dimaksud dalam Pasal 1 berdasarkar, penetapan Menteri Keuangan sesuai dengan hasil perhitungan yang dilakukan secara bersama oleh Departemen Keuangan dan Departemen Perhubungan.
(3)Setiap penambahan modal yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.
(4)Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam Pasal 28 ayat (11) huruf b.
(5)Perusahaan mempunyai cadangan tujuan yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan cadangan perusahaan yang pengurusan dan penggunaannya ditentukan oleh Menteri
(6)Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan atau cadangan rahasia.
(7)Semua...
(7)Semua alat-alat likwid (liquide) yang tidak segera diperlukan oleh Perusahaan disimpan dalam bank milik Negara yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 8

(1)Pembelanjaan untuk investasi yang dilaksanakan Perusahaan dapat berasal dari :
1. a.dana intern Perusahaan;
2. b.penyertaan Negara melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara;
3. c.pinjaman dari dalam dan atau luar negeri;
4. d.sumber-sumber lainnya yang sah.
(2)Anggaran investasi diajukan bersamaan dengan Anggaran Perusahaan, sedangkan bilamana anggaran investasi diajukan pada masa tahun buku yang sedang berjalan, maka anggaran investasi diajukan bersamaan dengan anggaran tambahan atau perubahan anggaran Perusahaan yang pengajuannya dilakukan sesuai dengan tatacara yang diatur di data Pasal 25.

Pasal 9

(1)Perusahaan dapat memperoleh dana-dana yang diperlukan untuk mengembangkan usahanya melalui pengeluaran obligasi atau alat- alat yang sah lainnya.
(2)Pengeluaran obligasi atau alat-alat yang sah lainnya tersebut pada ayat(1), termasuk ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan itu, diatur dengan Peraturan Pemerintah. Bagian…

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk lebih menyempurnakan dan mendayagunakan pengusahaan dan pengelolaan dinas pos dan giropos oleh Perusahaan Negara Pos dan Giro yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1965, dipandang perlu untuk meninjau kembali ketentuan-ketentuan mengenai pengusahaan dan pengelolaan bagi Perusahaan Negara tersebut; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1959 tentang Pos (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1747);
3.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904) juncto Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989) ;

Menetapkan

MEMUTUSKAN:… MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM POS DAN GIRO.

BAB I

PENETAPAN STATUS PERUSAHAAN

Pasal 1

BAB II

ANGGARAN DASAR

Pasal 2

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

a."Pemerintah" adalah Pemerintah Republik Indonesia;
b."Presiden" adalah Presiden Republik Indonesia;
c."Menteri" adalah Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang perhubungan;
d.'Perusahaan" adalah Perusahaan Umum Pos dan Giro;
e."Direksi" adalah Direksi Perusahaan Umum Pos dan Giro;
f."Direktur Utama" adalah Direktur Utama Perusahaan Umum Pos dan Giro;
g."Pegawai" adalah pegawai Perusahaan Umum Pos dan Giro.

Pasal 3

(1)Perusahaan adalah badan hukum yang sesuai dengan Undang- undang Nomor 4 Tahun 1959 ditetapkan sebagai badan usaha tunggal dalam penyelenggaraan dinas pos dan giropos baik untuk hubungan di dalam negeri maupun dengan luar negeri.
(2)Perusahaan melakukan usahanya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan-peraturan umum lainnya.
(3)Dengan...
(3)Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, terhadap Perusahaan-berlaku hukum Indonesia.

Pasal 4

(1)Perusahaan berkedudukan di Bandung.
(2)Perubahan tempat kedudukan Perusahaan ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri.

Pasal 5

Pasal 6

Dengan mengindahkan azas-azas ekonomi serta terjaminnya keselamatan kekayaan Negara, Perusahaan mengadakan usaha-usaha sebagai berikut :

a.penyelenggaraan dan pelayanan pos dan giropos, baik untuk hubungan dalam negeri maupun dengan luar negeri;
b.perencanaan,…
b.perencanaan, pembangunan dan perluasan sarana-sarana pos dan giropos;
c.usaha-usaha lainnya dengan mengindahkan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan atau kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 7

(1)Modal Perusahaan adalah kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan atau dan Belanja Negara dan tidak terbagi atas saham-saham.
(2)Besarnya modal awal Perusahaan adalah sama dengan nilai seluruh kekayaan Negara yang tertanam dalam Perusahaan Negara Pos dan Giro dimaksud dalam Pasal 1 berdasarkar, penetapan Menteri Keuangan sesuai dengan hasil perhitungan yang dilakukan secara bersama oleh Departemen Keuangan dan Departemen Perhubungan.
(3)Setiap penambahan modal yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.
(4)Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam Pasal 28 ayat (11) huruf b.
(5)Perusahaan mempunyai cadangan tujuan yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan cadangan perusahaan yang pengurusan dan penggunaannya ditentukan oleh Menteri
(6)Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan atau cadangan rahasia.
(7)Semua...
(7)Semua alat-alat likwid (liquide) yang tidak segera diperlukan oleh Perusahaan disimpan dalam bank milik Negara yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 8

(1)Pembelanjaan untuk investasi yang dilaksanakan Perusahaan dapat berasal dari :
1. a.dana intern Perusahaan;
2. b.penyertaan Negara melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara;
3. c.pinjaman dari dalam dan atau luar negeri;
4. d.sumber-sumber lainnya yang sah.
(2)Anggaran investasi diajukan bersamaan dengan Anggaran Perusahaan, sedangkan bilamana anggaran investasi diajukan pada masa tahun buku yang sedang berjalan, maka anggaran investasi diajukan bersamaan dengan anggaran tambahan atau perubahan anggaran Perusahaan yang pengajuannya dilakukan sesuai dengan tatacara yang diatur di data Pasal 25.

Pasal 9

(1)Perusahaan dapat memperoleh dana-dana yang diperlukan untuk mengembangkan usahanya melalui pengeluaran obligasi atau alat- alat yang sah lainnya.
(2)Pengeluaran obligasi atau alat-alat yang sah lainnya tersebut pada ayat(1), termasuk ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan itu, diatur dengan Peraturan Pemerintah. Bagian…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang Darurat No. 4 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 1965

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang Darurat No. 4 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 1965