Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2004
- Nomor
- 9
- Tahun
- 2004
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 38
menetapkan ketentuan tentang penyelenggaraan kampanye pemilihan umum oleh para Pejabat Negara dan pembatasan penggunaan fasilitas milik negara dalam kegiatan tersebut; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM OLEH PEJABAT NEGARA.
BAB I
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
BAB II HAK DAN KEWAJIBAN
BAB II
Dalam melaksanakan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pejabat Negara menjalankan cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara.
Dalam melaksanakan Kampanye Pemilu, Pejabat Negara wajib menjamin terwujudnya misi dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, kepatutan demokrasi, dan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Pasal …
Permintaan cuti bagi Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), memuat:
BAB III CUTI PEJABAT NEGARA DALAM KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD
BAB III
Pelaksanaan cuti bagi Presiden dan Wakil Presiden yang akan melakukan Kampanye Pemilu untuk anggota DPR, DPD, dan DPRD diatur sesuai kesepakatan antara Presiden dan Wakil Presiden. Pasal …
Jadwal Kampanye Pemilu Presiden dan/atau Wakil Presiden disampaikan oleh Sekretaris Negara kepada KPU paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum mulainya masa kampanye.
Pasal ...
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)