Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2018
- Nomor
- 10
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 54
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi; Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945; c. d. Mengingat 2.Undang-Undang... REPUBLIK INOONESIA
Menetapkan : MEMUTUSKAN: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI, BADAN
BAB I
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
Lisensi adalah bentuk pengakuan dari BNSP kepada LSP untuk dapat melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja atas nama BNSP. Profesi adalah bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi yang diakui oleh masyarakat. Menteri adalah menteri yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. BAB II PEMBENTUKAN DAN TUGAS
BAB II
Membentuk Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut dengan BNSP. BNSP merupakan lembaga yang independen dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Presiden.
BNSP mempunyai tugas meiaksanakan sertilikasi kompetensi kerja. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BNSP menyeienggarakan fungsi:
6.
BNSP memberikan lisensi kepada LSP yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian lisensi lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh BNSP. BAB III ORGANISASI Bagian Pertama Keanggotaan
BAB III
Susunan Keanggotaan BNSP terdiri atas 7 (tu:uh) orang anggota, meliputi:
Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, merangkap sebagai anggota. Ketua BNSP berasal dari unsur Pemerintah dan Wakil Ketua BNSP berasal dari unsur masyarakat Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan keanggotaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21, dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Ketua BNSP. (1) (2)
Keanggotaan BNSP terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur masyarakat. Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari asosiasi profesi dan/atau asosiasi industri.
Untuk menjadi anggota BNSP, calon anggota BNSP harus memenuhi persyaratan:
Bagian Kedua Sekretariat
(2) (3) (4)
(3)
Sekretariat BNSP berada di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerj aan. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat BNSP, yang merupakan jabatan struktural eselon II.a, atau jabatan pimpinan tinggi pratama. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Sekretariat BNSP diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Bagian Ketiga Kelompok Kerja dan Tenaga Ahli
(i) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Ketua BNSP membentuk kelompok kerja dan mengangkat tenaga ahli.
BAB IV PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN PENGGANTIAN
BAB IV
Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BNSP diangkat diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri. Pasal l1 dan (2t (3)
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)