DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 1958

Nomor
15
Tahun
1958
Ditetapkan
Fase
Berlaku
Pasal terindeks
1

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: Peraturan Pemerintah untuk mengubah peraturan mengenai perusahaan muatan kapal laut (Peraturan Pemerintah NO.61 tahun 1954); sebagai berikut : Pasal I. Dalam menyelenggarakan Peraturan Pemerintah NO.61 tahun 1954 serta peraturan─peraturan pelaksanaannya, yang dimaksud dengan "Menteri" dalam pasal 1, ayat I sub i dan pasal 7, ayat 2, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.43 tahun 1957 (Lembaran─Negara tahun 1957 No.97) menjadi Menteri Perindustrian, diubah lagi, yaitu : "Menteri Pelayaran". Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 1958. Presiden Republik Indonesia, ttd. SOEKARNO. Menteri Perindustrian, ttd. F. J. INKIRIWANG. Menteri Pelayaran, ttd. MOH. NAZIR. Diundangkan pada tanggal 27 Maret 1958. Menteri Kehakiman, ttd. G.A. MAENGKOM PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH No. 15 TAHUN 1958 tentang PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH No. 61 TAHUN 1954 No. 107) TENTANG PERATURAN MENGENAI PERUSAHAAN MUATAN KAPAL LAUT. Sesuai dengan perkembangan perusahaan-perusahaan muatan kapal laut yang lapangan usahanya sangat erat hubungannya dengan perusahaan-perusahaan pelayaran yang banyak sangkut-pautnya dengan dinas-dinas Kementerian Pelayaran dipelabuhan- pelabuhan, maka adalah lebih tepat, jika penyelenggaraan segala sesuatunya diserahkan kepada Menteri Pelayaran. Satu dan lain adalah sesuai dengan keputusan Musyawarah Nasional Pelayaran yang diselenggarakan di Tugu pada tanggal 16 - 18 Nopember 1957 serta Musyawarah Nasional Pembangunan yang dilangsungkan di Jakarta dari tanggal 25 Nopember sampai tanggal 4 Desember 1957, setelah membahas persoalannya secara mendalam. Termasuk Lembaran-Negara No. 27 tahun 1958. Diketahui Menteri Kehakiman, ttd. G.A. MAENGKOM. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 NOMOR 27 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1556