Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 165 Tahun 1961
- Nomor
- 165
- Tahun
- 1961
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 7
Mengingat:
3.Undang-undang Nomor 10 Prp tahun 1960. Mendengar: Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960:
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN NEGARA KESATUAN JAWA TIMUR I. BAB I. PENDIRIAN. Pasal 1.
dengan ini dilebur/diserahkan ke dalam PPN Jatim I termaksud dalam ayat (1) di atas.
BAB II. ANGGARAN DASAR. Ketentuan Umum. Pasal 2.
Pasal 3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia. Tempat Kedudukan. Pasal 4. Perusahaan berkedudukan di Surabaya dan dapat mempunyai cabang dan perwakilan di dalam Daerah Tingkat I Jawa Timur. Tujuan dan Lapangan Usaha. Pasal 5.
Modal. Pasal 6.
Pimpinan. Pasal 7.
Pasal 8. Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi harus warga negara Indonesia. Pasal 9.
Pasal 10.
Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi berdasarkan ayat (3), maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan Kuasa Direksi/Pembantu Kuasa Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan. Pasal 11.
Pasal 12.
Hubungan Perusahaan dengan Badan Pimpinan Umum. Pasal 13.
Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi Pegawai. Pasal 14.
Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai bendaharawan yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan dibebaskan dari kewajiban mengirimkan pertanggungan jawab mengenai cara mengurusnya.
Kepegawaian
Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja Perusahaan menurut peraturan kepegawaian yang disetujui oleh Menteri berdasarkan peraturan pokok kepegawaian Perusahan Negara yang ditetapkan oleh Pemerintah. Tahun Buku
Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim. Anggaran Perusahaan. Pasal 17.
Laporan Perhitungan Hasil Usaha Berkala dan Kegiatan Perusahaan.
Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan perusahaan dikirim oleh Direksi kepada Menteri menurut cara dan waktu yang ditentukan oleh Menteri. Laporan Perhitungan Tahunan Pasal 19.
Penggunaan Laba
Pasal 21.
Ketentuan Peralihan Pasal 22. Pemasaran hasil-hasil perkebunan dari perusahaan-perusahaan tersebut dalam pasal 1 ayat (2) sepanjang usaha ini belum dilakukan atau belum dapat ditampung oleh Perusahaan Negara lain, dilakukan oleh Perusahaan, dengan memperhatikan petunjuk- petunjuk Menteri Perdagangan. Ketentuan Penutup Pasal 23. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri. Pasal 24. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku surut hingga tanggal 1 Januari 1961. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 April 1961 PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DJUANDA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 April 1961. PEJABAT SEKRETARIS NEGARA. SANTOSO PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 165 TAHUN 1961 tentang PENDIRIAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN NEGARA KESATUAN JAWA TIMUR I. I. UMUM Dalam rangka penyelenggaraan ekonomi terpimpin perlu memberikan status dan bentuk baru kepada perusahaan-perusahaan perkebunan P.P.N. Baru sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 Prp. tahun 1960. Perusahaan perkebunan termaksud dalam pasal 1 ayat (2) dari Peraturan Pemerintah ini dijadikan satu Perusahaan Negara dengan status badan hukum sendiri. Dengan bentuk baru ini cara pengurusan dari perusahaan tersebut dapat diperlancar; demikian pula pengawasan dan pengamanannya dapat dilakukan lebih seksama. Untuk tetap menjaga adanya syncronisasi dan koordinasi dari semua Perusahaan-perusahaan Perkebunan Negara, maka tugas Direksi dari perusahaan ini dilakukan oleh Badan Pimpinan Umum "Perusahaan Perkebunan Negara" sebagaimana termaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 141 tahun 1961. Untuk melakukan tugas Direksi sehari-hari didalam Perusahaan ini Badan Pimpinan Umum termaksud diatas akan menunjuk seorang Kuasa Direksi dan dibantu oleh beberapa orang Pembantu Kuasa Direksi. II. PASAL DEMI PASAL. Cukup jelas. CATATAN Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 YANG TELAH DICETAK ULANG SUMBER : LN 1961/190; TLN NO. 2253
Membuka PDF…
Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP)