DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 1955

Nomor: 19
Tahun: 1955
Ditetapkan: 1 Juni 1955
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Memutuskan : Menetapkan. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN PEMBEBASAN DARI BEA- MASUKDAN BEA-KELUAR-UMUM UNTUK KEPERLUAN GOLONGAN-GOLONGAN PENJABAT DAN AHLI BANGSA ASING YANG TERTENTU. Pasal 1. Tidak akan dipungut bea-masuk terhadap I. barang-barang yang dipergunakan untuk pemakaian sendiri dari: A. Penjabat-penjabat, yang bekerja pada dan ahli-ahli bukan penjabat yang melakukan tugas penting untuk:

1.Perserikatan Bangsa-bangsa (U.N.O.) beserta organisasi-organisasinya.
2.Negara-negara asing.
3.Organisasi-organisasi asing lainnya. 2 dan 3 yang dengan suatu perjanjian atau tidak, memberikan bantuan teknik pada perkembangan dalam lapangan ekonomi dan/atau kebudayaan di Indonesia. Yang dimaksud dengan penjabat-penjabat ialah orang-orang bangsa asing, yang disamping melakukan jabatannya, tidak menjalankan pekerjaan atau perusahaan lain dinegeri ini dan tidak merupakan tenaga yang diangkat setempat. Yang dimaksud dengan ahli-ahli ialah orang-orang bangsa asing, yang untuk sementara melakukan tugas (zending) yang diberikan oleh negara-negara dan organisasi-organisasi yang disebut diatas pada 1 sampai dengan 3 dan tidak menjalankan pekerjaan atau perusahaan lain dinegeri ini. B. Ahli-ahli bangsa asing yang mengadakan perjanjian ikatan-dinas yang khusus dengan Pemerintah baik berdasarkan "The Agreement for the Provision of Technical Assistance" yang diadakan antara Republik Indonesia dan Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 5 Maret 1952 sebagaimana kemudian telah diubah, maupun berdasarkan syarat-syarat khusus yang tidak termasuk dalam rangka perjanjian-perjanjian pengiriman yang telah lazim. Dalam kata-kata pemakaian sendiri termasuk pemakaian untuk keperluan anggota keluarga. II. Pengiriman-pengiriman oleh negara-negara dan organisasi- organisasi yang disebut pada A 1, A 2 dan A 3 kepada penjabat-poenjabatnya dinegeri ini, yang terdiri dari .

a.pengumuman-pengumuman, alat-alat keperluan kantor dan lainnya untuk pemakaian yang resmi.
b.perkakas-perkakas, alat-alat bagian perlengkapan dan barang-barang lain yang dipakai oleh ahli-ahli untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya.
c.barang-barang dengan maksud untuk diberikan secara percuma kepada rumah-rumah sakit dan ussaha-usaha kesehatan yang lain, lembaga-lembaga Perguruan, Ilmu Pengetahuan, kebudayaan dan badan-badan lain semacam itu. Pasal 2. Tidak akan dipungut bea-keluar-umum atas barang-barang, bukan barang-barang perdagangan, yang dikeluarkan oleh penjabat-penjabat dan ahli-ahli yang disebut pada pasal 1 pada I A dan B. Pasal 3. Peraturan-peraturan lain mengenai pemasukan dan pengeluaran barang-barang selanjutnya tetap berlaku. Pasal 4. Tidak diperkenankan mengubah tujuan barang-barang yang berdasarkan ketentuan pada pasal 1 telah diberikan pembebasan bea- masuk, kecuali jika dapat izin dari atau atas nama Menteri Keuangan. Pasal 5. Menteri Keuangan akan memberitahukan nama-nama dari organisasi-organisasi luar negeri yang memberikan bantuan sebagai yang dimaksud pada IA dan ahli-ahli sebagai yang dimaksud pada I B. Beliau akan menetapkan pula peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini. Pasal 6. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juni 1955. Presiden Republik Indonesia, ttd. SOEKARNO Menteri Keuangan, ttd. ONG ENG DIE Diundangkan pada tanggal 15 Juni 1955. Menteri Kehakiman, ttd. DJODY GONDOKUSUMO PENJELASAN Sebagai telah diketahui, maka baik oleh atau dengan perantaraan Perserikatan Bangsa-bangsa (UNO) beserta organisasi- organisasinya antara lain UNESCO dan sebagainya, maupun oleh negara-negara asing dan organisasi-organisasi khusus lainnya di luar negeri dan dalam hal-hal yang tertentu oleh perseorangan- perseorangan dari kebangsaan asing, telah diberikan bantuan teknik pada perkembangan dalam lapangan ekonomi dan/atau kebudayaan di negeri ini. Dalam perjanjian-perjanjian yang telah diadakan dengan organisasi-organisasi, negara-negara dan perseorangan-perseorangan yang dimaksud di atas tadi, maka antara lain dicantumkan ketentuan-ketentuan mengenai pembebasan dari bea-bea pabean. Sambil menunggu diadakannya peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai soal ini, maka hingga kini semua barang-barang yang berasal dari organisasi-organisasi yang dimaksud tadi, yang ada hubungannya dengan pemberian bantuan dan yang ditujukan untuk pemakaian sendiri ataupun resmi oleh penjabat-penjabat dan ahli di negeri ini, telah dimasukkan dengan tiada dipungut pembayaran bea, sedangkan mengenai barang-barang bukan untuk diperdagangkan, yang dikeluarkan oleh orang-orang tersebut tidak dipungut bea-keluar- umum pada waktu meninggalkan Indonesia. Kemungkinan untuk pemberian pembebasan bea-masuk dicantumkan pada pasal 3 ayat 2 huruf b dari "Indische Tariefwet" (Staatsblad 1924 No. 487) yang berbunyi sebagai berikut, "Selanjutnya Gubernur Jenderal (baca sekarang, Presiden) dapat memberikan pembebasan atau pengembalian bea-masuk berdasarkan hal bahwa pemasukan diadakan untuk tujuan ilmu pengetahuan atau bahwa hubungan internasional menghendaki demikian" dan untuk bea-keluar-umum pada pasal 4 ayat 1 dari Ordonnantie Algemeen Uitvoerrecht (Staatsblad 1949 No. 39) yang berbunyi, "Wakil Mahkota (baca sekarang, Presiden) dapat memberikan pembebasan atau pengembalian bea-keluar-umum, berdasarkan bahwa hubungan internasional menghendaki demikian". Peraturan Pemerintah ini bertujuan melaksanakan perihal yang diuraikan di atas tadi. Pembebasan dari bea-statistik tidak dipersoalkan dalam Peraturan Pemerintah ini, oleh karena bea ini, berdasarkan ketentuan pada pasal huruf e dari "Ordonnantie Statistiek-recht" (Staatsblad 1924 No. 517), pada hakekatnya tidak akan dipungut. Pasal demi Pasal Pasal 1 dan 2 Pasal-pasal ini menentukan barang-barang manakah yang dapat diberikan pembebasan bea-masuk dan bea-keluar. Dalam peraturan yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan berdasarkan pasal 5 ayat 2, akan diberikan ketentuan-ketentuan mengenai barang manakah yang dapat dimasukkan, sebagai pemakaian sendiri dan pemakaian resmi. Ada maksud untuk memberikan tafsiran yang luas mengenai soal ini.

Pasal 3

Pasal ini menetapkan, bahwa ketentuan-ketentuan biasa yang berlaku terhadap pemasukan dan pengeluaran barang-barang dengan tidak dikurangi tetap akan berlaku, yakni melakukan pemberitahuan pemasukan dan pengeluaran.

Pasal 4

Mengandung (maksud dalam pemberian izin untuk melakukan perubahan terhadap tujuan (penjualan, menghadiahkan, meminjamkan, dan sebagainya) mengenai barang-barang seperti mobil, frigidaire, piano, radio dan sebagainya, mengadakan syarat, bahwa bea-masuk atas barang-barang tersebut tetap terhutang jika perubahan tujuan tadi dilakukan dalam masa 2 tahun setelah pemasukannya. Bea-masuk dalam hal demikian akan dihitung menurut harga pada saat saat barang-barang tadi dijual dan sebagainya dan dengan mengingat peraturan-peraturan yang berlaku mengenai hal ini.

Pasal 5

Ayat 1Untuk menghindarkan bahwa setiap kali jika diadakan perjanjian dengan organisasi-organisasi luar negeri atau orang bangsa asing yang baru harus diselesaikan dengan usul Peraturan Pemerintah, maka dalam ayat dari pasal ini Menteri Keuangan diberi kekuasaan untuk mengumumkan nama-nama dari organisasi-organisasi dan orang-orang yang berhubungan dengan peraturan pembebasan ini. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1955 NOMOR 40 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 821

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

1.Perserikatan Bangsa-bangsa (U.N.O.) beserta organisasi-organisasinya.
2.Negara-negara asing.
3.Organisasi-organisasi asing lainnya. 2 dan 3 yang dengan suatu perjanjian atau tidak, memberikan bantuan teknik pada perkembangan dalam lapangan ekonomi dan/atau kebudayaan di Indonesia. Yang dimaksud dengan penjabat-penjabat ialah orang-orang bangsa asing, yang disamping melakukan jabatannya, tidak menjalankan pekerjaan atau perusahaan lain dinegeri ini dan tidak merupakan tenaga yang diangkat setempat. Yang dimaksud dengan ahli-ahli ialah orang-orang bangsa asing, yang untuk sementara melakukan tugas (zending) yang diberikan oleh negara-negara dan organisasi-organisasi yang disebut diatas pada 1 sampai dengan 3 dan tidak menjalankan pekerjaan atau perusahaan lain dinegeri ini. B. Ahli-ahli bangsa asing yang mengadakan perjanjian ikatan-dinas yang khusus dengan Pemerintah baik berdasarkan "The Agreement for the Provision of Technical Assistance" yang diadakan antara Republik Indonesia dan Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 5 Maret 1952 sebagaimana kemudian telah diubah, maupun berdasarkan syarat-syarat khusus yang tidak termasuk dalam rangka perjanjian-perjanjian pengiriman yang telah lazim. Dalam kata-kata pemakaian sendiri termasuk pemakaian untuk keperluan anggota keluarga. II. Pengiriman-pengiriman oleh negara-negara dan organisasi- organisasi yang disebut pada A 1, A 2 dan A 3 kepada penjabat-poenjabatnya dinegeri ini, yang terdiri dari .

a.pengumuman-pengumuman, alat-alat keperluan kantor dan lainnya untuk pemakaian yang resmi.
b.perkakas-perkakas, alat-alat bagian perlengkapan dan barang-barang lain yang dipakai oleh ahli-ahli untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya.
c.barang-barang dengan maksud untuk diberikan secara percuma kepada rumah-rumah sakit dan ussaha-usaha kesehatan yang lain, lembaga-lembaga Perguruan, Ilmu Pengetahuan, kebudayaan dan badan-badan lain semacam itu. Pasal 2. Tidak akan dipungut bea-keluar-umum atas barang-barang, bukan barang-barang perdagangan, yang dikeluarkan oleh penjabat-penjabat dan ahli-ahli yang disebut pada pasal 1 pada I A dan B. Pasal 3. Peraturan-peraturan lain mengenai pemasukan dan pengeluaran barang-barang selanjutnya tetap berlaku. Pasal 4. Tidak diperkenankan mengubah tujuan barang-barang yang berdasarkan ketentuan pada pasal 1 telah diberikan pembebasan bea- masuk, kecuali jika dapat izin dari atau atas nama Menteri Keuangan. Pasal 5. Menteri Keuangan akan memberitahukan nama-nama dari organisasi-organisasi luar negeri yang memberikan bantuan sebagai yang dimaksud pada IA dan ahli-ahli sebagai yang dimaksud pada I B. Beliau akan menetapkan pula peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini. Pasal 6. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juni 1955. Presiden Republik Indonesia, ttd. SOEKARNO Menteri Keuangan, ttd. ONG ENG DIE Diundangkan pada tanggal 15 Juni 1955. Menteri Kehakiman, ttd. DJODY GONDOKUSUMO PENJELASAN Sebagai telah diketahui, maka baik oleh atau dengan perantaraan Perserikatan Bangsa-bangsa (UNO) beserta organisasi- organisasinya antara lain UNESCO dan sebagainya, maupun oleh negara-negara asing dan organisasi-organisasi khusus lainnya di luar negeri dan dalam hal-hal yang tertentu oleh perseorangan- perseorangan dari kebangsaan asing, telah diberikan bantuan teknik pada perkembangan dalam lapangan ekonomi dan/atau kebudayaan di negeri ini. Dalam perjanjian-perjanjian yang telah diadakan dengan organisasi-organisasi, negara-negara dan perseorangan-perseorangan yang dimaksud di atas tadi, maka antara lain dicantumkan ketentuan-ketentuan mengenai pembebasan dari bea-bea pabean. Sambil menunggu diadakannya peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai soal ini, maka hingga kini semua barang-barang yang berasal dari organisasi-organisasi yang dimaksud tadi, yang ada hubungannya dengan pemberian bantuan dan yang ditujukan untuk pemakaian sendiri ataupun resmi oleh penjabat-penjabat dan ahli di negeri ini, telah dimasukkan dengan tiada dipungut pembayaran bea, sedangkan mengenai barang-barang bukan untuk diperdagangkan, yang dikeluarkan oleh orang-orang tersebut tidak dipungut bea-keluar- umum pada waktu meninggalkan Indonesia. Kemungkinan untuk pemberian pembebasan bea-masuk dicantumkan pada pasal 3 ayat 2 huruf b dari "Indische Tariefwet" (Staatsblad 1924 No. 487) yang berbunyi sebagai berikut, "Selanjutnya Gubernur Jenderal (baca sekarang, Presiden) dapat memberikan pembebasan atau pengembalian bea-masuk berdasarkan hal bahwa pemasukan diadakan untuk tujuan ilmu pengetahuan atau bahwa hubungan internasional menghendaki demikian" dan untuk bea-keluar-umum pada pasal 4 ayat 1 dari Ordonnantie Algemeen Uitvoerrecht (Staatsblad 1949 No. 39) yang berbunyi, "Wakil Mahkota (baca sekarang, Presiden) dapat memberikan pembebasan atau pengembalian bea-keluar-umum, berdasarkan bahwa hubungan internasional menghendaki demikian". Peraturan Pemerintah ini bertujuan melaksanakan perihal yang diuraikan di atas tadi. Pembebasan dari bea-statistik tidak dipersoalkan dalam Peraturan Pemerintah ini, oleh karena bea ini, berdasarkan ketentuan pada pasal huruf e dari "Ordonnantie Statistiek-recht" (Staatsblad 1924 No. 517), pada hakekatnya tidak akan dipungut. Pasal demi Pasal Pasal 1 dan 2 Pasal-pasal ini menentukan barang-barang manakah yang dapat diberikan pembebasan bea-masuk dan bea-keluar. Dalam peraturan yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan berdasarkan pasal 5 ayat 2, akan diberikan ketentuan-ketentuan mengenai barang manakah yang dapat dimasukkan, sebagai pemakaian sendiri dan pemakaian resmi. Ada maksud untuk memberikan tafsiran yang luas mengenai soal ini.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 1955

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tual Nomor 6 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tual Nomor 6 Tahun 2019