Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 1956
- Nomor
- 19
- Tahun
- 1956
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 3
Mengingat :
Pasal 136 ayat 2 Undang-undang No. 7 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 29). Mendengar: Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-20 pada tanggal 25 Juli 1956.
Memutuskan : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 9 TAHUN 1954 DENGAN PASAL 81A. Pasal I. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 18) ditambah dengan satu pasal 81 a yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 81a. Pemerintah mengangkat wakil-wakil tambahan bagi masing-masing golongan kecil dan calon-calon termaksud dalam pasal 81 ayat (2) huruf b dan lain-lain calon yang disampaikan kepada Pemerintah yang memenuhi syarat-syarat sebagai tersebut di bawah ini :
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 26 Juli 1956. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 1956. Presiden Republik Indonesia, Ttd. SOEKARNO Menteri Kehakiman. Ttd. MOELJATNO Menteri Dalam Negeri. Ttd. SUNARJO Diundangkan pada tanggal 22 Agustus 1956 Menteri Kehakiman Ttd. MOELJATNO PENJELASAN Dalam pasal 136 Undang-undang No. 7 tahun 1953 ditetapkan bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut dalam pasal 58 dan 135 Undang-undang Dasar Sementara Pemerintah melakukan pengangkatan dengan memenuhi keinginan golongan masing-masing. Hal-hal yang mengenai pengangkatan itu diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang mengatur pengangkatan itu ialah Pasal 81 ayat (2) dari Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1954, dalam mana disebut bahwa jika ternyata jumlah orang-orang dari suatu golongan kecil yang ditetapkan menjadi anggota belum mencapai jumlah anggota menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Dasar Sementara untuk golongan kecil, itu, maka Panitia Pemilihan Indonesia menyampaikan kepada Pemerintah;
Dengan demikian pasal 81 Peraturan Pemerintah tersebut hanya memberi bahan untuk melakukan pengangkatan, sedang selanjutnya Pasal 81 itu tidak memuat sesuatu ketentuan tentang pengangkatan itu. Sungguhpun pengangkatan termasuk kebijaksanaan Pemerintah namun demikian Pemerintah merasa perlu untuk menentukan garis-garis kebijaksanaan itu dalam sesuatu ketentuan yang mengatur syarat-syarat pengangkatan untuk golongan kecil itu, yaitu :
Termasuk Lembaran-Negara No. 34 tahun 1956. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1956 NOMOR 34 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1032
Membuka PDF…
Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP)