Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 1967
- Nomor
- 19
- Tahun
- 1967
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 1
Memutuskan : Dengan membatalkan segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini; Menetapkan: Peraturan Pemerintah tentang perbaikan penghasilan pensiun bekas Menteri Negara Republik Indonesia dan Ketua/Wakil Ketua serta Anggota D.P.R.-G.R. Pasal 1. Arti pensiun-pokok. Yang dimaksud dengan "pensiun" ialah tunjangan yang bersifat pensiun yang diberikan menurut:
Pasal 2. Kenaikan pensiun-pokok.
Pasal 3. Jumlah pensiun-pokok setelah dinaikkan menurut pasal 2 peraturan ini tidak boleh kurang dari:
Pasal 4. Pelaksanaan kenaikan penghasilan pensiun. Pelaksanaan kenaikan penghasilan pensiun menurut Peraturan ini dilakukan oleh Direktorat Perbendaharaan dan Kas Negara. Pasal 5. Tunjangan keluarga dan tunjangan kemahalan Daerah. Diatas pensiun-pokok berdasarkan peraturan ini diberikan tunjangan. keluarga dan tunjangan kemahalan daerah menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pegawai Negeri Sipil. Pasal 6. Tunjangan pangan. Kepada penerima pensiun menurut peraturan ini beserta keluarganya diberikan tunjangan pangan menurut keputusan Menteri Keuangan. Pasal 7. Tunjangan khusus.
Pasal 8. Tunjangan-tunjangan lain. Apabila dianggap perlu, maka selain tunjangan-tunjangan tersebut pasal 6 sampai dengan pasal 8 dapat diberikan tunjangan- tunjangan lain, yang pemberiannya ditetapkan menurut Peraturan Pemerintah. Pasal 9. Peraturan Pemerintah ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 1968, dengan ketentuan bahwa menyimpang dari ketentuan- ketentuan yang, berkenaan dalam Peraturan ini, besarnya penghasilan penerima pensiun, yang terdiri dari pensiun-pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan khusus untuk bulan-bulan Januari, Pebruari dan Maret 1968, berjumlah 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari penghasilan itu. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 1967. pd. Presiden Republik Indonesia, SOEHARTO Jenderal. T.N.I. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 1967. Sekretaris Kabinet, SUDHARMONO S.H. Brig. Jen. T.N.I. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH Nomor 19 TAHUN 1967 tentang PERBAIKAN PENGHASILAN PENSIUN BEKAS MENTERI NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KETUA/WAKIL KETUA SERTA ANGGOTA D.P.R.-G.R.
1.Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1967 (L.N. tahun 1967 Nomor 27) dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1967 (L.N. tahun 1967 Nomor 29) telah ditetapkan peraturan- peraturan tentang perbaikan gaji bagi Menteri Negara dan Ketua/Wakil Ketua/Anggota D.P.R.-G.R. Gaji/gaji kehormatan berdasarkan peraturan baru itu akan menjadi dasar untuk menetapkan pensiun-pokok bagi Menteri Negara dan Ketua/Wakil Ketua/Anggota D.P.R.-G.R. yang akan berhenti setelah 1 Januari 1968. 2.Berhubung dengan itu, maka pensiun-pensiun pokok yang ditetapkan atas dasar gaji-gaji lama yang berlaku sebelum 1 Januari 1968, perlu dinaikkan dan disesuaikan dengan pensiun yang dapat diberikan atas dasar peraturan-peraturan gaji baru. 3.Penyesuaian itu didasarkan atas imbangan antara gaji menurut peraturan yang berlaku mulai 1 Januari 1968 dan gaji-gaji yang berlaku sebelum 1 Januari 1968, yaitu berturut-turut: 3.1.a.gaji Menteri Republik Indonesia lama = Rp. 900,- sebulan. 3.1.b.Peraturan-peraturan gaji/gaji kehormatan yang berlaku antara 1 Januari 1950 dan 1 Mei 1952, yakni: 3.1.1.Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1950 (L.N. tahun 1950 Nomor 15); R.I.S. mulai 27 Desember 1949, gaji Menteri = Rp. 1.500,- 3.1.2.Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1950 (L.N. tahun 1950 Nomor 69) mulai 6 September 1950; gaji Menteri = Rp. 1.500,- 3.1.3.Undang-undang Nomor 4 tahun 1950, mulai 1 Pebruari 1950; 3.1.3.1. Gaji Ketua D.P.R. = Rp.1.500,-; 3.1.3.2. Gaji Wakil Ketua = Rp. 750,-; 3.1.3.3. Gaji Anggota = Rp. 750,-; 3.1.4.Undang-undang Nomor 6 tahun 1951 (L.N. tahun 1951 Nomor 40) mulai 1 Januari 1951; 3.1.4.1. Gaji Ketua D.P.R. = Rp.1.750,-; 3.1.4.2. Gaji Wakil Ketua = Rp.1.000,-; 3.1.4.3. Gaji Anggota = Rp.1.000,-; 3.2.Peraturan gaji/gaji kehormatan yang berlaku antara 1 Mei 1952 dan 1 Mei 1957. 3.2.1.P.P. Nomor 37/1952 (L.N. 1952 Nomor 54) mulai 1 Mei 1952 gaji Menteri = Rp. 1.800,- 3.2.2.U.U. Nomor 10 tahun 1952 (L.N. 1952 Nomor 35) mulai 1 Mei 1952. 3.2.1.1. Gaji Ketua D.P.R. = Rp. 2.000,-; 3.2.2.2. Gaji Wakil Ketua D.P.R. = Rp. 1.200,-; 3.2.2.3. Gaji Anggota D.P.R. = Rp. 1.200,-; 3.2.3.U.U. Nomor 2/1954 (L.N. 1954 Nomor 9) mulai 1 Januari 1954: 3.2.3.1. Gaji Ketua D.P.R. = Rp. 2.100,-; 3.2.3.2. Gaji Wakil Ketua D.P.R. = Rp. 1.500,-; 3.2.3.3. Gaji Anggota DPR = Rp. 1.500,-; 3.3.Peraturan gaji/gaji kehormatan yang berlaku antara 1 Mei 1957 dan 1 Januari 1961. 3.3.1.P.P. Nomor 14/1957 (L.N. 1957 Nomor 23) mulai 1 Mei 1957 Gaji Menteri = Rp. 3.000,- 3.3.2.U.U. Nomor 12/1959 (L.N. 1959 Nomor 35) mulai 1 Mei 1959 gaji Menteri = Rp, 3.000,- 3.3.3.U.U. Nomor 16/1958 (L.N. 1958 Nomor 142) mulai 1 Juli 1957; 3.3.3.1. Gaji Ketua D.P.R. = Rp.2.800,-; 3.3.3.2. Gaji Wakil Ketua D.P.R.= Rp.2.000,-; 3.3.3.3. Gaji Anggota D.P.R. = Rp.2.000,-; 3.3.4.U.U. Nomor 81/1958 (L.N. 1958 Nomor 145) mulai 1 Oktober 1958; 3.3.4.1. Gaji Ketua D.P.R. = Rp.3.250,-; 3.3.4.2. Gaji Wakil Ketua D.P.R.= Rp.2.750,-; 3.3.4.3. Gaji Anggota D.P.R. = Rp.2.750,-; 3.4.Peraturan Gaji yang berlaku antara 1 Januari 1961 sampai 1 Januari 1968; 3.4.1.P.P. Nomor 207/1961 (L.N. 1961 Nomor 248) mulai 1 Januari 1961 gaji Menteri = Rp. 5.000,-; 3.4.2.P.P. Nomor 209/1961 (L.N. 1961 Nomor 250) mulai 1 Januari 1961: 3.4.2.1. Gaji Ketua D.P.R. = Rp. 6.000,-; 3.4.3.3. Gaji Wakil Ketua D.P.R. = Rp. 4.500,-; 3.4.2.3. Gaji Anggota D.P.R. = Rp. 3.500,-;
Jika sebelum 1 Januari 1968 berlaku ketentuan-ketentuan yang berlainan mengenai pemberian tunjangan-tunjangan tersebut, maka dengan peraturan ini kepada semua penerima pensiun terhitung mulai 1 Januari 1968 diberikan tunjangan-tunjangan yang sama untuk semua pensiun, baik yang ditetapkan sebelum maupun setelah 1 Januari 1968.
tahun 1967 Nomor 29) dan berubahnya sistim pemberian tunjangan- tunjangan atas pensiun, maka yang menjadi batal karena bertentangan dengan peraturan ini adalah peraturan-peraturan berikut: a.P.P. Nomor 47 tahun 1954 (L.N. tahun 1954 Nomor 7) tentang pemberian tunjangan-tunjangan kemahalan daerah dan tunjangan keluarga kepada penerima pensiun; b.P.P. Nomor 35 tahun 1957 (L.N. tahun 1957 Nomor 89) jo. P.P. Nomor 61 tahun 1958 (L.,N. tahun 1958 Nomor 147) tenang pemberian tunjangan kemahalan umum; c.Per. Pres. Nomor 1 tahun 1961 (L.N. tahun 1961 Nomor 5) jo. P.P. Nomor 16 tahun 1961 (L.N. tahun 1961 Nomor 233), Per. Pres. Nomor 227 tahun 1961 (L.N. tahun 1961 Nomor 284), Per. Pres. Nomor 17 tahun 1963 (L.N. tahun 1963 Nomor 83) tentang pemberian tambahan penghasilan/penghasilan peralihan kepada bekas Menteri Negara dan bekas Ketua/Anggota D.P.R. serta janda dan/atau anak yatim-piatunya. d.Per. Pres. Nomor 46 tahun 1964 (L.N. tahun 1964 Nomor 156); e.Per. Pres. Nomor 12 tahun 1965 (L.N. tahun 1965 Nomor 69); f.P.P. Nomor 38 tahun 1965 (L.N. tahun 1965 Nomor 10); g.P.P. Nomor 20 tahun 1966 (L.N. tahun 1966 Nomor 41); h.P.P. Nomor 3 tahun 1967 (L.N. tahun 1967 Nomor 5);
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal 1 sampai dengan 8. Cukup jelas. Mengetahui: Presidium Kabinet Ampera, Sekretaris, SUDHARMONO S.H. Brig. Jen. T.N.I. -------------------------------- CATATAN Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1967 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber:LN 1967/31; TLN Nomor 2839
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)