DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 1967

Nomor: 19
Tahun: 1967
Ditetapkan: 28 Desember 1967
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 1

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Memutuskan : Dengan membatalkan segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini; Menetapkan: Peraturan Pemerintah tentang perbaikan penghasilan pensiun bekas Menteri Negara Republik Indonesia dan Ketua/Wakil Ketua serta Anggota D.P.R.-G.R. Pasal 1. Arti pensiun-pokok. Yang dimaksud dengan "pensiun" ialah tunjangan yang bersifat pensiun yang diberikan menurut:

a.Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1951, juncto Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1959, tentang pemberian tunjangan kepada bekas Menteri Negara R.I. yang telah meletakkan jabatan;
b.Undang-undang Nomor 9 tahun 1953, juncto Undang-undang Nomor 5 tahun 1955, tentang pemberian tunjangan yang bersifat pensiun kepada bekas Ketua/Wakil-Ketua dan bekas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kepada bekas pejabat Negara yang bersangkutan atau kepada janda/anak yatim piatunya. Pasal 2. Kenaikan pensiun-pokok.

(1)Pensiun-pokok yang ditetapkan atas dasar gaji/gaji kehormatan menurut peraturan tentang kedudukan keuangan Menteri Negara atau Ketua/Wakil Ketua dan Anggota D.P.R.-G.R. yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 1961, dinaikkan sedemikian sehingga jumlah pensiun-pokok baru menjadi 150% (seratus lima puluh perseratus) dari pensiun pokok lama.
(2)Pensiun-pokok yang ditetapkan atas dasar gaji/gaji kehormatan menurut peraturan tentang kedudukan keuangan Menteri Negara atau Ketua/Wakil-Ketua dan Anggota D.P.R.-G.R. yang berlaku antara 1 Mei 1957 dan 1 Januari 1961, dinaikkan sedemikian sehingga jumlah pensiun-pokok baru menjadi 250% (dua ratus lima puluh perseratus) dari pensiun-pokok lama.
(3)Pensiun-pokok yang ditetapkan atas dasar gaji/gaji kehormatan menurut peraturan tentang kedudukan keuangan Menteri Negara atau Ketua/Wakil Ketua dan Anggota D.P.R.G.R. yang berlaku antara 1 Mei 1952 dan 1 Mei 1957, dinaikkan sedemikian sehingga jumlah pensiun-pokok baru menjadi 425% (empat ratus dua puluh lima perseratus) dari pensiun pokok lama.
(4)Pensiun-pokok yang ditetapkan atas dasar gaji/gaji kehormatan menurut peraturan tentang kedudukan keuangan bagi Menteri Negara atau Ketua/Wakil Ketua dan Anggota D.P.R.-G.R. yang berlaku antara 1 Januari 1950 dan 1 Mei 1952, dinaikkan sedemikian sehingga pensiun-pokok baru menjadi 550% (lima ratus lima puluh perseratus) dari pensiun-pokok lama.
(5)Pensiun-pokok yang ditetapkan atas dasar gaji/gaji kehormatan menurut peraturan tentang kedudukan keuangan bagi Menteri atau Ketua/Wakil Ketua dan Anggota D.P.R.-G.R. yang berlaku sebelum 1 Januari 1950 dinaikkan sedemikian sehingga pensiun- pokok baru menjadi 850% (delapan ratus lima puluh perseratus) dari pensiun-pokok lama.
(6)Dalam penetapan pensiun-pensiun pokok berdasarkan ayat (1) s/d ayat (4) pasal ini, maka angka pensiun-pokok lama dan pensiun-pokok baru dibulatkan ke atas sehingga pecahan rupiah menjadi satu rupiah penuh. Pasal 3. Jumlah pensiun-pokok setelah dinaikkan menurut pasal 2 peraturan ini tidak boleh kurang dari:
1. a.Rp 300,- (tiga ratus rupiah), untuk pensiun bekas pejabat Negara yang bersangkutan;
2. b.Rp 150,- (seratus lima puluh rupiah), untuk pensiun janda atau anak yatim-piatunya. Pasal 4. Pelaksanaan kenaikan penghasilan pensiun. Pelaksanaan kenaikan penghasilan pensiun menurut Peraturan ini dilakukan oleh Direktorat Perbendaharaan dan Kas Negara. Pasal 5. Tunjangan keluarga dan tunjangan kemahalan Daerah. Diatas pensiun-pokok berdasarkan peraturan ini diberikan tunjangan. keluarga dan tunjangan kemahalan daerah menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pegawai Negeri Sipil. Pasal 6. Tunjangan pangan. Kepada penerima pensiun menurut peraturan ini beserta keluarganya diberikan tunjangan pangan menurut keputusan Menteri Keuangan. Pasal 7. Tunjangan khusus.
(1)Apabila jumlah pensiun-pokok setelah dinaikkan menurut pasal 2 dan 3 peraturan ini masih kurang dari Rp 500,- (lima ratus rupiah), maka kepada penerima-pensiun yang bersangkutan diberikan tunjangan khusus sedemikian besarnya sehingga jumlah pensiun-pokok baru ditambah tunjangan khusus menjadi Rp 500,- (lima ratus rupiah).
(2)Tunjangan khusus termaksud ayat (1) pasal ini, diberikan disamping tunjangan menurut pasal 5 dan 6 peraturan ini.
(3)Perubahan batas Rp 500,- (lima ratus rupiah) termaksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar Kepala Kantor Urusan Pegawai dan Kepala Biro Pusat Statistik bersamaan waktunya dengan perubahan batas tunjangan khusus yang berlaku bagi pegawai Negeri Sipil. Pasal 8. Tunjangan-tunjangan lain. Apabila dianggap perlu, maka selain tunjangan-tunjangan tersebut pasal 6 sampai dengan pasal 8 dapat diberikan tunjangan- tunjangan lain, yang pemberiannya ditetapkan menurut Peraturan Pemerintah. Pasal 9. Peraturan Pemerintah ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 1968, dengan ketentuan bahwa menyimpang dari ketentuan- ketentuan yang, berkenaan dalam Peraturan ini, besarnya penghasilan penerima pensiun, yang terdiri dari pensiun-pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan khusus untuk bulan-bulan Januari, Pebruari dan Maret 1968, berjumlah 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari penghasilan itu. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 1967. pd. Presiden Republik Indonesia, SOEHARTO Jenderal. T.N.I. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 1967. Sekretaris Kabinet, SUDHARMONO S.H. Brig. Jen. T.N.I. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH Nomor 19 TAHUN 1967 tentang PERBAIKAN PENGHASILAN PENSIUN BEKAS MENTERI NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KETUA/WAKIL KETUA SERTA ANGGOTA D.P.R.-G.R.

1.UMUM. 1.Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1967 (L.N. tahun 1967 Nomor 27) dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1967 (L.N. tahun 1967 Nomor 29) telah ditetapkan peraturan- peraturan tentang perbaikan gaji bagi Menteri Negara dan Ketua/Wakil Ketua/Anggota D.P.R.-G.R. Gaji/gaji kehormatan berdasarkan peraturan baru itu akan menjadi dasar untuk menetapkan pensiun-pokok bagi Menteri Negara dan Ketua/Wakil Ketua/Anggota D.P.R.-G.R. yang akan berhenti setelah 1 Januari 1968. 2.Berhubung dengan itu, maka pensiun-pensiun pokok yang ditetapkan atas dasar gaji-gaji lama yang berlaku sebelum 1 Januari 1968, perlu dinaikkan dan disesuaikan dengan pensiun yang dapat diberikan atas dasar peraturan-peraturan gaji baru. 3.Penyesuaian itu didasarkan atas imbangan antara gaji menurut peraturan yang berlaku mulai 1 Januari 1968 dan gaji-gaji yang berlaku sebelum 1 Januari 1968, yaitu berturut-turut: 3.1.a.gaji Menteri Republik Indonesia lama = Rp. 900,- sebulan. 3.1.b.Peraturan-peraturan gaji/gaji kehormatan yang berlaku antara 1 Januari 1950 dan 1 Mei 1952, yakni: 3.1.1.Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1950 (L.N. tahun 1950 Nomor 15); R.I.S. mulai 27 Desember 1949, gaji Menteri = Rp. 1.500,- 3.1.2.Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1950 (L.N. tahun 1950 Nomor 69) mulai 6 September 1950; gaji Menteri = Rp. 1.500,- 3.1.3.Undang-undang Nomor 4 tahun 1950, mulai 1 Pebruari 1950; 3.1.3.1. Gaji Ketua D.P.R. = Rp.1.500,-; 3.1.3.2. Gaji Wakil Ketua = Rp. 750,-; 3.1.3.3. Gaji Anggota = Rp. 750,-; 3.1.4.Undang-undang Nomor 6 tahun 1951 (L.N. tahun 1951 Nomor 40) mulai 1 Januari 1951; 3.1.4.1. Gaji Ketua D.P.R. = Rp.1.750,-; 3.1.4.2. Gaji Wakil Ketua = Rp.1.000,-; 3.1.4.3. Gaji Anggota = Rp.1.000,-; 3.2.Peraturan gaji/gaji kehormatan yang berlaku antara 1 Mei 1952 dan 1 Mei 1957. 3.2.1.P.P. Nomor 37/1952 (L.N. 1952 Nomor 54) mulai 1 Mei 1952 gaji Menteri = Rp. 1.800,- 3.2.2.U.U. Nomor 10 tahun 1952 (L.N. 1952 Nomor 35) mulai 1 Mei 1952. 3.2.1.1. Gaji Ketua D.P.R. = Rp. 2.000,-; 3.2.2.2. Gaji Wakil Ketua D.P.R. = Rp. 1.200,-; 3.2.2.3. Gaji Anggota D.P.R. = Rp. 1.200,-; 3.2.3.U.U. Nomor 2/1954 (L.N. 1954 Nomor 9) mulai 1 Januari 1954: 3.2.3.1. Gaji Ketua D.P.R. = Rp. 2.100,-; 3.2.3.2. Gaji Wakil Ketua D.P.R. = Rp. 1.500,-; 3.2.3.3. Gaji Anggota DPR = Rp. 1.500,-; 3.3.Peraturan gaji/gaji kehormatan yang berlaku antara 1 Mei 1957 dan 1 Januari 1961. 3.3.1.P.P. Nomor 14/1957 (L.N. 1957 Nomor 23) mulai 1 Mei 1957 Gaji Menteri = Rp. 3.000,- 3.3.2.U.U. Nomor 12/1959 (L.N. 1959 Nomor 35) mulai 1 Mei 1959 gaji Menteri = Rp, 3.000,- 3.3.3.U.U. Nomor 16/1958 (L.N. 1958 Nomor 142) mulai 1 Juli 1957; 3.3.3.1. Gaji Ketua D.P.R. = Rp.2.800,-; 3.3.3.2. Gaji Wakil Ketua D.P.R.= Rp.2.000,-; 3.3.3.3. Gaji Anggota D.P.R. = Rp.2.000,-; 3.3.4.U.U. Nomor 81/1958 (L.N. 1958 Nomor 145) mulai 1 Oktober 1958; 3.3.4.1. Gaji Ketua D.P.R. = Rp.3.250,-; 3.3.4.2. Gaji Wakil Ketua D.P.R.= Rp.2.750,-; 3.3.4.3. Gaji Anggota D.P.R. = Rp.2.750,-; 3.4.Peraturan Gaji yang berlaku antara 1 Januari 1961 sampai 1 Januari 1968; 3.4.1.P.P. Nomor 207/1961 (L.N. 1961 Nomor 248) mulai 1 Januari 1961 gaji Menteri = Rp. 5.000,-; 3.4.2.P.P. Nomor 209/1961 (L.N. 1961 Nomor 250) mulai 1 Januari 1961: 3.4.2.1. Gaji Ketua D.P.R. = Rp. 6.000,-; 3.4.3.3. Gaji Wakil Ketua D.P.R. = Rp. 4.500,-; 3.4.2.3. Gaji Anggota D.P.R. = Rp. 3.500,-;
4.Disamping itu dianggap perlu pula untuk mengadakan penyederhanaan data ketentuan-ketentuan mengenai pemberian tunjangan-tunjangan di atas pensiun. Jika sebelum 1 Januari 1968 berlaku ketentuan-ketentuan yang berlainan mengenai pemberian tunjangan-tunjangan tersebut, maka dengan peraturan ini kepada semua penerima pensiun terhitung mulai 1 Januari 1968 diberikan tunjangan-tunjangan yang sama untuk semua pensiun, baik yang ditetapkan sebelum maupun setelah 1 Januari 1968.
5.Berhubung dengan berlakunya P.P. Nomor 15 tahun 1967 (L.N. tahun 1967 Nomor 27) dan P.P. Nomor 17 tahun 1967 (L.N. tahun 1967 Nomor 29) dan berubahnya sistim pemberian tunjangan- tunjangan atas pensiun, maka yang menjadi batal karena bertentangan dengan peraturan ini adalah peraturan-peraturan berikut: a.P.P. Nomor 47 tahun 1954 (L.N. tahun 1954 Nomor 7) tentang pemberian tunjangan-tunjangan kemahalan daerah dan tunjangan keluarga kepada penerima pensiun; b.P.P. Nomor 35 tahun 1957 (L.N. tahun 1957 Nomor 89) jo. P.P. Nomor 61 tahun 1958 (L.,N. tahun 1958 Nomor 147) tenang pemberian tunjangan kemahalan umum; c.Per. Pres. Nomor 1 tahun 1961 (L.N. tahun 1961 Nomor 5) jo. P.P. Nomor 16 tahun 1961 (L.N. tahun 1961 Nomor 233), Per. Pres. Nomor 227 tahun 1961 (L.N. tahun 1961 Nomor 284), Per. Pres. Nomor 17 tahun 1963 (L.N. tahun 1963 Nomor 83) tentang pemberian tambahan penghasilan/penghasilan peralihan kepada bekas Menteri Negara dan bekas Ketua/Anggota D.P.R. serta janda dan/atau anak yatim-piatunya. d.Per. Pres. Nomor 46 tahun 1964 (L.N. tahun 1964 Nomor 156); e.Per. Pres. Nomor 12 tahun 1965 (L.N. tahun 1965 Nomor 69); f.P.P. Nomor 38 tahun 1965 (L.N. tahun 1965 Nomor 10); g.P.P. Nomor 20 tahun 1966 (L.N. tahun 1966 Nomor 41); h.P.P. Nomor 3 tahun 1967 (L.N. tahun 1967 Nomor 5);

d.sampai dengan h tentang perbaikan penghasilan bagi penerimaan pensiun. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal 1 sampai dengan 8. Cukup jelas. Mengetahui: Presidium Kabinet Ampera, Sekretaris, SUDHARMONO S.H. Brig. Jen. T.N.I. -------------------------------- CATATAN Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1967 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber:LN 1967/31; TLN Nomor 2839

Isi peraturan

Teks1PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

a.Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1951, juncto Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1959, tentang pemberian tunjangan kepada bekas Menteri Negara R.I. yang telah meletakkan jabatan;
b.Undang-undang Nomor 9 tahun 1953, juncto Undang-undang Nomor 5 tahun 1955, tentang pemberian tunjangan yang bersifat pensiun kepada bekas Ketua/Wakil-Ketua dan bekas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kepada bekas pejabat Negara yang bersangkutan atau kepada janda/anak yatim piatunya. Pasal 2. Kenaikan pensiun-pokok.

(1)Pensiun-pokok yang ditetapkan atas dasar gaji/gaji kehormatan menurut peraturan tentang kedudukan keuangan Menteri Negara atau Ketua/Wakil Ketua dan Anggota D.P.R.-G.R. yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 1961, dinaikkan sedemikian sehingga jumlah pensiun-pokok baru menjadi 150% (seratus lima puluh perseratus) dari pensiun pokok lama.
(2)Pensiun-pokok yang ditetapkan atas dasar gaji/gaji kehormatan menurut peraturan tentang kedudukan keuangan Menteri Negara atau Ketua/Wakil-Ketua dan Anggota D.P.R.-G.R. yang berlaku antara 1 Mei 1957 dan 1 Januari 1961, dinaikkan sedemikian sehingga jumlah pensiun-pokok baru menjadi 250% (dua ratus lima puluh perseratus) dari pensiun-pokok lama.
(3)Pensiun-pokok yang ditetapkan atas dasar gaji/gaji kehormatan menurut peraturan tentang kedudukan keuangan Menteri Negara atau Ketua/Wakil Ketua dan Anggota D.P.R.G.R. yang berlaku antara 1 Mei 1952 dan 1 Mei 1957, dinaikkan sedemikian sehingga jumlah pensiun-pokok baru menjadi 425% (empat ratus dua puluh lima perseratus) dari pensiun pokok lama.
(4)Pensiun-pokok yang ditetapkan atas dasar gaji/gaji kehormatan menurut peraturan tentang kedudukan keuangan bagi Menteri Negara atau Ketua/Wakil Ketua dan Anggota D.P.R.-G.R. yang berlaku antara 1 Januari 1950 dan 1 Mei 1952, dinaikkan sedemikian sehingga pensiun-pokok baru menjadi 550% (lima ratus lima puluh perseratus) dari pensiun-pokok lama.
(5)Pensiun-pokok yang ditetapkan atas dasar gaji/gaji kehormatan menurut peraturan tentang kedudukan keuangan bagi Menteri atau Ketua/Wakil Ketua dan Anggota D.P.R.-G.R. yang berlaku sebelum 1 Januari 1950 dinaikkan sedemikian sehingga pensiun- pokok baru menjadi 850% (delapan ratus lima puluh perseratus) dari pensiun-pokok lama.
(6)Dalam penetapan pensiun-pensiun pokok berdasarkan ayat (1) s/d ayat (4) pasal ini, maka angka pensiun-pokok lama dan pensiun-pokok baru dibulatkan ke atas sehingga pecahan rupiah menjadi satu rupiah penuh. Pasal 3. Jumlah pensiun-pokok setelah dinaikkan menurut pasal 2 peraturan ini tidak boleh kurang dari:
1. a.Rp 300,- (tiga ratus rupiah), untuk pensiun bekas pejabat Negara yang bersangkutan;
2. b.Rp 150,- (seratus lima puluh rupiah), untuk pensiun janda atau anak yatim-piatunya. Pasal 4. Pelaksanaan kenaikan penghasilan pensiun. Pelaksanaan kenaikan penghasilan pensiun menurut Peraturan ini dilakukan oleh Direktorat Perbendaharaan dan Kas Negara. Pasal 5. Tunjangan keluarga dan tunjangan kemahalan Daerah. Diatas pensiun-pokok berdasarkan peraturan ini diberikan tunjangan. keluarga dan tunjangan kemahalan daerah menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pegawai Negeri Sipil. Pasal 6. Tunjangan pangan. Kepada penerima pensiun menurut peraturan ini beserta keluarganya diberikan tunjangan pangan menurut keputusan Menteri Keuangan. Pasal 7. Tunjangan khusus.
(1)Apabila jumlah pensiun-pokok setelah dinaikkan menurut pasal 2 dan 3 peraturan ini masih kurang dari Rp 500,- (lima ratus rupiah), maka kepada penerima-pensiun yang bersangkutan diberikan tunjangan khusus sedemikian besarnya sehingga jumlah pensiun-pokok baru ditambah tunjangan khusus menjadi Rp 500,- (lima ratus rupiah).
(2)Tunjangan khusus termaksud ayat (1) pasal ini, diberikan disamping tunjangan menurut pasal 5 dan 6 peraturan ini.
(3)Perubahan batas Rp 500,- (lima ratus rupiah) termaksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar Kepala Kantor Urusan Pegawai dan Kepala Biro Pusat Statistik bersamaan waktunya dengan perubahan batas tunjangan khusus yang berlaku bagi pegawai Negeri Sipil. Pasal 8. Tunjangan-tunjangan lain. Apabila dianggap perlu, maka selain tunjangan-tunjangan tersebut pasal 6 sampai dengan pasal 8 dapat diberikan tunjangan- tunjangan lain, yang pemberiannya ditetapkan menurut Peraturan Pemerintah. Pasal 9. Peraturan Pemerintah ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 1968, dengan ketentuan bahwa menyimpang dari ketentuan- ketentuan yang, berkenaan dalam Peraturan ini, besarnya penghasilan penerima pensiun, yang terdiri dari pensiun-pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan khusus untuk bulan-bulan Januari, Pebruari dan Maret 1968, berjumlah 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari penghasilan itu. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 1967. pd. Presiden Republik Indonesia, SOEHARTO Jenderal. T.N.I. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 1967. Sekretaris Kabinet, SUDHARMONO S.H. Brig. Jen. T.N.I. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH Nomor 19 TAHUN 1967 tentang PERBAIKAN PENGHASILAN PENSIUN BEKAS MENTERI NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KETUA/WAKIL KETUA SERTA ANGGOTA D.P.R.-G.R.

1.UMUM. 1.Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1967 (L.N. tahun 1967 Nomor 27) dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1967 (L.N. tahun 1967 Nomor 29) telah ditetapkan peraturan- peraturan tentang perbaikan gaji bagi Menteri Negara dan Ketua/Wakil Ketua/Anggota D.P.R.-G.R. Gaji/gaji kehormatan berdasarkan peraturan baru itu akan menjadi dasar untuk menetapkan pensiun-pokok bagi Menteri Negara dan Ketua/Wakil Ketua/Anggota D.P.R.-G.R. yang akan berhenti setelah 1 Januari 1968. 2.Berhubung dengan itu, maka pensiun-pensiun pokok yang ditetapkan atas dasar gaji-gaji lama yang berlaku sebelum 1 Januari 1968, perlu dinaikkan dan disesuaikan dengan pensiun yang dapat diberikan atas dasar peraturan-peraturan gaji baru. 3.Penyesuaian itu didasarkan atas imbangan antara gaji menurut peraturan yang berlaku mulai 1 Januari 1968 dan gaji-gaji yang berlaku sebelum 1 Januari 1968, yaitu berturut-turut: 3.1.a.gaji Menteri Republik Indonesia lama = Rp. 900,- sebulan. 3.1.b.Peraturan-peraturan gaji/gaji kehormatan yang berlaku antara 1 Januari 1950 dan 1 Mei 1952, yakni: 3.1.1.Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1950 (L.N. tahun 1950 Nomor 15); R.I.S. mulai 27 Desember 1949, gaji Menteri = Rp. 1.500,- 3.1.2.Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1950 (L.N. tahun 1950 Nomor 69) mulai 6 September 1950; gaji Menteri = Rp. 1.500,- 3.1.3.Undang-undang Nomor 4 tahun 1950, mulai 1 Pebruari 1950; 3.1.3.1. Gaji Ketua D.P.R. = Rp.1.500,-; 3.1.3.2. Gaji Wakil Ketua = Rp. 750,-; 3.1.3.3. Gaji Anggota = Rp. 750,-; 3.1.4.Undang-undang Nomor 6 tahun 1951 (L.N. tahun 1951 Nomor 40) mulai 1 Januari 1951; 3.1.4.1. Gaji Ketua D.P.R. = Rp.1.750,-; 3.1.4.2. Gaji Wakil Ketua = Rp.1.000,-; 3.1.4.3. Gaji Anggota = Rp.1.000,-; 3.2.Peraturan gaji/gaji kehormatan yang berlaku antara 1 Mei 1952 dan 1 Mei 1957. 3.2.1.P.P. Nomor 37/1952 (L.N. 1952 Nomor 54) mulai 1 Mei 1952 gaji Menteri = Rp. 1.800,- 3.2.2.U.U. Nomor 10 tahun 1952 (L.N. 1952 Nomor 35) mulai 1 Mei 1952. 3.2.1.1. Gaji Ketua D.P.R. = Rp. 2.000,-; 3.2.2.2. Gaji Wakil Ketua D.P.R. = Rp. 1.200,-; 3.2.2.3. Gaji Anggota D.P.R. = Rp. 1.200,-; 3.2.3.U.U. Nomor 2/1954 (L.N. 1954 Nomor 9) mulai 1 Januari 1954: 3.2.3.1. Gaji Ketua D.P.R. = Rp. 2.100,-; 3.2.3.2. Gaji Wakil Ketua D.P.R. = Rp. 1.500,-; 3.2.3.3. Gaji Anggota DPR = Rp. 1.500,-; 3.3.Peraturan gaji/gaji kehormatan yang berlaku antara 1 Mei 1957 dan 1 Januari 1961. 3.3.1.P.P. Nomor 14/1957 (L.N. 1957 Nomor 23) mulai 1 Mei 1957 Gaji Menteri = Rp. 3.000,- 3.3.2.U.U. Nomor 12/1959 (L.N. 1959 Nomor 35) mulai 1 Mei 1959 gaji Menteri = Rp, 3.000,- 3.3.3.U.U. Nomor 16/1958 (L.N. 1958 Nomor 142) mulai 1 Juli 1957; 3.3.3.1. Gaji Ketua D.P.R. = Rp.2.800,-; 3.3.3.2. Gaji Wakil Ketua D.P.R.= Rp.2.000,-; 3.3.3.3. Gaji Anggota D.P.R. = Rp.2.000,-; 3.3.4.U.U. Nomor 81/1958 (L.N. 1958 Nomor 145) mulai 1 Oktober 1958; 3.3.4.1. Gaji Ketua D.P.R. = Rp.3.250,-; 3.3.4.2. Gaji Wakil Ketua D.P.R.= Rp.2.750,-; 3.3.4.3. Gaji Anggota D.P.R. = Rp.2.750,-; 3.4.Peraturan Gaji yang berlaku antara 1 Januari 1961 sampai 1 Januari 1968; 3.4.1.P.P. Nomor 207/1961 (L.N. 1961 Nomor 248) mulai 1 Januari 1961 gaji Menteri = Rp. 5.000,-; 3.4.2.P.P. Nomor 209/1961 (L.N. 1961 Nomor 250) mulai 1 Januari 1961: 3.4.2.1. Gaji Ketua D.P.R. = Rp. 6.000,-; 3.4.3.3. Gaji Wakil Ketua D.P.R. = Rp. 4.500,-; 3.4.2.3. Gaji Anggota D.P.R. = Rp. 3.500,-;
4.Disamping itu dianggap perlu pula untuk mengadakan penyederhanaan data ketentuan-ketentuan mengenai pemberian tunjangan-tunjangan di atas pensiun. Jika sebelum 1 Januari 1968 berlaku ketentuan-ketentuan yang berlainan mengenai pemberian tunjangan-tunjangan tersebut, maka dengan peraturan ini kepada semua penerima pensiun terhitung mulai 1 Januari 1968 diberikan tunjangan-tunjangan yang sama untuk semua pensiun, baik yang ditetapkan sebelum maupun setelah 1 Januari 1968.
5.Berhubung dengan berlakunya P.P. Nomor 15 tahun 1967 (L.N. tahun 1967 Nomor 27) dan P.P. Nomor 17 tahun 1967 (L.N. tahun 1967 Nomor 29) dan berubahnya sistim pemberian tunjangan- tunjangan atas pensiun, maka yang menjadi batal karena bertentangan dengan peraturan ini adalah peraturan-peraturan berikut: a.P.P. Nomor 47 tahun 1954 (L.N. tahun 1954 Nomor 7) tentang pemberian tunjangan-tunjangan kemahalan daerah dan tunjangan keluarga kepada penerima pensiun; b.P.P. Nomor 35 tahun 1957 (L.N. tahun 1957 Nomor 89) jo. P.P. Nomor 61 tahun 1958 (L.,N. tahun 1958 Nomor 147) tenang pemberian tunjangan kemahalan umum; c.Per. Pres. Nomor 1 tahun 1961 (L.N. tahun 1961 Nomor 5) jo. P.P. Nomor 16 tahun 1961 (L.N. tahun 1961 Nomor 233), Per. Pres. Nomor 227 tahun 1961 (L.N. tahun 1961 Nomor 284), Per. Pres. Nomor 17 tahun 1963 (L.N. tahun 1963 Nomor 83) tentang pemberian tambahan penghasilan/penghasilan peralihan kepada bekas Menteri Negara dan bekas Ketua/Anggota D.P.R. serta janda dan/atau anak yatim-piatunya. d.Per. Pres. Nomor 46 tahun 1964 (L.N. tahun 1964 Nomor 156); e.Per. Pres. Nomor 12 tahun 1965 (L.N. tahun 1965 Nomor 69); f.P.P. Nomor 38 tahun 1965 (L.N. tahun 1965 Nomor 10); g.P.P. Nomor 20 tahun 1966 (L.N. tahun 1966 Nomor 41); h.P.P. Nomor 3 tahun 1967 (L.N. tahun 1967 Nomor 5);

d.sampai dengan h tentang perbaikan penghasilan bagi penerimaan pensiun. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal 1 sampai dengan 8. Cukup jelas. Mengetahui: Presidium Kabinet Ampera, Sekretaris, SUDHARMONO S.H. Brig. Jen. T.N.I. -------------------------------- CATATAN Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1967 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber:LN 1967/31; TLN Nomor 2839

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 1967

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Peraturan turunan (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 1968

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Peraturan turunan (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 1968