Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2020
- Nomor
- 2
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 14
Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Sosial wajib disetor ke Kas Negara'
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan peraturan Pemerint"l Notttoi 3 Tahun 2Ol2 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlakrr pada Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol2 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5273), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2O12 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52731, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku'
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan' Agar Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Ncgara Rcpublik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2O2O PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ftd JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2O2O MENTERI HUKUM DAN T{AK ASASI MANUSIA trd YASONNA H. LAOI,Y LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2O2O NOMOR 3 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRBTARIAT NEGARA BLIK INDONESIA Hukum dan -undangan, ilvanna Djaman PRES IDEN PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2O2O TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN SOSIAL I. UMUM Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Sosial sebagai salah satu sumber penerimaan negara periu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kementerian Sosial telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2Ol2 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Sosial. Namun, dengan adanya jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang baru dan perubahan tarif, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Sosial dengan Peraturan Pemerintah. II. PASAL DEMI PASAL
Cukup jelas
Ayat (1) Huruf a Kegiatan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka rehabilitasi sosial warga binaan unit pelaksana teknis meliputi penggunaan jasa tenaga warga binaan danlatau penjualan produk atas hasil karya warga binaan unit pelaksana teknis. Huruf b Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)