Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2019
- Nomor
- 20
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 11
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawar., Wa.akawuri/Dtida, Tunjangan Anak Yatim/Piaiu, Anak Yatirn Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota. Kepolisian Nega.ra- Republik Indonesia;
2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1950 tentang Peraturan Pemberian Pensiun dan Onderstand Kepada Para Prajurit Tentara Angkatan Darat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 5O), Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1951 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 76), Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun lg52 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lg52 Nomor 75), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun lg54 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 5O), sebagai Undang-Unciang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 4); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan Kepada Militer Sukarela (L'embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik tndonesia Nomor 2812); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OO2 tentang Kepolisian Negara Reprr.bhk Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo2 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indorresia Noinor a168); Perat,-rran Pemerintah Nornor 2 Tahun 1951 tentang Pemberian Pensiun Kepada Janda-Janda dan onderstand Kepada Anak-Anak Yatim/Piatu dari Para Prajurit Tentara Angkatan Darat (L.enrbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 5);
-J 4 5 Menetapkan
MEMUTUSKAN: PERATURAN PEMERINTAH TETITANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNA\VIRAWAN, WARAKAWURI / DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019, pensiun pokok Purnawirawan, Warakawuri/ Duda, tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ditetapkan/disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran v yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
Bagi Furnawirawan yang menerima pensiun karena cacat tetap diberikan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(21 Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penghasilan yang diterima pada bulan Desember 2oI8 tidak termasuk tunjangan Pangan'
penyesuaian pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditet-apkan dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai dasar pembayaran pensi,-rn. SK Nc 000939 A
Selain pensiun pokok/tunjangan pokok, kepada penerima pensiun Purnawirawan, Warakawuri/Duda, tunjangan Anak YattmlPiatu, Anak Yatim Piatu, tunjangan Orang Tua, dan penerima tunjangan cacat Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran pensiun pokok Purnawirawan, Warakawuri/ Duda, tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2Ol5 tentang Penetapan Pensiun Pokok Furnawirawan, Warakawuri/ Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik lndonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2Ol9 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO Diundangkan di Jakaria. pada tanggal 13 Maret 2019 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA trd. YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPI.]BLIK INDONESIA TAHUN 2OI9 NOMOR 48 ttd Salinan sesuai dengan aslinya KEM ENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA ti Bidang Hukum dan ndang-undangan, lvanna Djaman
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)