Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1953
- Nomor
- 21
- Tahun
- 1953
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 1
Isi peraturan
Menetapkan
menetapkan peraturan tentang pemberian cuti untuk keperluan naik haji; Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1953; Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-98 pada tanggal 21 April 1953. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1953. Pasal 1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1953 tentang pemberian istirahat dalam Negeri (Lembaran Negara Nomor 26 tahun 1953) diubah sebagai berikut: Setelah Pasal 20 diadakan sebuah pasal baru, yang berbunyi sebagai di bawah ini: "Pasal 20a". Dengan tidak mengindahkan peraturan peralihan dalam Pasal 23 di bawah ini, istirahat besar oleh pegawai yang berkepentingan dapat dipergunakan untuk memenuhi kewajiban agama seperti naik haji". www.djpp.depkumham.go.id www.bphn.go.id Pasal II. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 1953, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEKARNO. MENTERI URUSAN PEGAWAI, ttd SOEROSO. Diundangkan pada tanggal 12 Mei 1953. MENTERI KEHAKIMAN, ttd LOEKMAN WIRIADINATA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1953 NOMOR 35; www.djpp.depkumham.go.id www.bphn.go.id PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NR 21 TAHUN 1953 TENTANG PENGUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NR 15 TAHUN 1953 MENGENAI PEMBERIAN ISTIRAHAT DALAM NEGERI PENJELASAN Peraturan Pemerintah ini adalah pelaksanaan Keputusan Dewan Menteri yang diambil dalam rapatnya ke-92 pada tanggal 31 Maret 1953 untuk mengubah Peraturan Pemerintah Nr 15 tahun 1953 sedemikian, sehingga Peraturan Pemerintah tersebut dapat dipergunakan pula oleh Pegawai Negeri yang berkepentingan untuk memenuhi kewajiban agamanya. Berdasarkan atas Peraturan Pemerintah ini, maka kini semua pegawaiwarga-negara, yang telah bekerja terus menerus selama 6 tahun dalam jabatan tetap atau sementara, dalam tahun berikutnya dapat diberikan istirahat selama 3 bulan dengan menerima gaji penuh, yang oleh yang berkepentingan dapat dipergunakan untuk memenuhi kewajiban agama seperti naik haji pergi ke Roma dan lain-lain. Diketahui: MENTERI KEHAKIMAN, ttd LOEKMAN WIRIADINATA TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 404 www.djpp.depkumham.go.id www.bphn.go.id
Membuka PDF…
Dasar hukum (2)
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan turunan (2)
Peraturan Pemerintah (PP)