Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 1951
- Nomor
- 22
- Tahun
- 1951
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 1
MEMUTUSKAN Dengan membatalkan semua peraturan-peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini, menetapkan : PERATURAN TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN. Pasal 1. Kepada para pemangku jabatan-jabatan yang digaji menurut "P.G.P. 1948" yang tersebut di bawah ini, tiap-tiap bulan diberikan tunjangan-jabatan sebanyak jumlah yang ditetapkan untuk masing- masing jabatan itu sebagai berikut : JABATANBESAR TUNJANGAN
Apabila dalam hal yang luar biasa dan untuk kepentingan representasi yang khusus perlu dikeluarkan biaya yang melebihi jumlah tersebut dalam pasal 1, maka sebelum pengeluaran dilakukan dapatlah diajukan permintaan untuk mendapat penggantian biaya yang tidak dapat dibayar dari jumlah termaksud di atas. Pegawai yang tersebut dibelakang nomor 4, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22 dan 23 dalam pasal 1, dapat mengajukan permintaan itu disertai keterangan-keterangan yang lengkap dan anggaran biaya kepada Menteri Dalam Negeri, yang mengambil keputusan sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang akan dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, Pegawai yang lain, tersebut dalam pasal itu, mengajukan permintaan tersebut kepada Menteri keuangan. Pasal 3. Pegawai-pegawai lain, yang tidak tersebut dalam pasal I dapat ditunjuk oleh Perdana Menteri atas usul Menteri yang bersangkutan, sebagai pegawai yang berhak meminta penggantian kerugian yang dikeluarkan oleh mereka untuk keperluan representasi setinggi- tingginya sejumlah R 200.- tiap-tiap bulan. Pasal 4.
Pasal 5. Dalam hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini atau dalam hal peraturan ini berlaku kurang tepat, maka Menteri Keuangan mengambil keputusan setelah mendengar Kepala Kantor Urusan Pegawai. Pasal 6. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada-hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Januari 1951. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 17 Maret 1951. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEKARNO. PERDANA MENTERI, MOHAMMAD NATSIR. MENTERI KEUANGAN, SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA. Diundangkan Pada tanggal 19 Maret 1951. MENTERI KEHAKIMAN, WONGSONEGORO. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 1951 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN. UMUM Berhubung dengan terbentuknya Negara Kesatuan, maka dipandang perlu untuk menetapkan satu peraturan baru tentang pemberian tunjangan-jabatan yang akan berlaku untuk seluruh Negara Indonesia. Dengan ditetapkan Peraturan ini, maka peraturan-peraturan dahulu mengenai hal ini, yang termaktub dalam :
Kesempatan ini dipergunakan pula untuk memberikan tunjangan- jabatan itu kepada beberapa pemangku jabatan yang dahulu tidak diberikan tunjangan itu, oleh karena dipandang adil serta perlu untuk mereka, mengingat kedudukannya dalam masyarakat dewasa ini. Tunjangan-jabatan dimaksudkan dalam pasal 1 diberikan setiap bulan bersama dengan dan disamping gaji pemangku jabatan yang bersangkutan, sedang tunjangan jabatan termaksud dalam pasal 3 tidak diberikan tetap setiap bulan, melainkan hanya jika diminta oleh pegawai yang bersangkutan menurut keperluan dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 4. Yang dimaksudkan dengan pegawai-pegawai tersebut dalam pasal 3 ialah Kepala-kepala Jawatan Pemerintah Pusat yang harus sering berhubungan dengan umum, atau lain-lain pegawai-tinggi pada Pemerintah Pusat yang diserahi pimpinan dan pengawasan atas lebih dari satu Jawatan Pegawai-pegawai ini akan ditunjuk kemudian dengan penetapan Perdana Menteri atas usul Menteri yang bersangkutan. -------------------------------- CATATAN Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1951 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber : LN 1951/34; TLN NO. 98
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)