Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 240 Tahun 1961
- Nomor
- 240
- Tahun
- 1961
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 12
Mengingat:
Mendengar: Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960.
MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA POS DAN TELEKOMUNIKASI. BAB I. PENDIRIAN. Pasal 1.
Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon yang dengan ardonnantie tanggal 28 Desember 1931 (Staatsblad 1931 No. 524) ditunjuk sebagai perusahaan negara dalam arti pasal 2 "Indonesische Bedriyevenwet" dan berkedudukan di Bandung, dengan ini dilebur kedalam Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi termaksud pada ayat (1) di atas.
BAB II. ANGGARAN DASAR KETENTUAN UMUM Pasal 2.
Pasal 3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia. Tempat kedudukan. Pasal 4. Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung dan dapat mempunyai cabang-cabang menurut kebutuhan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Tujuan dan lapangan usaha. Pasal 5. Tujuan Perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta ketenangan kerja dalam Perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spirituil. Pasal 6. Perusahaan ini berusaha dalam lapangan penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi. MODAL Pasal 7.
PIMPINAN. Pasal 8.
Direktur Jenderal, para Direktur dan para Direktur Muda bersama-sama merupakan Direksi.
Pasal 9. Anggota Direksi adalah warga-negara Indonesia.
Pasal 11.
a.atas permintaan sendiri; b.karena tindakan yang merugikan Perusahaan; c.karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara; d.karena meninggal dunia.
Pasal 12.
Pasal 13.
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI
KEPEGAWAIAN. Pasal 15. Direktur Jenderal mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja Perusahaan menurut peraturan kepegawaian yang disetujui oleh Menteri berdasarkan peraturan pokok kepegawaian yang ditetapkan oleh Pemerintah. TAHUN BUKU. Pasal 16. Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim. ANGGARAN PERUSAHAAN. Pasal 17.
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN. Pasal 18. Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan dikirimkan oleh Direktur Jenderal kepada Menteri menurut cara dan waktu yang ditentukan oleh Menteri. LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN. Pasal 19.
PENGGUNAAN LABA Pasal 20.
sesudah cadangan umum mencapai jumlah dua kali jumlah modal perusahaan, dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Peraturan Pemerintah.
PEMBUBARAN. Pasal 21.
KETENTUAN PERALIHAN. Pasal 22. Peraturan-peraturan mengenai hal-hal yang dalam Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 dan dalam Peraturan Pemerintah ini belum diatur, tetap berlaku sampai diadakan peraturan-peraturan lain. BAB III KETENTUAN PENUTUP. Pasal 23. Soal-soal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri. Pasal 24. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1962. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan Penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 1961 Presiden Republik Indonesia, SOEKARNO. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 1961 Sekretaris Negara, MOHD. ICHSAN PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 240 TAHUN 1961 tentang PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA POS DAN TELEKOMUNIKASI I. UMUM Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon, yang dengan ordonansi tahun 1931 (Staatsblad tahun 1931 No. 524) telah ditetapkan sebagai Perusahaan Negara berdasarkan I.B.W. (Staatsblad tahun 1927 No. 419) adalah Perusahaan Negara yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan Republik Indonesia yang terjadi karena pemisahan dari kekayaan Negara dan dengan demikian memenuhi syarat-syarat untuk dijadikan Perusahaan Negara dalam arti-kata Undang-undang Nomor 19 Prp. tahun 1960 (Lembaran- Negara tahun 1960 Nomor 59). Mengenai pertanggungan-jawab disini dipergunakan sistim per tanggungan-jawab satu orang (Direktur Jenderal) demi kepentingan kelancaran jalannya perusahaan dari pada sistim pertanggungan-jawab kolegial (seluruh direksi). II. PASAL DEMI PASAL. Pasal 1. Kesempatan yang timbul karena diubahnya kedudukan hukum Perusahaan Negara Jawatan Pos. Telegrap dan Telepon dipergunakan juga untuk mengganti namanya menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi. Nama yang semula dipakai ialah "Post-en Telegraafdienst" sampai 1906, dengan pengertian Telepon didalamnya (sejak 1884 Staatsblad Nomor 52-Jawatan Telepon dimasukkan dalam Jawatan Pos dan Telegrap)" sedangkan dalam tahun 1906 mulai dipakai sebutan "Post-, Telegraaf- en Telefoondienst" (Staats-blad 1906 Nomor 395) dan nama Pos, Telegrap dan Telepon ini dipergunakan terus hingga sekarang. Sebagai hasil perkembangan teknik, pertukaran berita (telegram dan percakapan telepon) tidak hanya dilakukan dengan saluran-saluran tetapi berita-berita dikirimkan juga dengan perantara radio. Nama "Pos, Telegrap dan Telepon". (disingkat P.T.T.). yang tidak menyebut-nyebut perhubungan dengan radio, adalah kurang lengkap. Karena itu dianggap ada lebih tepat untuk memakai nama "Pos dan Telekomunikasi" yang menunjukkan seluruh lapangan usaha perusahaan. Nama tersebut telah dipergunakan pula oleh berbagai administrasi di luar negeri, yang mengurus perhubungan berita. Selain dari pada itu dalam nama Pos dan Telekomunikasi tercakup nama Pos yang termasuk juga dalam organisasi dunia mengenai Pos, yaitu Union Postale Universelle, serta nama Telekomunikasi yang terdapat dalam organisasi dunia mengenai Telekomunikasi, ialah International Telecommnucation Union. Kedua Badan tersebut merupakan specialized agencies dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Republik Indonesia dalam kedua badan tersebut diwakili oleh Jawatan P.T.T., yang dengan Peraturan Pemerintah ini dijadikan Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi. Singkatan dari nama Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi ini adalah P.N. Postel.
BAB III
dan 3. Cukup jelas.
Sebagai tempat kedudukan Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi ditunjuk Bandung karena di kota ini telah ada kantor dan lain-lain perlengkapan yang diperlukan.
Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi merupakan salah satu unsur yang turut mengambil bagian dalam pembangunan semesta, menuju masyarakat adil makmur dalam keseluruhannya. Pasal 6. Dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 12) telah ditetapkan materi tentang Pos, sedangkan peraturan-peraturan pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan-peraturan Pemerintah Nomor 26 dan Nomor 27 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 41 dan Nomor 42). Pasal 7. Jumlah modal yang disebut dalam pasal ini bersifat sementara dan akan mengalami perbaikan. Pasal 8. Pimpinan Perusahaan berada dalam tangan seorang Direktur Jenderal, yang untuk itu bertanggung jawab kepada Menteri yang membawahkannya. Direktur Jenderal memberikan laporan berkala dan laporan tahunan kepada Menteri. Mengingat sifat pekerjaan dari Perusahaan yang bergerak dalam lapangan yang luas, harus diusahakan supaya keputusan-keputusan untuk mengatur jalannya perusahaan dapat diambil dalam waktu yang singkat. Karena itu pimpinan yang bertanggung jawab, yang terdiri dari seorang adalah lebih pada tempatnya dari pada pimpinan kolektif. Dalam menyelesaikan pekerjaan sehari-hari Direktur Jenderal dibantu oleh beberapa Direktur dan beberapa Direktur Muda, yang jumlahnya menurut kebutuhan ditentukan oleh Direktur Jenderal. Sebutan "Direktur Jenderal" dipilih karena sebutan tersebut umum dipergunakan pula oleh Administrasi-administrasi Pos dan Telekomunikasi di luar negeri.
s/d 17 Cukup jelas.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 41) disebutkan dalam pasal 1 huruf 2e dan dalam Bab VII bahwa Dinas Pos meliputi juga dinas-dinas lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan Pemerintah, dalam mana dimaksudkan antara lain pekerjaan Kas Negara, misalnya pembayaran surats-surat perintah membayar uang (mandaat-mandaat), penerimaan pajak, wesel pensiun penyediaan uang untuk rumah-rumah gadai penjualan benda meterai, dan lain-lain, Untuk dapat menjamin kelancaran pekerjaan diperlukan suatu rekening koran terus-menerus dengan Pemerintah agar pembayaran-pembayaran untuk Negara terjamin.
s/d 22 Cukup jelas. Pasal 23. Untuk menghindari kemacetan karena belum semua materi tersusun (kembali) pada waktunya, diperlukan adanya ketentuan peralihan ini.
s/d 26 Cukup jelas. -------------------------------- CATATAN Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber: LN 1961/306; TLN NO. 2365
Membuka PDF…
Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP)