menetapkan Peraturan Pemerintah tentang penrbahan atas peraluran Pemerintah Nomor 4l rahun 2o2l tentang penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan pelabuhan Bebas; Mengingat : I l":"1 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; undang-undang Nomor 6 Tahun lggg tentang Ketentuan urnum dan Tata cara perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s2621 sebagaimana telah beberapa kari diubah terakhir dengan undang-Undang Nomor 6 Tahun 2o2g tentang penetafan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta Keda menjadi undan!-undang (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2o2a Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 2
3.Undang-Undang. . .
1 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO6 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO6 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); Undang-Undang Nomor 1l Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O2l tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 246, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 4 5. 6.
7.Undang-Undang. . .
I h-rflrl.-trIilllEElltrEm 7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OOO tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20OO Nomor 251, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 terrtang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2O2L tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6653); MEMUTUSKAN: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahtn 2O2l Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6653), diubah sebagai berikut: 8 9 1 Ketentuan Pasal 1O ayat (1) diubah sehingga Pasal 1O berbunyi sebagai berikut: Pasal lO (l) Badan Pengusahaan paling sedikit terdiri atas:
a.kepala;
b.anggota. . .
iirl=FITil=N 2
b.anggota; dan
c.pegawai.
12) Kepala dan anggota Badan sebagais1z1a dimaksud pada ayat (l) diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Kawasan.
(3)Kepala, anggota, dan pegawai pada Badan Pengusahaan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai badan layanan umum.
Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: