Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2019
- Nomor
- 26
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 12
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO4 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung;
4356); 3.Undang-Undang... Mengingat
MEMUTUSKAN: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4I TAHUN 2OO4 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM AD-HOC PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN HAKIM AD-HOC PADA MAHKAMAH AGUNG. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO4 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44491 diubah sebagai berikut:
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1a. Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hakim Ad-Hoc di Pengadilan Hubungan Industrial yang pengangkatannya atas usul serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha. lb. Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung adalah Hakim Ad-Hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung yang pengangkatannya atas usul serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha.
Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Komisi Yudisial adalah lembaga negar a sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Majelis Kehormatan Hakim adalah majelis yang memeriksa dan menerima pengajuan pembelaan diri Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Negeri serta memberikan pertimbangan, pendapat, dan saran atas pembelaan diri tersebut. Majelis Kehormatan Mahkamah Agung adalah majelis yang memeriksa dan menerima pengajuan pembelaan diri Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung serta memberikan pertimbangan, pendapat, dan saran atas pembelaan diri tersebut. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. 5 5a. sb. 6 7 8
2 Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:
3 4 5 (21 Ketentuan mengenai seleksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(41 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung. Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 April 2Ol9 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 April 2Ol9 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 69 ttd ttd Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Bidang Hukum dan ;undangan, Djaman I PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2OO4 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM AD-HOC PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN HAKIM AD-HOC PADA MAHKAMAH AGUNG UMUM Dalam pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial yang cepat, tepat, adil, dan murah, keberadaan Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung sangat strategis. Hakim Ad-Hoc yang terdiri dari unsur pekerja/buruh dan unsur pengusaha mencerminkan representasi dari serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha dalam lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, sehingga dapat memberikan posisi yang seimbang dalam melakukan penilaian terhadap gugatan yang diajukan dan sekaligus untuk memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang berselisih. Pengadaan Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial perlu dilaksanakan melalui tahapan seleksi yang efisien dan efektif. Berkaitan dengan hal ini maka penyelenggaraan seleksi Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial disesuaikan dengan tugas dan fungsi lembaga negara yang melaksanakannya serta mempertimbangkan konsistensi peraturan perundang-undangan serupa yang telah ada. Demikian pula halnya dengan pengadaan Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung, perlu dilakukan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 20ll tentang Pembahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2OO4 tentang Komisi Yudisial, kewenangan Komisi Yudisial diperluas tidak hanya mencakup tata cara pengadaan Hakim Agung, tetapi juga Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung. Hal ... Hal ini sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2OO4 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung yang mencakup baik pengadaan Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial maupun Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung. Namun demikian, dalam perkembangan pengaturan pengangkatan Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung, ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2OO4 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung sebagian sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah. Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai:
II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1
Cukup jelas. Angka 2
Cukup jelas. Angka 3
Cukup jelas. Angka 4
Cukup jelas. Angka 5
Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6333
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)