Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1959
- Nomor
- 27
- Tahun
- 1959
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 5
96) perlu dicabut; Mengingat:
Mendengar: Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 9 Juni 1959.
Memutuskan : A. Mencabut "International Postbesluit 1948" (Staatsblad 1949 No. 75) dan "Internasionale Postverordening 1948" (Staatsblad 1949 No. 76), sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 96). B. Menetapkan: Peraturan Pemerintah tentang Pos Internasional Penjelasan istilah. Pasal 1. Dalam Peraturan Pemerintah ini dimaksud dengan:
Berlakunya ketentuan-ketentuan dari "Peraturan Pos Dalam Negeri" untuk perhubungan pos dengan luar negeri. Pasal 2. Sejauh dalam Peraturan Pemerintah ini tidak ditetapkan lain, ketentuan-ketentuan dari "Peraturan Pos Dalam Negeri" berlaku dalam semua hal, yang tidak ditetapkan dengan cara yang mengikat dalam Perjanjian Pos Sedunia atau dalam Persetujuan-persetujuan yang tersebut dalam pasal 1, maupun dalam Protokol final dan Peraturan penyelenggaraannya. Ketentuan tentang kiriman-kiriman yang didalam peraturan- peraturan internasional ditetapkan sebagai facultatif Pasal 3.
Porto-porto. Pasal 4.
Bea-bea Pasal 5. Bea-bea ditetapkan oleh Direktur Jenderal dengan persetujuan Menteri dengan tidak melebih maksimum jumlah-jumlah yang ditetapkan dalam Perjanjian dan Persetujuan-persetujuan sebagai- mana dimaksud dalam pasal 1. Surat kumpul.
Direktur Jenderal menetapkan peraturan-peraturan tentang mengerjakan surat-surat yang diterima dari luar negeri, yang diduga berisi kumpulan surat-surat untuk orang-orang yang tidak termasuk anggota keluarga serumahtangga. Hubungan luar biasa. Pasal 7.
Tindakan-tindakan untuk menjamin kelancaran Dinas Pos internasional. Pasal 8. Direktur Jenderal berwenang untuk mengambil tindakan-tindakan selanjutnya yang perlu untuk menjamin kelancaran Dinas Pos internasional. Ketentuan penutup. Pasal 9. Peraturan Pemerintah ini disebut "Peraturan Pos Internasional" dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1959. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juni 1959 Pejabat Presiden Republik Indonesia, ttd. SARTONO. Menteri Perhubungan ttd. SUKARDAN. Diundangkan pada tanggal 1 Juli 1959, Menteri Kehakiman, ttd. G. A. MAENGKOM. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH No. 27 TAHUN 1959 tentang POS INTERNASIONAL. I. UMUM.
Selanjutnya sesuai dengan susunan ketata-negaraan sekarang, soal-soal yang tadinya diatur dalam "Internationaal Postbesluit 1948 dan "Internationale Postverordening 1948" dapat diatur dalam satu Peraturan Pemerintah.
II. PASAL DEMI PASAL. Pasal 1. Menjelaskan berbagai istilah dalam hubungan-internasional. Pasal 2. Tidak memerlukan penjelasan. Lihat penjelasan umum ayat (3). Pasal 3. Menetapkan kiriman-kiriman mana yang dalam traktat-traktat Ottawa dianggap facultatif dan di Indonesia diperkenankan. Pasal 4. Porto-porto keluar negeri dalam Peraturan Pemerintah ini di- tetapkan lepas dari harga lawan yang sesungguhnya dari franc mas, dan hanya menunjukkan kenaikan ± 50% atas tarip keluar negeri yang hingga kini berlaku di Indonesia. Jika harga lawan franc mas ditetapkan dengan memperhitungkan B.E., porto-porto tersebut akan lebih tinggi, Misalnya porto surat yang beratnya 20 gram menurut tarip pokok internasional adalah 25 centimes = 25/100 X 332 X Rp. 3,75 = ± R. 3,10. Jika tarip terendah dikenaka, yakni dengan potongan 20%, maka porto surat tersebut akan berjumlah ± Rp. 2,50. Pasal 5. Atas alasan-alasan praktis penetapan bea-bea diserahkan kepada Direktur Jenderal dengan tarip maksimum harga lawan dari tarip-tarip yang ditetapkan dalam traktat-traktat Ottawa 1957. Pasal 6. Surat-kumpul dalam hubungan internasional lazim disebut "clubbed letters". Lumpulan surat-surat yang sedemikian hingga kini dikenakan porto dan bea sebanyak jumlah dari semua porto dan bea yang dihitung untuk setiap surat tersendiri. Pasal 7.
Republik Rakyat Tiongkok. Dengan negara ini Indonesia memelihara hubungan berdasarkan ayat ini.
dan 9. Tidak memerlukan penjelasan. Diketahui: Menteri Kehakiman, ttd. G. A. MAENGKOM. LEMBARAN NEGARA NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 42 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NOMOR 1774
Membuka PDF…