Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1957
- Nomor
- 28
- Tahun
- 1957
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 5
Mengingat : a. Pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia,
MEMUTUSKAN : I. Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 Nomor 29) tentang Urusan Rekonstruksi Nasional. II. Menetapkan,PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYERAHAN URUSAN REKONSTRUKSI NASIONAL KEPADA MENTERI URUSAN VETERAN.
Urusan Rekonstruksi Nasional dan segala hal-hal yang timbul, akibat pencabutan Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 Nomor 29) dimaksud sub I, menjadi tugas Menteri Urusan Veteran.
Ketentuan-ketentuan selanjutnya yang diperlukan untuk menyelenggarakan Peraturan Pemerintah ini dengan sebaik-baiknya, ditetapkan atau diurus dan diselesaikan oleh Menteri Urusan Veteran sendiri atau bersama dengan Menteri lain yang bersangkutan.
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Agustus 1957 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. (SUKARNO) PERDANA MENTERI, ttd. (JUANDA) MENTERI URUSAN DALAM NEGERI, ttd. (CHAIRUL SALEH) MENTERI DALAM NEGERI, ttd. (SANOESI HARJADINATA) Diundangkan pada tanggal 10 Agustus 1957 MENTERI KEHAKIMAN, ttd. (G.A. MAENGKOM) PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1957 TENTANG PENYERAHAN URUSAN REKONSTRUKSI NASIONAL KEPADA MENTERI URUSAN VETERAN Pertimbangan-pertimbangan yang dipakai sebagai dasar Peraturan Pemerintah No. 16/1954 adalah sebagai berikut :
Berhubung dengan dibentuknya Kementerian Urusan Veteran dan sifat serta isi tugas yang telah ditetapkan bagi Kementerian tersebut dan berdasarkan pertimbangan- pertimbangan hendak mencapai effisiensi yang sebesar-besarnya, maka Biro Rekonstruksi Nasional sebaiknya dihapuskan, dan sisa tugasnya sebagai akibat penghapusan Peraturan Pemerintah No. 16/1954 yang hingga kini dibebankan kepada Menteri Dalam Negeri, diserahkan kepada Menteri Urusan Veteran. Segala hal yang telah diserahkan pada sesuatu Kementerian sebelum pencabutan Peraturan Pemerintah No. 16/1954 ini, tetap menjadi urusan Kementerian tersebut. Segala sesuatu yang masih memerlukan penyelesaian diurus oleh Menteri Urusan Veteran sendiri atau bersama dengan Menteri lain yang bersangkutan. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 NOMOR 71 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1357
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP)