DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1977

Nomor: 29
Tahun: 1977
Ditetapkan: 23 Mei 1977
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk membentuk suatu badan dalam bentuk badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat diserahi tugas untuk menyelenggarakan selain penyelesaian pembangunan Proyek Pabrik Pupuk Kalimantan Timur, juga pengurusan, pengusahaan, dan pengembangan produksinya;
c.bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b, perlu dibentuk sebuah Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam

Mengingat

Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969; dengan mengeluarkan suatu Peraturan Pemerintah yang mengatur penyertaan modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut Nomor 12 Tahun 1969, Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Kitab …
2.Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Stbl. 1847 : 23 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah; terakhir dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan Atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Stbl. 1847 : 23 (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara. menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904)
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894) jo Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1972 tentang Perubahan Atas Ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894) tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2987);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG INDUSTRI PUPUK.

BAB I

PENYERTAAN MODAL NEGARA

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penyertaan dalam modal saham suatu Perusahaan Perseroan (PERSERO) dalam bidang Industri Pupuk.

Pasal 2

Maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, selanjutnya disebut PERSERO, adalah untuk menyelenggarakan penyelesaian pembangunan, pengurusan dan pengusahaan Pabrik Pupuk Kalimantan Timur, perdagangan serta pengembangan usaha perindustrian pupuk dalam arti kata yang seluas- luasnya.

Pasal 3

(1)Sesuai dengan ketentuan tersebut dalam Pasal 2, maka
1. a.Proyek Pabrik Pupuk Kalimantan Timur, dimasukkan kedalam dan dijadikan unit produksi dari PERSERO;
2. b.Penyelesaian pembangunan, pengurusan, pengusahaan dan pengembangan Proyek Pabrik Pupuk Kalimantan Timur tersebut diselenggarakan lebih lanjut oleh dan karena itu menjadi hak dan wewenang serta tanggungjawab PERSERO.
(2)Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan tersebut dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Perindustrian dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

MODAL PERSERO

Pasal 4

(1)Nilai kekayaan Negara yang tertanam dalam Proyek Pabrik Pupuk Kalimantan Timur ditetapkan sebagai nilai modal yang disetor oleh Negara Republik Indonesia pada saat pendirian PERSERO, dan seluruhnya merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan.
(2)Nilai kekayaan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), serta besarnya modal dasar PERSERO ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Ketentuan-ketentuan lain mengenai permodalan PERSERO ditetapkan lebih lanjut dalam Anggaran Dasarnya, dengan ketentuan bahwa modal PERSERO terbagi-bagi atas saham sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 jo. Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972.
(4)Neraca pembukaan PERSERO ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

Kedudukan selanjutnya dari dana yang dipergunakan oleh dan atau kekayaan Negara yang disediakan bagi PERSERO guna pembelanjaan investasi untuk penyelesaian pembangunan Proyek Pabrik Pupuk Kalimantan Timur tersebut ditetapkan kemudian oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PELAKSANAAN PENDIRIAN PERSERO

Pasal 6

Pelaksanaan pendirian PERSERO dilakukan menurut ketentuan- ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Stbl. 1847 : 23 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971; dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972.

Pasal 7

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969, pelaksanaan hal-hal yang berhubungan dengan pendirian PERSERO dilakukan oleh Menteri Keuangan atau dilimpahkannya kepada Menteri Perindustrian dengan disertai hak substitusi, segala sesuatunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur tersendiri.

Pasal 9

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar … Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 1977 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 1977 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA ttd SUDHARMONO, SH. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1977 NOMOR 39

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk membentuk suatu badan dalam bentuk badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat diserahi tugas untuk menyelenggarakan selain penyelesaian pembangunan Proyek Pabrik Pupuk Kalimantan Timur, juga pengurusan, pengusahaan, dan pengembangan produksinya;
c.bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b, perlu dibentuk sebuah Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam

Mengingat

2.Kitab …
2.Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Stbl. 1847 : 23 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah; terakhir dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan Atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Stbl. 1847 : 23 (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara. menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904)
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894) jo Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1972 tentang Perubahan Atas Ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894) tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2987);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG INDUSTRI PUPUK.

BAB I

PENYERTAAN MODAL NEGARA

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penyertaan dalam modal saham suatu Perusahaan Perseroan (PERSERO) dalam bidang Industri Pupuk.

Pasal 2

Pasal 3

(1)Sesuai dengan ketentuan tersebut dalam Pasal 2, maka
1. a.Proyek Pabrik Pupuk Kalimantan Timur, dimasukkan kedalam dan dijadikan unit produksi dari PERSERO;
2. b.Penyelesaian pembangunan, pengurusan, pengusahaan dan pengembangan Proyek Pabrik Pupuk Kalimantan Timur tersebut diselenggarakan lebih lanjut oleh dan karena itu menjadi hak dan wewenang serta tanggungjawab PERSERO.
(2)Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan tersebut dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Perindustrian dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

MODAL PERSERO

Pasal 4

(1)Nilai kekayaan Negara yang tertanam dalam Proyek Pabrik Pupuk Kalimantan Timur ditetapkan sebagai nilai modal yang disetor oleh Negara Republik Indonesia pada saat pendirian PERSERO, dan seluruhnya merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan.
(2)Nilai kekayaan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), serta besarnya modal dasar PERSERO ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Ketentuan-ketentuan lain mengenai permodalan PERSERO ditetapkan lebih lanjut dalam Anggaran Dasarnya, dengan ketentuan bahwa modal PERSERO terbagi-bagi atas saham sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 jo. Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972.
(4)Neraca pembukaan PERSERO ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

BAB III

PELAKSANAAN PENDIRIAN PERSERO

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur tersendiri.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 1972

Peraturan turunan (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 1991

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 1993

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 1972

Peraturan turunan (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 1991

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 1993